“‘Budeg’ Soal Aspirasi, DPRD Karawang Diserang Kritik Tajam Terkait Polemik Parkir”

KARAWANG — elangmasnews.com,- Polemik usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang terus melebar hingga menyeret isu dugaan ijon pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH., MH., kembali melontarkan kritik tajam, kali ini menyoroti buruknya komunikasi pimpinan DPRD Karawang dalam merespons aspirasi masyarakat.

Asep, yang akrab disapa Askun, menilai konflik yang berkembang saat ini sejatinya bisa dicegah apabila DPRD, khususnya jajaran pimpinan, lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi publik sejak awal.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan Ormas GMPI tidak akan terjadi jika permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya diajukan segera ditindaklanjuti.

> “Seharusnya tidak sampai ada aksi. Mereka (GMPI) hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui RDP. Tapi karena suratnya tidak digubris, akhirnya turun ke jalan,” ujar Askun, Rabu (22/4/2026).

Kritik Gaya Komunikasi DPRD

Askun secara tegas menyebut gaya komunikasi pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk dan tidak mencerminkan fungsi representasi rakyat.

Ia menekankan bahwa menyerap dan merespons aspirasi masyarakat adalah tugas utama wakil rakyat, bukan sesuatu yang bisa diabaikan.

> “Apa susahnya berkomunikasi dengan rakyat? Itu justru pekerjaan mereka,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyindir perilaku sebagian anggota dewan yang dinilai berubah setelah terpilih.

‘Kacang Lupa Kulitnya’

Dalam kritiknya, Askun menggunakan istilah “kacang lupa kulitnya” untuk menggambarkan sikap wakil rakyat yang dinilai melupakan masyarakat setelah meraih jabatan.

> “Saat Pileg, semua cara dilakukan untuk mencari simpati. Tapi setelah duduk jadi anggota dewan, malah seperti ‘budeg’ ketika ada keluhan masyarakat,” sindirnya.

Ia juga menilai tidak semua anggota DPRD harus turun langsung menangani polemik ini, melainkan cukup pimpinan—mulai dari ketua DPRD, wakil ketua, pimpinan komisi, hingga ketua fraksi—yang mengambil peran aktif.

Dari KIR ke Polemik Parkir dan Pokir

Askun memaparkan, polemik ini berawal dari kebijakan Dinas Perhubungan Karawang terkait kewajiban “parkir berlangganan” sebagai syarat uji KIR. Kebijakan tersebut sempat ia kritik karena diduga belum memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam bentuk Perda maupun Perbup.

Persoalan kemudian berkembang saat muncul usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang oleh anggota Komisi III DPRD dari Fraksi NasDem, Mulyadi.

Usulan tersebut memicu pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan parkir gratis dianggap meringankan masyarakat. Namun di sisi lain, pengelolaan parkir RSUD oleh pihak ketiga dinilai sudah sah secara hukum dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sini, muncul kritik lanjutan dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang menilai bahwa alih-alih menggratiskan parkir, DPRD seharusnya mendorong efisiensi pada anggaran internal, termasuk gaji, tunjangan, dan pokir.

DPRD Dinilai ‘Mangkir’

Dalam perkembangan isu, DPRD Karawang juga dinilai tidak menunjukkan sikap yang jelas atau responsif, sehingga memunculkan kesan “mangkir” dari tanggung jawab publik.

> “Dari KIR, parkir, pokir sampai sikap mangkir DPRD—ini semua berakar dari buruknya komunikasi,” kata Askun.

Ia menegaskan tidak ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum, karena sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi serius terhadap pola komunikasi politik DPRD.

Peringatan untuk Pileg Mendatang

Sebagai penutup, Askun mengingatkan bahwa sikap abai terhadap aspirasi rakyat akan berdampak langsung pada elektabilitas para wakil rakyat di masa depan.

> “Kalian bisa duduk nyaman hari ini karena dipilih rakyat. Kalau aspirasi saja diabaikan, lalu apa yang diperjuangkan? Ini akan jadi catatan penting bagi masyarakat di Pileg berikutnya,” tegasnya.(Red)