Mandailing Natal, 5 September 2026 —Elang masnews.com)Pengelolaan anggaran pada Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Sejumlah belanja yang tercatat pada Januari 2025 dengan total mencapai Rp126.165.000 dipertanyakan masyarakat yang meminta adanya pemeriksaan secara terbuka untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar direalisasikan sesuai peruntukan dan didukung pertanggungjawaban yang sah.
Berdasarkan data yang menjadi bahan sorotan, tercatat enam pos belanja, yakni Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp13.973.000, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp43.320.750, serta Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp15.331.250. Ketiga pos tersebut tercatat menggunakan sumber dana APBD dengan mekanisme pengadaan yang tercantum dalam data.
Selanjutnya terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp17.540.000, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp18.000.000, dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp18.000.000. Bila seluruhnya dijumlahkan, nilai keenam belanja tersebut mencapai Rp126,165 juta. Angka itu dinilai layak mendapat perhatian karena menyangkut penggunaan uang daerah yang bersumber dari masyarakat.
Sorotan publik terutama tertuju pada kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan realisasi fisik maupun kegiatan. Masyarakat mempertanyakan apakah seluruh barang yang dianggarkan benar-benar dibeli dan digunakan, apakah jasa benar-benar diberikan, serta apakah kegiatan yang menjadi dasar pembayaran memang terlaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen.
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka karena terdapat dugaan dari masyarakat mengenai kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban anggaran. Bahkan muncul tudingan mengenai dugaan laporan fiktif. Namun tudingan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta karena sampai saat ini belum ada hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan pertanggungjawaban anggaran.
Karena itu, pemeriksaan langsung dinilai menjadi jalan paling tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Pemeriksa dapat mencocokkan dokumen pembayaran dengan bukti transaksi, memeriksa keberadaan barang, meminta keterangan pihak yang menerima pembayaran, serta memastikan kegiatan yang dilaporkan memang benar-benar dilaksanakan.
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah belanja bahan-bahan bakar dan pelumas senilai Rp43.320.750. Publik tentu berhak mengetahui penggunaan anggaran tersebut, termasuk dasar kebutuhan, volume penggunaan, bukti pembelian, serta kegiatan kedinasan yang menjadi dasar pengeluaran.
Begitu pula dengan belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp17.540.000. Pertanyaan yang muncul antara lain berapa kali rapat dilaksanakan, berapa peserta yang hadir, siapa penyedia makanan dan minuman, serta apakah nilai pengadaan tersebut sesuai dengan kegiatan yang benar-benar berlangsung.
Belanja jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi yang masing-masing mencapai Rp18 juta juga meminta penjelasan yang transparan. Pemeriksaan dapat memastikan siapa tenaga yang menerima pembayaran, bentuk pekerjaan yang dilakukan, periode pekerjaan, serta bukti bahwa jasa tersebut benar-benar diberikan kepada Kecamatan Ranto Baek.
Awak media kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Camat Ranto Baek melalui pesan WhatsApp mengenai penggunaan anggaran yang menjadi sorotan tersebut. Konfirmasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh penjelasan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Dalam jawabannya, Camat menyampaikan bahwa dirinya telah dinonjobkan sekitar empat bulan lalu. Ia juga mengatakan sedang dalam perjalanan menuju Bukittinggi karena mertuanya sedang sakit keras dan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertanyaan yang disampaikan awak media.
Jawaban tersebut belum memberikan penjelasan substantif mengenai enam pos belanja yang dipertanyakan. Karena itu, masyarakat berharap pihak terkait dapat memberikan klarifikasi secara lengkap, terutama menyangkut dokumen pertanggungjawaban dan realisasi masing-masing kegiatan.
Publik juga meminta Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dan instansi pengawasan terkait tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi bila diperlukan melakukan verifikasi lapangan. Pemeriksaan semacam itu penting agar laporan penggunaan anggaran dapat dibandingkan langsung dengan fakta dan kondisi sebenarnya.
Masyarakat juga meminta Bupati Mandailing Natal memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pengawasan terhadap APBD dinilai harus dilakukan secara transparan dan objektif. Apabila seluruh belanja tersebut memang telah dilaksanakan sesuai aturan, hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus menjawab berbagai tudingan yang beredar.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai angka Rp126,165 juta, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara. Jika benar seluruh anggaran telah direalisasikan, transparansi akan menjadi jawaban. Namun apabila audit menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, masyarakat berharap aparat berwenang menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum. Sampai adanya hasil pemeriksaan resmi, dugaan penyalahgunaan anggaran dan dugaan laporan fiktif tersebut tetap merupakan dugaan dan belum terbukti.
Penulis Berita : (Augustine Steven Sitorus,SE)
