Elangmasnews.com, SUMATERA SELATAN – Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 470 karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan kembali mendapat sorotan. Pada Senin (10/11/2026), jajaran PD, PC, dan PUK FSP PAREKRAF-KSPSI Sumatera Selatan memenuhi undangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M., guna membahas sanggahan terhadap jawaban Disnaker serta permohonan pembatalan pencatatan Perjanjian Bersama (PB) terkait PHK tersebut.
Kehadiran organisasi serikat pekerja tersebut dipimpin langsung Ketua PD FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel, Alwi Sirajuddin, didampingi Ketua PC, Husdi HS, serta perwakilan PUK sekaligus karyawan aktif PT Perkebunan Mitra Ogan, Husni Rahmat, SM. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut undangan melalui surat Nomor 500.15.14.2/4502/IX/Nakertrans/2026, menyangkut surat federasi tentang keberatan atas jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan serta permohonan pembatalan pencatatan PB terhadap 470 pekerja.
Dalam pertemuan tersebut, Husni Rahmat, SM., secara tegas mempertanyakan surat perusahaan Nomor DIR/EX/236/VIII/2026 halaman ketiga yang menyebutkan adanya lampiran surat kuasa pekerja. Ia meminta agar dokumen tersebut diperlihatkan secara langsung untuk memastikan siapa yang memberikan kuasa, kapan ditandatangani, dan apa isi kewenangan yang diberikan. “Anggota kami tidak pernah memberikan kuasa untuk PHK dengan perhitungan 0,75 kali. Jika nama anggota kami tidak tercantum dan tidak pernah memberikan kuasa, maka kami mempertanyakan keabsahan Perjanjian Bersama tanggal 11 Agustus tersebut terhadap anggota kami,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PD FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel, Alwi Sirajuddin, memaparkan adanya perbedaan perhitungan nilai kompensasi PHK yang cukup signifikan. Menurut perhitungannya, apabila menggunakan ketentuan satu kali uang pesangon, total hak pekerja diperkirakan mencapai Rp37 miliar, sedangkan perhitungan perusahaan hanya sekitar Rp27 miliar. Bahkan, apabila mengacu pada ketentuan dua kali upah sebagaimana disebutkan pernah diterapkan dalam PKB tahun 2019, nilai tersebut diperkirakan dapat mencapai Rp64 miliar.
Alwi menyayangkan terjadinya PHK terhadap ratusan pekerja yang dinilainya sangat merugikan masa depan karyawan dan keluarganya. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan angka pesangon, melainkan menyangkut hak dan keberlangsungan hidup para pekerja yang telah mengabdikan diri kepada perusahaan. Menurutnya, PT Perkebunan Mitra Ogan seharusnya mampu mempekerjakan lebih dari 1.500 karyawan apabila pengelolaan perusahaan dan perkebunan berjalan secara optimal.
Lebih lanjut, Alwi menyampaikan bahwa PD, PC, dan PUK FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel telah melayangkan surat kepada Ketua Komisi IX DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Ketua Danantara. Langkah tersebut dilakukan untuk meminta pemerintah dan lembaga terkait turun tangan menyelesaikan persoalan PHK, pemenuhan hak pekerja, serta berbagai persoalan lain yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Selain persoalan ketenagakerjaan, pihak serikat pekerja juga menyoroti tiga persoalan perkebunan. Pertama, kebun plasma di wilayah Semidang Aji, Kabupaten OKU, dan Musi Banyuasin yang menurut mereka hingga kini belum diserahkan kepada pihak yang berhak. Kedua, persoalan Kebun Pirtras yang disebut berada di atas tanah ulayat dan lahan masyarakat. Ketiga, kebun Rambang Lubai yang diduga masuk dalam kawasan hutan. Ketiga persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh instansi berwenang agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki hak atas lahan tersebut.
Melalui pertemuan ini, FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel berharap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga mendorong penyelesaian secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Mereka meminta kejelasan mengenai surat kuasa pekerja, keabsahan pencatatan Perjanjian Bersama, perhitungan hak PHK, serta status perkebunan yang dipersoalkan. Sementara itu, pihak manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan dan Disnaker diharapkan memberikan klarifikasi agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan berimbang.
Pewarta:( M.Tohir).
“Elemen pejuang masyarakat”.
*(EMN.TIMRED)*
Baca Juga:
Bujang Gadis OKU Bukan Sekadar Ajang, Awal Fajri Dorong Generasi Muda Angkat Pariwisata dan Jaga Keasliannya
GEGER MITRA OGAN! 470 Karyawan Terancam PHK, Parekraf KSPSI Desak Audit Investigatif dan Bongkar Transparansi Aset Perkebunan
GEGER! Nasib 470 Karyawan Mitra Ogan di Ujung Tanduk, Parekraf KSPSI Desak Usut Tuntas Aset Perkebunan Rp—, Bupati OKU Siapkan Tim Khusus
ALWI SIRAJUDDIN MEMBANTAH PHK 470 KARYAWAN PT MITRA OGAN, DESAK KEJELASAN HAK PEKERJA
ALWI SIRAJUDDIN BONGKAR KEJANGGALAN MITRA OGAN: KEBUN BELASAN RIBU HEKTARE, KARYAWAN DISEBUT KURANG 800 ORANG, ADA APA?
Ketua PD FSP Parekraf-SPSI Sumsel Bantah PHK 470 Karyawan Mitra Ogan Direstui Ketum KSPSI, Bupati OKU Siap Pantau Persoalan
Satu Toga, Dua Hati: Yoelandre dan Sri Rahayu Ukir Momen Wisuda Bersama Penuh Haru
Pemilihan BPD Gunung Meraksa Berlangsung Kondusif, Ivan Ashari Raih Suara Terbanyak
Tiga Desa Serentak Gelar Pemilihan BPD, Warga OKU Antusias Salurkan
Ibu dan Anak Berebut Satu Kursi BPD, Demokrasi Desa Kedondong Berlangsung Semarak
