Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorut Desak Kapolres Gorontalo Utara Usut Tuntas Dugaan Penimbunan BBM di Atinggola

Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorut Desak Kapolres Gorontalo Utara Usut Tuntas Dugaan Penimbunan BBM di Atinggola

GORONTALO UTARA – Elangmasnews.com – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Elemen Pejuang Masyarakat (DPC LSM ELANG MAS) Kabupaten Gorontalo Utara mendesak jajaran Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo untuk serius dan transparan dalam menangani dugaan kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Dugaan penimbunan ini disinyalir kuat memanfaatkan pasokan BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorontalo Utara, Andi Buna, menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia mempertanyakan laporan mengenai tidak ditemukannya barang bukti di lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan.

“Kami mempertanyakan sikap pihak kepolisian. Kok bisa barang bukti dilaporkan tidak ditemukan? Ini ada apa? Kami berharap penegakan hukum berjalan objektif tanpa ada hal yang ditutup-tutupi,” ujar Andi Buna kepada redaksi Elangmasnews.com.

Soroti Pola Antrean SPBU dan Dugaan Grup Komunikasi Khusus

Tidak hanya menyoroti hilangnya barang bukti, Andi Buna juga mengendus adanya kejanggalan dalam sistem pelayanan di SPBU Atinggola. Ia menduga ada penerapan pola antrean BBM tertentu yang tidak lazim.

“Apakah prosedur antrean yang diterapkan di SPBU Atinggola itu sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi? Ini harus diperiksa,” tanya Andi dengan nada tegas.

Lebih jauh, Andi membeberkan informasi yang diperoleh lembaganya terkait adanya indikasi interaksi khusus antara pihak-pihak tertentu. Muncul dugaan keterlibatan oknum dalam sebuah grup WhatsApp yang sengaja dibentuk untuk mengoordinasikan aktivitas tersebut.

“Intinya kami meminta masalah ini ditertibkan secara total. Jangan sampai ada istilah ‘masuk angin’ atau main mata antara oknum petugas dengan para oknum penimbun. Kami meminta agar masalah ini diselidiki kembali secara mendalam dan jangan didiamkan,” tegas Andi.

Penguatan Regulasi: Larangan dan Sanksi Hukum Penimbunan BBM

Praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindakan ilegal yang sangat merugikan masyarakat luas serta keuangan negara.

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, pelaku tindakan tersebut dapat dijerat dengan berbagai pasal berlapis dalam regulasi berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Perubahan atas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

Larangan & Sanksi (Pasal 55): Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Larangan Tanpa Izin (Pasal 53): Aktivitas pengelolaan, penyimpanan, dan pengangkutan BBM tanpa izin usaha terancam pidana penjara paling lama 3 hingga 4 tahun serta denda hingga Rp40 miliar.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM

Regulasi ini secara ketat mengatur pembatasan konsumen pengguna dan melarang secara tegas penjualan serta pembelian BBM bersubsidi (Jenis BBM Tertentu/JBT dan Jenis BBM Khusus Penugasan/JBKP) menggunakan jeriken atau wadah modifikasi tanpa surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 10: Pelaku usaha atau oknum SPBU yang melakukan manipulasi, kecurangan antrean, atau menimbun barang kebutuhan pokok (termasuk BBM) sehingga menyebabkan kelangkaan dan kerugian konsumen, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi Administratif dari PT Pertamina (Persero)

Badan usaha SPBU yang terbukti memfasilitasi atau “main mata” dengan penimbun (melalui pengisian berulang atau modifikasi tangki) akan dikenai sanksi tegas. Sanksi tersebut mulai dari skorsing pasokan BBM, denda materiil setara nilai subsidi yang disalahgunakan, hingga Pemutusan Hubungan Kerja Sama (PHU).

Catatan Redaksi:
Pemberitaan di atas disusun berdasarkan keterangan, pernyataan sikap, dan data awal yang disampaikan oleh Narasumber resmi, yakni Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorontalo Utara.

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi Elangmasnews.com berkomitmen menjaga keberimbangan informasi.

Oleh karena itu, Redaksi secara terbuka menyediakan dan melayani Hak Jawab, Hak Koreksi, maupun Klarifikasi dari pihak-pihak terkait—baik dari Kepolisian Resor Gorontalo Utara maupun pengelola SPBU Kecamatan Atinggola—yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Tanggapan resmi dapat dikirimkan melalui saluran kontak resmi Redaksi.

Tim/Red