ElangmasNews.com, LEBAK – Pelaksanaan proyek revitalisasi di SDN 1 Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, dengan nilai anggaran sebesar Rp.896.786.269, kian menuai sorotan. Kali ini, sejumlah aktivis di Kabupaten Lebak mempertanyakan transparansi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang diduga tidak sepenuhnya melibatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sebagaimana mestinya.
Sorotan tersebut mencuat setelah Ketua Komite Sekolah yang juga menjabat sebagai Ketua P2SP mengaku belum pernah menerima dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana fungsi pengawasan, keterlibatan, serta tanggung jawab panitia dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua P2SP juga mengungkapkan bahwa sejumlah item pekerjaan maupun pengadaan material diduga telah lebih dahulu diambil atau diborong oleh pihak tertentu.
Beberapa item yang disebut di antaranya pekerjaan baja ringan, kusen aluminium untuk jendela dan pintu, serta pekerjaan lainnya. Bahkan, menurut pengakuannya, setidaknya terdapat tiga poin pekerjaan yang sudah memiliki pihak yang mengambil atau memborong pengerjaannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika pelaksanaan program mengedepankan mekanisme swakelola melalui P2SP, sejauh mana kewenangan dan keterlibatan panitia dalam menentukan pembelian material, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengelolaan anggaran?
Jangan sampai keberadaan P2SP hanya sebatas struktur administratif, sementara pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan justru didominasi pihak lain. Namun, dugaan tersebut tentu masih perlu diuji melalui dokumen pelaksanaan, RAB, bukti transaksi, serta klarifikasi pihak-pihak terkait.
Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, aktivis di Kabupaten Lebak menyatakan akan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepala SDN 1 Padasuka.
Bahkan, mereka berencana meminta Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi jabatan kepala sekolah apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Ini jelas harus menjadi perhatian serius. Kami melihat ada sejumlah hal yang perlu dipertanyakan dalam pelaksanaan revitalisasi di SDN 1 Padasuka. Ketua P2SP mengaku belum menerima RAB, sementara beberapa item pekerjaan disebut sudah ada pihak yang memborong. Lantas, di mana fungsi dan kewenangan P2SP?” ujar Agus, salah seorang aktivis di Lebak.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas pemberitaan tanpa adanya tindak lanjut dari instansi berwenang.
“Dalam waktu dekat, saya akan berhimpun bersama teman-teman mahasiswa untuk menggelar aksi dan menyampaikan sejumlah temuan terkait pelaksanaan revitalisasi di SDN 1 Padasuka. Kami juga akan meminta Inspektorat turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program revitalisasi. Terlebih, anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Aktivis juga mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak untuk melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan material, pembagian pekerjaan, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban P2SP.
Pemeriksaan diperlukan guna memastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan petunjuk teknis, mekanisme swakelola, serta ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Apabila ditemukan adanya pengalihan pekerjaan atau keterlibatan pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan, hal tersebut perlu ditelusuri secara objektif berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Program revitalisasi sekolah bukan ruang bagi kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Program tersebut harus mengutamakan mutu bangunan, transparansi anggaran, keselamatan pekerja, dan kepentingan peserta didik.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai dugaan dan pertanyaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Kepala SDN 1 Padasuka, Ketua P2SP, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Redaksi ElangmasNews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang, objektif, dan sesuai dengan prinsip jurnalistik.
Red







