KETUA DPC LSM ELANG MAS GORONTALO UTARA ANDI BUNA SOROTI DUGAAN PELANGGARAN SOP PUSKESMAS ATINGGOLA
GORONTALO UTARA, Elangmasnews.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Elemen Pejuang Masyarakat (DPC LSM ELANG MAS) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Andi Buna, menyoroti dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan di Puskesmas Atinggola. Sorotan ini mencuat menyusul meninggalnya seorang anak berusia lima tahun yang diduga tidak mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur.
Kejadian tersebut memicu duka mendalam sekaligus kekecewaan dari pihak keluarga korban. Ibu korban, Siti Lutfiana Rahman—yang juga berlatar belakang tenaga medis dengan predikat lulusan cum laude—menyampaikan protes keras sembari menangis karena menilai buah hatinya tidak menerima layanan kesehatan sebagaimana mestinya saat berada di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.
Langkah Hukum Pihak Keluarga
Alih-alih mendatangi Puskesmas Atinggola secara langsung yang berpotensi memicu ketegangan, orang tua korban beserta pihak keluarga memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Sektor (Polsek) Atinggola.
Andi Buna sempat menginformasi pihak Polsek Atinggola dan fihak Posek Antingola membenarkan adanya aduan resmi dari keluarga korban.
Menurut Andi Buna, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Atinggola, Aipda Sem Adrianus Ngguna, menyatakan bahwa laporan tersebut telah diterima dan kepolisian tengah bekerja mendalami kasus ini.
“Benar, ada laporan masuk terkait hal tersebut. Saat ini Polsek Atinggola telah melaksanakan tahap penyelidikan,” ujar Aipda Sem Adrianus Ngguna yang disampaikan Andi Buna kepada Media.
Tinjauan Regulasi dan Ancaman Sanksi Kelalaian
Menanggapi insiden ini, Andi Buna menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan beserta tenaga medis di dalamnya terikat oleh aturan ketat mengenai keselamatan pasien.
Jika terbukti terjadi pelanggaran SOP maupun kelalaian berat, pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat dengan sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 440 ayat 2):
Mengatur bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan berat hingga mengakibatkan kematian pasien dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Sanksi Administratif dan Etik:
Berdasarkan regulasi kesehatan yang sama, fasilitas pelayanan kesehatan maupun tenaga medis yang terbukti lalai atau menyalahi standar profesi dan SOP dapat dijatuhi sanksi administratif oleh pemerintah maupun majelis disiplin, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pencabutan sementara atau tetap Surat Izin Praktik (SIP), hingga pencabutan izin operasional fasilitas kesehatan.
Kewajiban Pelayanan Gawat Darurat:
Regulasi kesehatan secara tegas melarang fasilitas kesehatan mengabaikan atau menunda penanganan pasien, terutama dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa.
Desakan Klarifikasi dan Pertanggungjawaban
Lebih lanjut, Andi Buna meminta pihak manajemen Puskesmas Atinggola maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara agar tidak bungkam dan segera tampil memberikan penjelasan resmi kepada publik serta keluarga korban.
Menurutnya, transparansi dan pertanggungjawaban moral maupun institusional sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.
“Kami mendesak Kepala Puskesmas Atinggola dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka terkait kronologi dan prosedur penanganan yang diberikan kepada korban. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika memang ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran SOP dalam evaluasi internal, instansi terkait harus berani mengambil langkah pertanggungjawaban yang tegas,” tegas Andi Buna.
Imbauan Pencegahan Konflik Sosial
Andi Buna juga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera mengusut tuntas dan memberikan titik terang atas persoalan ini. Menurutnya, penanganan yang cepat dan transparan sangat krusial mengingat kondisi psikologis keluarga korban yang masih terguncang.
“Kami berharap masalah ini segera menemukan jalan keluar terbaik. Mengingat kondisi psikologis keluarga korban yang sangat terpukul dan adanya rencana warga untuk melakukan aksi unjuk rasa, langkah cepat dan sikap terbuka dari pihak berwenang sangat dibutuhkan demi mencegah terjadinya gesekan atau benturan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Elangmasnews.com masih menunggu informasi lanjutan dari Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorontalo Utara, dan membuka Komunikasi dengan Kepala Puskesmas Atinggola serta Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara guna mendapatkan klarifikasi dan hak jawab resmi terkait tudingan pelanggaran SOP tersebut.
(Tim Redaksi)







