DPC LSM ELANG MAS GORONTALO UTARA DESAK POLRES GORUT TINDAK TEGAS DUGAAN PENIMBUNAN BBM DI WILKUM GORUT. 

DPC LSM ELANG MAS GORONTALO UTARA DESAK POLRES GORUT TINDAK TEGAS DUGAAN PENIMBUNAN BBM DI WILKUM GORUT. 

GORUT – Elangmasnews.com – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Elemen Pejuang Masyarakat (DPC LSM ELANG MAS) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, melayangkan desakan keras kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara agar segera mengusut tuntas dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Atinggola.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorontalo Utara, Andi Buna, kepada awak media, hal ini ia lakukan berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat di lapangan.

Ia menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan penimbunan BBM yang sebelumnya sempat diungkap oleh elemen mahasiswa dan diberitakan media sekitar satu bulan lalu, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan hukum yang jelas.

“Kami sangat menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang terkesan diam dan belum menemukan titik terang terkait barang bukti atas temuan mahasiswa sebulan lalu. Padahal, aktivitas penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat,” ujar Andi Buna dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan informasi dan penelusuran DPC LSM ELANG MAS di lapangan, aktivitas penimbunan solar di Kecamatan Atinggola tersebut diduga kuat dikendalikan oleh seorang oknum berinisial A, yang disebut-sebut sebagai pemain lama dalam distribusi BBM ilegal. Oknum A diduga memperoleh pasokan BBM jenis solar secara masif dari dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berbeda sebelum akhirnya ditimbun.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan adanya keluhan dari salah satu pemerintah desa setempat. Menurut pengakuan warga yang dihimpun pihaknya, aktivitas penitipan dan penimbunan solar dalam jumlah besar di wilayah tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi maupun izin kepada kepala desa setempat, sehingga memicu kecurigaan dan keresahan warga.

“Kami meminta Polres Gorontalo Utara untuk proaktif menjemput bola. Di mana-mana praktik penimbunan BBM ditindak tegas, mengapa di sini terkesan dibiarkan? Ada apa di balik ini? Kami menduga kuat ada pihak-pihak tertentu yang membekingi oknum berinisial A ini,” tegas Andi.

Ia pun mendesak jajaran Polsek Atinggola untuk memperketat pengawasan di setiap pos penjagaan guna memutus rantai distribusi BBM ilegal yang keluar-masuk wilayah Gorontalo Utara.

Selain itu, Andi meminta Kapolda Gorontalo untuk turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta mengevaluasi kinerja jajaran di wilayah hukum Gorontalo Utara apabila tidak mampu menuntaskan persoalan tersebut.

“Pada prinsipnya kami masih menaruh kepercayaan penuh kepada institusi Polri. Namun, jika jajaran di bawah tidak mampu menegakkan hukum secara tegas, lebih baik mundur dari jabatan,” tambahnya.

Regulasi dan Sanksi Pidana

Secara hukum, praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas.

Larangan dan sanksi tegas atas perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Merujuk pada Pasal 55 dalam regulasi tersebut, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendudukannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Selain itu, ketentuan mengenai larangan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting (termasuk BBM) juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus menghimpun sejumlah informasi lanjutan dari Ketua DPC LSM ELANG MAS Gorontalo Utara serta berupaya melakukan konfirmasi kepada jajaran Kepolisian setempat.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tim/Red