EDUKASI HUKUM UNTUK MASYARAKAT, KETUA DEWAN PENASEHAT HUKUM DPP LSM ELANG MAS ADV. RIKHA PERMATASARI : ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, APAKAH DAPAT DIHUKUM?

Spread the love

EDUKASI HUKUM UNTUK MASYARAKAT, KETUA DEWAN PENASEHAT HUKUM DPP LSM ELANG MAS : ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, APAKAH DAPAT DIHUKUM?

Oleh: Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.

MOJOKERTO – elangmasnews.com – Masyarakat perlu memahami bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak otomatis bebas dari proses hukum, tetapi juga tidak boleh serta-merta dipidana seperti orang yang sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum pidana melihat bukan hanya apa perbuatannya, tetapi juga bagaimana kondisi kejiwaan orang tersebut pada saat tindak pidana dilakukan.

DASAR HUKUM: KUHP NASIONAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), persoalan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual diatur secara lebih khusus dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP.

1. GANGGUAN MENTAL TIDAK SELALU MENGHAPUS PIDANA

Pasal 38 KUHP pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Artinya, adanya diagnosis atau riwayat gangguan jiwa bukan otomatis berarti seseorang tidak dapat dipidana.

Harus diperiksa terlebih dahulu kondisi dan tingkat gangguan tersebut serta hubungannya dengan kemampuan orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. KAPAN SESEORANG TIDAK DAPAT DIJATUHI PIDANA?

Ketentuan yang lebih tegas terdapat dalam Pasal 39 KUHP.

Apabila pada saat melakukan tindak pidana seseorang menyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik, dan/atau menyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Penjelasan Pasal 39 menegaskan bahwa dalam kondisi tersebut pelaku dipandang tidak mampu bertanggung jawab. Untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab dari aspek medis, diperlukan keterangan ahli.

Baca Juga Sampah Menumpuk di Bandar Ubo Bukit Tambun Tulang, Warga Rindukan Semangat Gotong Royong Awal Kepemimpinan

Jadi, jangan menyederhanakan persoalan dengan kalimat:

“Dia ODGJ, berarti pasti tidak bisa dihukum.”

Secara hukum, kesimpulan seperti itu belum tentu benar.

3. SIAPA YANG MENENTUKAN?

Status “gangguan jiwa” tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan pengakuan keluarga, penampilan seseorang, informasi masyarakat, atau klaim sepihak.

Dalam perkara pidana, kondisi kejiwaan harus dinilai secara profesional. Keterangan ahli di bidang kejiwaan menjadi sangat penting, sedangkan penilaian mengenai pertanggungjawaban dan konsekuensi hukumnya pada akhirnya berada dalam proses peradilan. Mahkamah Agung juga menjelaskan adanya perbedaan antara keadaan kurang mampu bertanggung jawab dalam Pasal 38 dan tidak mampu bertanggung jawab dalam Pasal 39.

4. JANGAN PULA “BERLINDUNG” DI BALIK ALASAN GANGGUAN JIWA

Hukum harus melindungi orang yang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan, tetapi pada saat yang sama hukum juga harus menjaga hak korban dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, apabila seseorang melakukan tindak pidana kemudian mengaku mengalami gangguan jiwa, aparat penegak hukum tidak boleh langsung menganggapnya bebas dari pertanggungjawaban.

Yang harus diuji antara lain:

Apakah gangguan tersebut benar-benar ada? Bagaimana derajatnya? Bagaimana keadaan kejiwaannya ketika tindak pidana terjadi? Apakah kondisi tersebut memengaruhi kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya?

Semua itu membutuhkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan hukum.

5. PROSES HUKUM DAN PEMIDANAAN ADALAH DUA HAL BERBEDA

Hal penting yang harus dipahami masyarakat:

“Tidak dapat dijatuhi pidana” tidak sama dengan “perbuatannya dianggap tidak pernah terjadi”, dan tidak pula berarti perkara harus diselesaikan hanya berdasarkan klaim bahwa pelakunya mengalami gangguan jiwa.

KUHP Nasional justru memberikan mekanisme yang lebih proporsional: dalam kondisi tertentu pidana dapat dikurangi dan/atau dikenakan tindakan, sedangkan bagi orang yang memenuhi kondisi Pasal 39, ia tidak dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan.

Baca Juga *“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN* _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_ SUBANG — 31 Oktober 1026 Advokat Rikha Permatasari mendesak Kapolres Subang mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan terhadap dugaan penyerobotan lahan serta tindakan intimidasi yang dilaporkan menimpa kliennya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desakan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dalam pengaduan disebut terkait dengan organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP). Menurut Rikha, persoalan ini harus ditangani secara serius dengan memeriksa dokumen pertanahan, mendengarkan saksi, menelusuri tindakan masing-masing pihak, dan memastikan keselamatan masyarakat yang mengadukan persoalannya. “Indonesia ini negara hukum atau negara preman? Kalau masyarakat merasa hak atas tanahnya dilanggar, mengadu melalui jalur hukum, tetapi masih menghadapi tekanan, ke mana lagi mereka harus mencari perlindungan?” tegas Rikha. Dugaan Penguasaan Lahan dan Hilangnya Plang Advokasi Berdasarkan dokumen pengaduan yang disiapkan tim kuasa hukum, persoalan tersebut meliputi dugaan penguasaan dan penggarapan lahan tanpa persetujuan pihak yang mengklaim berhak, dugaan pencabutan benih padi, serta pencabutan dan hilangnya plang advokasi kantor hukum. Dokumen tersebut juga memuat salinan tanda penerimaan laporan di Polda Jawa Barat Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 16 Oktober 2026, terkait dugaan penyerobotan tanah. Laporan tersebut perlu dibedakan dari pengaduan mengenai dugaan perusakan dan penghilangan plang. Rikha meminta kepolisian menelusuri seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti. Keberadaan atribut organisasi maupun plang tandingan di lokasi, menurutnya, harus diperiksa keterkaitannya dengan tindakan setiap orang. “Periksa siapa yang datang, siapa yang menggarap, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang mencabut atau menghilangkan plang. Pertanggungjawaban harus jelas berdasarkan perbuatan dan bukti,” ujarnya. Desak Kapolres Subang Berantas Praktik Premanisme Rikha mendesak Kapolres Subang memastikan penanganan pengaduan berjalan profesional dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait laporan yang telah diterima. Ia meminta kepolisian: 1. Memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan, termasuk mereka yang disebut terkait dengan LMP, berdasarkan peran masing-masing. 2. Memeriksa lokasi serta mengamankan bukti dan keterangan saksi mengenai dugaan penguasaan lahan, kerusakan tanaman, dan hilangnya plang. 3. Memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi apabila terdapat ancaman atau intimidasi. 4. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara tertulis kepada pelapor sesuai ketentuan. 5. Menindak setiap perbuatan pidana yang terbukti memenuhi unsur, tanpa membedakan kedudukan atau afiliasi organisasi. 6. Segera Tangkap dan Amankan Pelaku yang meresahkan masyarakat. “Kapolres Subang, kami meminta tindakan nyata. Berantas praktik premanisme di wilayah Blanakan. Apabila ada oknum anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, tindak tegas sesuai hukum. Nama organisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menekan masyarakat,” kata Rikha. Klaim Hak Harus Diuji Melalui Proses Hukum Rikha menegaskan bahwa perbedaan klaim kepemilikan, hak garap, maupun persoalan harta keluarga harus diperiksa melalui mekanisme hukum. Ia meminta aparat membedakan persoalan hak atas tanah dengan dugaan tindakan pidana yang menyertai sengketa tersebut. “Silakan masing-masing pihak menunjukkan dasar haknya. Uji dokumennya, periksa batas dan objeknya, serta tempuh proses hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman selama persoalan itu diselesaikan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa desakannya ditujukan kepada dugaan perbuatan orang-orang tertentu, bukan untuk menyamaratakan seluruh anggota LMP. “Kami meminta pemeriksaan yang objektif. Siapa pun berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh,” tegasnya. Menutup pernyataannya, Rikha meminta agar masyarakat tidak dibiarkan kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum. “Ketika warga memilih melapor, mereka sedang mempercayakan keselamatannya kepada negara. Jawablah kepercayaan itu dengan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian menghadapi tekanan di tanah yang mereka perjuangkan.”

PESAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

Jangan menghakimi ODGJ, tetapi jangan pula menggunakan istilah ODGJ sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Negara hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada dua pihak sekaligus: orang dengan gangguan mental yang memang tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta korban yang berhak memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan.

Gangguan jiwa harus dibuktikan secara profesional. Pertanggungjawaban pidana harus diuji secara hukum. Keadilan tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi.

KESIMPULAN

Apakah orang dengan gangguan jiwa dapat dipidana?

Jawabannya: tergantung kondisi kejiwaannya pada saat melakukan tindak pidana.

Apabila kondisinya termasuk Pasal 38 KUHP, pidananya dapat dikurangi dan/atau dapat dikenai tindakan.

Apabila memenuhi kondisi Pasal 39 KUHP, yaitu antara lain disabilitas mental dalam kekambuhan akut disertai gambaran psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang/berat, maka tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Penentuan ketidakmampuan bertanggung jawab dari aspek medis memerlukan ahli.

“Hukum yang adil bukan sekadar menghukum. Hukum harus mampu membedakan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, siapa yang membutuhkan tindakan dan perawatan, serta tetap memastikan hak korban tidak terabaikan.”

Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. Ketua Dewan Penasehat DPP LSM ELANG MAS – Advokat — Edukasi Hukum untuk Masyarakat Indonesia

REDAKSI