FSP PAREKRAF-KSPSI SUMSEL DESAK TRANSPARANSI PHK 470 KARYAWAN PT MITRA OGAN, SURAT KUASA DIPERTANYAKAN!

Elangmasnews.com, SUMATERA SELATAN – Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 470 pekerja PT Perkebunan Mitra Ogan kembali menjadi sorotan. Kali ini, jajaran PD, PC, dan PUK Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PAREKRAF-KSPSI) Sumatera Selatan mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta kejelasan serta transparansi terkait proses PHK tersebut.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 10 November 2026, itu merupakan tindak lanjut atas undangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M., melalui surat Nomor 500.15.14.2/4502/IX/Nakertrans/2026.

Undangan tersebut berkaitan dengan tindak lanjut surat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai sanggahan terhadap jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan serta permohonan pembatalan pencatatan Perjanjian Bersama (PB) terhadap 470 pekerja PT Perkebunan Mitra Ogan.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua PD FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel, Alwi Sirajuddin, Ketua PC, Husdi HS, serta perwakilan PUK yang juga merupakan karyawan aktif PT Perkebunan Mitra Ogan, Husni Rahmat, SM. Kehadiran mereka bertujuan memperjuangkan hak-hak pekerja yang dinilai belum mendapatkan kejelasan dalam proses PHK.

Salah satu persoalan utama yang dipertanyakan adalah keberadaan surat kuasa pekerja sebagaimana disebutkan perusahaan dalam surat Nomor DIR/EX/236/VIII/2026 halaman ketiga. Dalam surat tersebut, perusahaan menyatakan telah melampirkan surat kuasa dari pekerja sebagai bagian dari dokumen pendukung.

Husni Rahmat, SM., selaku perwakilan karyawan, secara tegas meminta agar surat kuasa tersebut diperlihatkan secara langsung di hadapan seluruh pihak yang hadir. Ia ingin memastikan siapa saja yang menandatangani surat kuasa tersebut, kapan dibuat, serta apa isi dan batas kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa.

“Anggota kami tidak pernah memberikan kuasa untuk menyetujui PHK dengan perhitungan 0,75 kali. Kami meminta surat kuasa itu ditunjukkan. Jika nama anggota kami tidak tercantum dan tidak pernah memberikan kuasa, maka kami mempertanyakan keabsahan Perjanjian Bersama tanggal 11 Agustus tersebut terhadap anggota kami,” tegas Husni Rahmat.

Sementara itu, Ketua PD FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel, Alwi Sirajuddin, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nilai kompensasi yang cukup besar apabila hak pekerja dihitung berdasarkan ketentuan satu kali uang pesangon. Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, total nilai hak pekerja dapat mencapai sekitar Rp37 miliar, sedangkan perhitungan perusahaan hanya sekitar Rp27 miliar.

Alwi juga membandingkan perhitungan tersebut dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menurutnya pernah diterapkan pada tahun 2019, yakni sebesar dua kali upah. Apabila ketentuan tersebut menjadi dasar perhitungan, nilai hak pekerja diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp64 miliar. Perbedaan angka tersebut, menurutnya, menunjukkan persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka kepada para pekerja.

Ia menyayangkan apabila pekerja yang selama ini telah mengabdikan diri kepada perusahaan justru harus kehilangan pekerjaan sebelum waktunya dengan nilai kompensasi yang dipersoalkan. Menurut Alwi, persoalan ini bukan hanya menyangkut nominal uang pesangon, tetapi juga menyangkut masa depan dan keberlangsungan hidup para pekerja beserta keluarganya.

Lebih lanjut, Alwi menilai PT Perkebunan Mitra Ogan seharusnya memiliki kemampuan untuk mempekerjakan lebih dari 1.500 karyawan apabila pengelolaan perusahaan dan perkebunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ia menyayangkan terjadinya PHK terhadap ratusan pekerja dan meminta agar persoalan ketenagakerjaan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Tidak hanya memperjuangkan persoalan PHK dan hak-hak pekerja, PD, PC, dan PUK FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Komisi IX DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Ketua Danantara. Langkah tersebut dilakukan untuk meminta keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait agar turun tangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di PT Perkebunan Mitra Ogan.

Menurut Alwi Sirajuddin, terdapat tiga persoalan lain yang tidak kalah penting dan membutuhkan perhatian serius. Pertama, persoalan kebun plasma di wilayah Semidang Aji, Kabupaten OKU, dan Musi Banyuasin (Muba) yang menurut pihak serikat pekerja hingga kini belum diserahkan kepada para pemilik atau pihak yang berhak. Kedua, persoalan kebun yang disebut sebagai Kebun Pirtras, yang menurut mereka berada di atas lahan tanah ulayat dan tanah masyarakat. Ketiga, persoalan kebun Rambang Lubai yang diduga masuk dalam kawasan hutan.

Atas berbagai persoalan tersebut, FSP PAREKRAF-KSPSI Sumsel berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan serta penelusuran secara menyeluruh. Mereka meminta agar seluruh persoalan, mulai dari keabsahan surat kuasa, pencatatan Perjanjian Bersama, perhitungan hak pekerja, hingga status pengelolaan lahan perkebunan, dapat dibuka secara transparan dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta:(M.Tohir).
“Elemen pejuang masyarakat”.
*(EMN.TIMRED)*.