ElangmasNews.com| Serang,Banten. – Sikap masa bodoh dan dalih dangkal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten melalui Tanggapan Klarifikasi PPID Pelaksana akhirnya berbuntut panjang. Pengabaian terhadap keabsahan kualifikasi teknis perizinan berusaha jasa konstruksi kini resmi bergulir ke ranah hukum.
Hari ini, LSM Tapak Banten secara resmi melayangkan Laporan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait dugaan pembiaran, penyalahgunaan wewenang, dan persekongkolan dalam meloloskan CV Abu Said Contractor pada proyek Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Poros Desa Kemiri, Kabupaten Tangerang.
Koordinator LSM Tapak Banten, Wendi, menegaskan bahwa jawaban dari Dinas PUPR Provinsi Banten melalui Surat Nomor 306/KLA-KE2/SBU/BANTEN/LSM-TB/X/2026 sangat konyol, asal-asalan, dan memperlihatkan secara telanjang bobroknya pemahaman tata kelola pengadaan barang dan jasa di tubuh dinas tersebut.
“Dinas PUPR Provinsi Banten terkesan buta hukum dan sengaja pasang badan memelihara kontraktor bermasalah. Mereka beralih hanya melihat tanggal kedaluwarsa SBU berlaku sampai 2028, sementara fakta substansial di sistem resmi mencatat bahwa subklasifikasi yang dipersyaratkan justru sedang dalam masa PENCABUTAN. Ini bukan cuma kelalaian evaluasi, ini adalah bentuk persekongkolan jahat yang disengaja!” tegas Wendi dengan nada keras.
LSM Tapak Banten menilai, tindakan PPK dan Pokja yang nekat mengikat kontrak dengan badan usaha ber-SBU cacat substansi secara sengaja menabrak PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta UU Jasa Konstruksi.
Meloloskan penyedia yang subklasifikasinya tidak sah di dalam sistem SIKI LPJK/OSS sama artinya dengan menyerahkan uang negara dan keselamatan infrastruktur rakyat kepada pihak yang secara legal-sistemik tidak berhak menggarap proyek tersebut.
Dalam berkas Lapdu yang diserahkan ke Kejati Banten, LSM Tapak Banten mendesak Kejaksaan Tinggi untuk:
Memanggil dan Memeriksa Secara Maraton Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, PPK, Pokja Pemilihan, serta Ketua PPID Pelaksana yang menandatangani jawaban klarifikasi sesat tersebut.
Membongkar Indikasi Persekongkolan dan Tindak Pidana Korupsi/Penyalahgunaan Wewenang yang sengaja meloloskan kontraktor tanpa kualifikasi sah demi memuluskan pencairan anggaran negara.
Merekomendasikan Penghentian Proyek & Pemutusan Kontrak CV Abu Said Contractor serta memasukkan perusahaan tersebut ke dalam Daftar Hitam (Blacklist) nasional.
“Kami tidak akan biarkan Banten terus-menerus dijadikan sarang kompromi antara oknum pejabat dan kontraktor nakal. Jawaban surat PUPR Banten yang dangkal itu kami jadikan bukti mentah di Kejati bahwa ada pembiaran yang beraroma koruptif. Kami akan kawal laporan ini sampai oknum PPK, Pokja, dan kontraktornya mengenakan rompi oranye!” pungkas Wendi.
Tim
Baca Juga:
Dugaan Mal Administrasi Dilakukan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Serang, Forwatu Banten Siapkan Laporan ke Ombudsman
Keluarga Danu di dampingi Pengacara M Shodik bantah tudingan dugaan pencurian Sertifikat Tanah
Kecam Pernyataan Polda Banten Soal Kasus Penculikan Fam Fuk Jhong, King Naga dan LSM Laskar NKRI Desak Propam Mabes Polri Turun Tangan
Matel Masih Berkeliaran di Serang Kota, Warga Resah Kendaraan Ditarik Paksa di Jalan
DIDUGA ADA KEJANGGALAN DALAM TENDER PROYEK PUPR BANTEN, LSM TAPAK BANTEN DESAK AUDIT DAN SIAP LAPOR KE KEJATI
DIDUGA JADI KORBAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN EMAS, KURANG LEBIH 40 WARGA PANDEGLANG LAPOR KE POLDA BANTEN, KERUGIAN DITAKSIR RP4 MILIAR
