Anggaran Revitalisasi SDN Sawahbaru, Ciasem Disorot Tajam, Dugaan Pemilahan Rangka Baja Ringan Picu Pertanyaan Publik

Anggaran Revitalisasi SDN Sawahbaru, Ciasem Disorot Tajam, Dugaan Pemilahan Rangka Baja Ringan Picu Pertanyaan Publik

Ciasemhilir, Elangmasnews.com – Pelaksanaan proyek bantuan rehabilitasi atau revitalisasi enam ruang kelas dan satu unit toilet di SDN Sawahbaru, Desa Ciasemhilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan alokasi anggaran negara mencapai Tujuh ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dikerjakan secara menyeluruh sesuai spesifikasi teknis, khususnya pada bagian konstruksi atap baja ringan.

Awak Media Elangmasnews.com mendatangi lokasi sekolah pada Senin (9/11/2026) untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala SDN Sawahbaru, Koyah, terkait realisasi pekerjaan fisik yang dijalankan oleh tim P2SP di lapangan.

Dalam keterangannya, Koyah mengklaim bahwa seluruh pekerjaan rehabilitasi enam ruang kelas dan satu toilet tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan bimbingan teknis (bimtek) yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa berbagai komponen bangunan telah mengalami pergantian menyeluruh.

“Sekolah kami mendapatkan revitalisasi enam ruangan dan satu toilet itu sesuai bimtek. Semuanya diganti seperti plafon, genteng, keramik, jendela, dan baja ringan,” ujar Koyah saat memberikan keterangan kepada awak media.

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Saat tim Elangmasnews.com mengonfirmasi alasan tidak digantinya seluruh rangka baja ringan—melainkan hanya dipilah-pilah pada bagian tertentu saja—Koyah berdalih bahwa material lama yang dipertahankan tersebut masih dalam kondisi baik.

“Alasannya ini masih layak dipakai,” ungkap Koyah singkat menanggapi pertanyaan terkait pemilahan material konstruksi atap tersebut.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana swakelola oleh P2SP. Dengan alokasi dana rehabilitasi yang mencapai Tujuh ratus juta rupiah—atau rata-rata lebih dari seratus juta rupiah per ruang kelas—anggaran tersebut dinilai sangat mencukupi untuk dilakukan penggantian material baru secara total sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa harus mempertahankan rangka lama yang berpotensi mengurangi usia pakai dan keamanan bangunan sekolah.

Tinjauan Regulasi, Larangan, dan Ancaman Sanksi bagi Pelaksana Swakelola (P2SP)

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, pengelolaan dana bantuan pendidikan dengan mekanisme swakelola melalui P2SP wajib tunduk pada aturan hukum dan petunjuk teknis yang ketat.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara RAB, spesifikasi teknis, dan realisasi fisik di lapangan yang merugikan keuangan negara, maka pengurus P2SP maupun penanggung jawab kegiatan berpotensi melanggar ketentuan berikut:

Regulasi Swakelola dan Juknis Pendidikan: Pelaksanaan rehabilitasi sekolah melalui P2SP wajib berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (Perpres Nomor 12 Tahun 2021) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khususnya skema Swakelola Tipe IV), Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, serta Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah/DAK Fisik Bidang Pendidikan dari Kementerian Pendidikan.

Dalam mekanisme swakelola, P2SP wajib membelanjakan anggaran dan merealisasikan volume pekerjaan secara utuh sesuai proposal dan RAB yang telah disetujui.

Larangan Penyalahgunaan Dana Swakelola: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengurus P2SP dan Kepala Sekolah dilarang keras melakukan pengurangan volume pekerjaan, mencampur material lama dengan material baru di luar ketentuan kontrak/RAB, ataupun merekayasa laporan pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah pekerjaan telah diganti 100 persen.

Ancaman Sanksi Pidana dan Administratif: Jika hasil audit menemukan adanya selisih volume pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau indikasi mark-up harga material, pengurus P2SP dan pihak terkait dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut mengancam pelaku penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dengan pidana penjara minimal 1 hingga 4 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup, serta denda hingga Rp1 miliar.

Secara administratif, Inspektorat Daerah maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga berhak mewajibkan pengembalian kerugian negara ke kas negara serta menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian bagi ASN yang terlibat.

Hingga berita ini diturunkan, publik dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Subang mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang serta Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan melakukan audit fisik dan pemeriksaan SPJ terhadap proyek revitalisasi di SDN Sawahbaru guna memastikan anggaran pendidikan terserap secara transparan dan tepat sasaran.

(Dulkarim)