ANGGARAN REVITALISASI Rp896,7 JUTA DI SDN 1 PADASUKA DISOROT, KETUA P2SP MENGAKU BELUM PEGANG RAB, SEJUMLAH ITEM DISEBUT SUDAH ADA YANG MEMBORONG

ANGGARAN REVITALISASI Rp896,7 JUTA DI SDN 1 PADASUKA DISOROT, KETUA P2SP MENGAKU BELUM PEGANG RAB, SEJUMLAH ITEM DISEBUT SUDAH ADA YANG MEMBORONG
Spread the love

ElangmasNews.com, LEBAK, BANTEN | Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN 1 Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, mulai menuai sorotan. Bukan tanpa alasan, kegiatan yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran mencapai Rp896.786.269 tersebut ditemukan menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari keselamatan pekerja, transparansi administrasi, hingga dugaan lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Hasil penelusuran wartawan ElangmasNews.com di lokasi pada Jumat (13/11/2026) menemukan sejumlah pekerja masih melakukan aktivitas pekerjaan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek revitalisasi yang seharusnya mengedepankan aspek keamanan.

Namun, persoalan yang lebih menarik perhatian justru muncul ketika wartawan menemui Ketua P2SP untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta administrasi kegiatan revitalisasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ketua P2SP belum mampu memberikan jawaban secara rinci atas sejumlah pertanyaan teknis yang disampaikan wartawan. Padahal, berdasarkan keterangan yang diperoleh, pekerjaan sudah berjalan kurang lebih satu minggu.

Bahkan, Ketua P2SP mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada kepala sekolah, tetapi hingga saat ditemui dokumen tersebut belum diberikan.

Pernyataan ini tentu menjadi perhatian serius. Sebab, bagaimana fungsi pengawasan P2SP dapat berjalan maksimal apabila dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan justru belum berada dalam penguasaannya?

Tidak hanya persoalan RAB, dalam keterangannya kepada wartawan, Ketua P2SP juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah item pekerjaan atau pengadaan material yang menurut pengakuannya sudah ada pihak yang memborong.

Di antaranya berkaitan dengan pekerjaan baja ringan, kusen aluminium untuk jendela dan pintu, serta item lainnya. Ketua P2SP menyebut setidaknya ada tiga poin pekerjaan yang sudah ada pihak yang mengambil atau memborong pengerjaannya.

Pengakuan tersebut semakin memunculkan tanda tanya mengenai mekanisme pelaksanaan program revitalisasi di SDN 1 Padasuka.

Apakah pemborongan sejumlah item tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengadaan yang sesuai dengan petunjuk teknis? Siapa pihak yang menentukan pelaksana pekerjaan tersebut? Bagaimana mekanisme penentuan harga, spesifikasi material, volume pekerjaan, serta pertanggungjawaban anggarannya?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat Ketua P2SP sebelumnya mengaku belum memegang RAB.

Padahal, RAB merupakan salah satu dokumen penting untuk mengetahui perencanaan anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kebutuhan material yang harus direalisasikan.

Baca Juga  Ramadan Penuh Berkah, Polres Pelabuhan Makassar Tebarkan Senyum Lewat Bantuan Sembako

Apabila sejumlah pekerjaan sudah diborongkan, sementara Ketua P2SP mengaku belum menerima RAB, maka koordinasi dan pembagian tanggung jawab dalam kepanitiaan patut mendapat penjelasan.

Kondisi tersebut bukan berarti otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, mekanisme pelaksanaan dan pengadaan setiap item pekerjaan harus dapat dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, terdapat sejumlah ketentuan yang harus menjadi perhatian penerima bantuan.

Dalam persyaratan penerima bantuan, juknis tersebut mencantumkan kewajiban memiliki dokumen perencanaan berupa gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), jadwal pelaksanaan dalam bentuk kurva S, P2SP, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Bahkan, dalam ketentuan bentuk dan rincian bantuan ditegaskan bahwa besaran bantuan merupakan nilai RAB yang disepakati antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Sementara menu, volume, dan jumlah bantuan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Artinya, RAB bukan sekadar kelengkapan administrasi untuk memenuhi persyaratan pencairan anggaran. Dokumen tersebut menjadi salah satu acuan penting untuk mencocokkan volume pekerjaan, kebutuhan material, spesifikasi teknis, hingga penggunaan anggaran.

Apabila Ketua P2SP mengaku belum menerima RAB, maka kondisi ini patut dipertanyakan. Apakah koordinasi internal antara kepala sekolah dan P2SP sudah berjalan sebagaimana mestinya? Bagaimana pengawasan terhadap kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan dilakukan apabila ketua panitia mengaku belum mendapatkan dokumen tersebut?

Persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan bahwa keberadaan P2SP hanya sebatas formalitas dalam pelaksanaan program.

Selain persoalan RAB dan mekanisme pemborongan item pekerjaan, temuan sejumlah pekerja yang tidak menggunakan APD juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Ketentuan keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 3 mengatur syarat-syarat keselamatan kerja, sedangkan Pasal 14 mengatur kewajiban pengurus tempat kerja dalam memenuhi ketentuan keselamatan kerja.

Lebih spesifik, Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatur:

Baca Juga  Kodim 0818/Malang-Batu Gelar Kegiatan Doa bersama dan Buka Puasa

1. Pasal 2 ayat (1) mewajibkan pengusaha atau pengurus menyediakan APD bagi pekerja secara cuma-cuma.
2. Pasal 4 mengatur bahwa APD harus sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku.
3. Pasal 5 mengatur kewajiban memasang rambu-rambu penggunaan APD.
4. Pasal 6 ayat (1) mewajibkan pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja menggunakan APD sesuai potensi bahaya dan risiko.
5. Pasal 9 mengatur sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban tertentu.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) juga menegaskan kewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, termasuk standar K3.

Dengan demikian, keselamatan pekerja bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari kewajiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan papan informasi kegiatan, revitalisasi SDN 1 Padasuka mencakup rehabilitasi enam ruang kelas, dua toilet, kantor, perpustakaan, dan penataan lingkungan sekolah.

Dengan nilai anggaran Rp896.786.269 dan masa pelaksanaan 71 hari kerja, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, penggunaan material, serta pertanggungjawaban keuangan harus menjadi perhatian bersama.

Juknis Revitalisasi 2026 juga mengatur mekanisme pengendalian mutu melalui monitoring dan evaluasi. Penerima bantuan yang melanggar ketentuan juknis dan PKS dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran tertulis, pengembalian dana, hingga konsekuensi terhadap penerimaan bantuan revitalisasi pada tahun berikutnya.

Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak maupun pihak kementerian yang memiliki kewenangan pengawasan perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

Jangan sampai program yang menggunakan uang negara bernilai hampir Rp900 juta berjalan tanpa pengawasan administrasi dan teknis yang memadai.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, ElangmasNews.com meminta klarifikasi kepada kepala sekolah SDN 1 Padasuka, Ketua P2SP, serta pihak terkait lainnya.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Mengapa Ketua P2SP mengaku telah meminta RAB kepada kepala sekolah tetapi belum diberikan?
2. Apakah seluruh dokumen perencanaan, termasuk RAB, RPD, RKS, gambar kerja, dan kurva S, telah tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang bertanggung jawab melaksanakan serta mengawasi pekerjaan?
3. Mengapa terdapat sejumlah item pekerjaan, seperti baja ringan dan kusen aluminium untuk jendela serta pintu, yang menurut pengakuan Ketua P2SP sudah ada pihak yang memborong?
4. Siapa pihak yang menentukan atau menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut?
5. Bagaimana mekanisme pengadaan, pembelian material, penetapan harga, dan pertanggungjawaban anggaran untuk setiap item pekerjaan?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan P2SP terhadap kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan?
7. Apakah APD telah disediakan bagi seluruh pekerja? Jika sudah, mengapa masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakannya?
8. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan penerapan K3 di lokasi kegiatan?

Baca Juga  Fraksi PDIP Perjuangan Pipik Taufik Ismail S.Sos Ultimatum Jangan Ada Lagi Pengusiran Wartawan!!!

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala SDN 1 Padasuka yang telah dikonfirmasi wartawan ElangmasNews.com melalui pesan WhatsApp terkait sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut belum memberikan jawaban maupun tanggapan.

Konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendapatkan klarifikasi dan menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Redaksi ElangmasNews.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi kepala sekolah maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, serta hak jawab atas informasi dan temuan yang menjadi sorotan dalam pemberitaan ini.

Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan program revitalisasi tersebut.

Program revitalisasi seharusnya menghasilkan bangunan sekolah yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan perencanaan, bukan justru menyisakan tanda tanya mengenai transparansi dan pengawasannya.

Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan pilihan, pengawasan bukan formalitas, dan keselamatan pekerja tidak boleh dikorbankan demi mengejar penyelesaian pekerjaan.

ElangmasNews.com akan terus melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program revitalisasi SDN 1 Padasuka dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang serta kepentingan publik.

Tim


Spread the love

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *