Skip to content

elangmasnews.com

Mata Masyarakat

Agama
BudayaBudaya
Kesehatan
Olah RagaOLAH RAGA
Hiburan
Sosial
RagamRagam
PeristiwaPeristiwa
Hukum & Kriminal
DPR
TNI/POLRI
PemerintahanPemerintahan
Organisasi dan Kepemudaan
RagamRagam
PemerintahanPemerintahan
Sosial
PeristiwaPeristiwa
Organisasi dan Kepemudaan
Hukum & Kriminal
Regional
Redaksi

Agama
BudayaBudaya
Kesehatan
Olah RagaOLAH RAGA
Hiburan
Sosial
RagamRagam
PeristiwaPeristiwa
Hukum & Kriminal
DPR
TNI/POLRI
PemerintahanPemerintahan
Organisasi dan Kepemudaan
RagamRagam
PemerintahanPemerintahan
Sosial
PeristiwaPeristiwa
Organisasi dan Kepemudaan
Hukum & Kriminal
Regional
Redaksi

facebook.com
twitter.com
t.me
instagram.com
youtube.com

Search for:

Breakings

DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof DR Sutan Nasomal : Hidup Makin Susah Di Sampaikan Dalam Aksi Demo Itu Fakta

Oktober 31, 2026

Polresta Deli Serdang Gencarkan Perang Melawan Narkoba, 57 Tersangka Diamankan dan 47 Kilogram Sabu serta Ganja Disita

Oktober 31, 2026

“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_

Oktober 31, 2026

“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_ SUBANG — 31 Oktober 1026 Advokat Rikha Permatasari mendesak Kapolres Subang mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan terhadap dugaan penyerobotan lahan serta tindakan intimidasi yang dilaporkan menimpa kliennya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desakan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dalam pengaduan disebut terkait dengan organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP). Menurut Rikha, persoalan ini harus ditangani secara serius dengan memeriksa dokumen pertanahan, mendengarkan saksi, menelusuri tindakan masing-masing pihak, dan memastikan keselamatan masyarakat yang mengadukan persoalannya. “Indonesia ini negara hukum atau negara preman? Kalau masyarakat merasa hak atas tanahnya dilanggar, mengadu melalui jalur hukum, tetapi masih menghadapi tekanan, ke mana lagi mereka harus mencari perlindungan?” tegas Rikha. Dugaan Penguasaan Lahan dan Hilangnya Plang Advokasi Berdasarkan dokumen pengaduan yang disiapkan tim kuasa hukum, persoalan tersebut meliputi dugaan penguasaan dan penggarapan lahan tanpa persetujuan pihak yang mengklaim berhak, dugaan pencabutan benih padi, serta pencabutan dan hilangnya plang advokasi kantor hukum. Dokumen tersebut juga memuat salinan tanda penerimaan laporan di Polda Jawa Barat Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 16 Oktober 2026, terkait dugaan penyerobotan tanah. Laporan tersebut perlu dibedakan dari pengaduan mengenai dugaan perusakan dan penghilangan plang. Rikha meminta kepolisian menelusuri seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti. Keberadaan atribut organisasi maupun plang tandingan di lokasi, menurutnya, harus diperiksa keterkaitannya dengan tindakan setiap orang. “Periksa siapa yang datang, siapa yang menggarap, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang mencabut atau menghilangkan plang. Pertanggungjawaban harus jelas berdasarkan perbuatan dan bukti,” ujarnya. Desak Kapolres Subang Berantas Praktik Premanisme Rikha mendesak Kapolres Subang memastikan penanganan pengaduan berjalan profesional dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait laporan yang telah diterima. Ia meminta kepolisian: 1. Memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan, termasuk mereka yang disebut terkait dengan LMP, berdasarkan peran masing-masing. 2. Memeriksa lokasi serta mengamankan bukti dan keterangan saksi mengenai dugaan penguasaan lahan, kerusakan tanaman, dan hilangnya plang. 3. Memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi apabila terdapat ancaman atau intimidasi. 4. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara tertulis kepada pelapor sesuai ketentuan. 5. Menindak setiap perbuatan pidana yang terbukti memenuhi unsur, tanpa membedakan kedudukan atau afiliasi organisasi. 6. Segera Tangkap dan Amankan Pelaku yang meresahkan masyarakat. “Kapolres Subang, kami meminta tindakan nyata. Berantas praktik premanisme di wilayah Blanakan. Apabila ada oknum anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, tindak tegas sesuai hukum. Nama organisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menekan masyarakat,” kata Rikha. Klaim Hak Harus Diuji Melalui Proses Hukum Rikha menegaskan bahwa perbedaan klaim kepemilikan, hak garap, maupun persoalan harta keluarga harus diperiksa melalui mekanisme hukum. Ia meminta aparat membedakan persoalan hak atas tanah dengan dugaan tindakan pidana yang menyertai sengketa tersebut. “Silakan masing-masing pihak menunjukkan dasar haknya. Uji dokumennya, periksa batas dan objeknya, serta tempuh proses hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman selama persoalan itu diselesaikan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa desakannya ditujukan kepada dugaan perbuatan orang-orang tertentu, bukan untuk menyamaratakan seluruh anggota LMP. “Kami meminta pemeriksaan yang objektif. Siapa pun berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh,” tegasnya. Menutup pernyataannya, Rikha meminta agar masyarakat tidak dibiarkan kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum. “Ketika warga memilih melapor, mereka sedang mempercayakan keselamatannya kepada negara. Jawablah kepercayaan itu dengan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian menghadapi tekanan di tanah yang mereka perjuangkan.”

Oktober 31, 2026

Musda XI Golkar Karawang Mulai Mengerucut, Abdul Aziz Berpeluang Jadi Calon Tunggal

Oktober 31, 2026

ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN : INDONESIA NEGARA HUKUM BUKAN NEGARA PREMAN.

Oktober 31, 2026

TERIK MATAHARI TAK SURUTKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, SATGAS TMMD KE-130 KODIM 0314/INHIL BERSAMA WARGA KEBUT SEMENISASI JALAN 1 KILOMETER

Oktober 31, 2026

Desa Makartitama Torehkan Prestasi di Tingkat Provinsi, Raih Juara III Lomba Desa 2026, Kades Muhibat Sampaikan Terima Kasih

Oktober 31, 2026

KLARIFIKASI DAN BANTAHAN RESMI PD FSP PAREKRAF-KSPSI SUMSEL Terkait Pernyataan Riski Aidil Fitri yang Mengaku Ketua DPC KSPSI OKU*

Oktober 31, 2026

KETUM DPP LSM ELANG MAS MENDUKUNG PENEGASAN DR (C) TNI AD PURN ADVOKAT RIKHA PERMATASARI, SH. MH, SOAL HAK JAWAB MANAJEMEN SHARK CLUB

Oktober 31, 2026

Tatap Muka Perdana Jajaran Polres Bulukumba, AKBP Restu Gaungkan Polisi Pelayan Masyarakat

Posted inPemerintahan Ragam TNI/POLRI

Tatap Muka Perdana Jajaran Polres Bulukumba, AKBP Restu Gaungkan Polisi Pelayan Masyarakat

Posted by

By Admin April 22, 2025

BULUKUMBA – elangmasnews.com,-Kapolres Bulukumba yang baru, AKBP Restu Wijayanto, S.I.K., menggelar kegiatan tatap muka dan…

Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Lingkungan Kampung Parang Seruduk Kantor Lurah dan Camat Barombong

Posted inPemerintahan Ragam

Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Lingkungan Kampung Parang Seruduk Kantor Lurah dan Camat Barombong

Posted by

By Admin April 22, 2025

Gowa Sulsel - elangmasnews.com,- Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Lingkungan Kampung Parang…

Bupati Dan Wakil Bupati Karawang Hadiri Kegiatan Assessment dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Pratama Tahun 2025

Posted inPemerintahan Ragam

Bupati Dan Wakil Bupati Karawang Hadiri Kegiatan Assessment dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Pratama Tahun 2025

Posted by

By Admin April 22, 2025

Karawang – elangmasnews.com,- 22 April 2025 Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menghadiri pelaksanaan kegiatan Assessment dan…

Ketua DPRD Karawang Desak Pengurus Baru Korpri Tuntaskan Masalah “Kadeudeuh” Pensiunan PNS

Posted inPemerintahan Ragam

Ketua DPRD Karawang Desak Pengurus Baru Korpri Tuntaskan Masalah “Kadeudeuh” Pensiunan PNS

Posted by

By Admin April 22, 2025

Karawang – elangmasnews.com,- Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Endang Sodikin, mendesak agar Dewan Pengurus…

Bupati Aep Syaepuloh Ikuti Rapat Daring dengan KPK Bahas Program MCP

Posted inPemerintahan Peristiwa Ragam

Bupati Aep Syaepuloh Ikuti Rapat Daring dengan KPK Bahas Program MCP

Posted by

By Admin April 22, 2025

Karawang – elangmasnews com,- Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengikuti rapat secara daring melalui Zoom bersama…

Bupati Bekasi Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan TA 2025, Tegaskan Penertiban Bangunan Liar Secara Humanis

Posted inPemerintahan Ragam

Bupati Bekasi Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan TA 2025, Tegaskan Penertiban Bangunan Liar Secara Humanis

Posted by

By Admin April 22, 2025

Cikarang Pusat, elangmasnews.com,- 22 April 2025 — Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memimpin Rapat Evaluasi…

BKPSDM Bekerja Sama Dengan Pemkab Karawang Mengadakan Assessment dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Pratama Tahun 2025

Posted inParawisata Pemerintahan Peristiwa

BKPSDM Bekerja Sama Dengan Pemkab Karawang Mengadakan Assessment dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Pratama Tahun 2025

Posted by

By Admin April 22, 2025

Karawang, elangmasnews.com,- 22 April 2025 — Aep Syaepuloh di dampingi Wakil Bupati H Maslani, hadir…

Keikhlasan Dari Kekalahan Yang Bermakna Dalam Kemenangan

Posted inPemerintahan Ragam

Keikhlasan Dari Kekalahan Yang Bermakna Dalam Kemenangan

Posted by

By Admin April 22, 2025

Banten, elangmasnews.com,-Kemenangan dari kesadaran adalah kemenangan dalam cara berpikir bahwa hakikat hidup harus dimaknai dengan…

Polsek Blanakan Monitoring Distribusi Makanan Bergizi Gratis Ke Sekolahan Di Blanakan

Posted inPemerintahan Pendidikan Peristiwa Ragam

Polsek Blanakan Monitoring Distribusi Makanan Bergizi Gratis Ke Sekolahan Di Blanakan

Posted by

By Admin April 22, 2025

Blanakan Subang. elangmasnews.com,-Dalam rangka mendukung program nasional untuk peningkatan gizi anak, personel Polsek Blanakan melaksanakan…

Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rugikan Rakyat hingga Nyaris Rp 1.000 Triliun

Posted inPemerintahan Peristiwa Ragam

Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rugikan Rakyat hingga Nyaris Rp 1.000 Triliun

Posted by

By Admin April 22, 2025

Banten, elangmasnews.com,- 15 April 2025 – Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk…

Paginasi pos

Previous page 1 … 613 614 615 616 617 … 917 Next page

Arsip

Berita Terbaru

DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof DR Sutan Nasomal : Hidup Makin Susah Di Sampaikan Dalam Aksi Demo Itu Fakta
Polresta Deli Serdang Gencarkan Perang Melawan Narkoba, 57 Tersangka Diamankan dan 47 Kilogram Sabu serta Ganja Disita
*“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN* _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_
*“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN* _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_ SUBANG — 31 Oktober 1026 Advokat Rikha Permatasari mendesak Kapolres Subang mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan terhadap dugaan penyerobotan lahan serta tindakan intimidasi yang dilaporkan menimpa kliennya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desakan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dalam pengaduan disebut terkait dengan organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP). Menurut Rikha, persoalan ini harus ditangani secara serius dengan memeriksa dokumen pertanahan, mendengarkan saksi, menelusuri tindakan masing-masing pihak, dan memastikan keselamatan masyarakat yang mengadukan persoalannya. “Indonesia ini negara hukum atau negara preman? Kalau masyarakat merasa hak atas tanahnya dilanggar, mengadu melalui jalur hukum, tetapi masih menghadapi tekanan, ke mana lagi mereka harus mencari perlindungan?” tegas Rikha. Dugaan Penguasaan Lahan dan Hilangnya Plang Advokasi Berdasarkan dokumen pengaduan yang disiapkan tim kuasa hukum, persoalan tersebut meliputi dugaan penguasaan dan penggarapan lahan tanpa persetujuan pihak yang mengklaim berhak, dugaan pencabutan benih padi, serta pencabutan dan hilangnya plang advokasi kantor hukum. Dokumen tersebut juga memuat salinan tanda penerimaan laporan di Polda Jawa Barat Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 16 Oktober 2026, terkait dugaan penyerobotan tanah. Laporan tersebut perlu dibedakan dari pengaduan mengenai dugaan perusakan dan penghilangan plang. Rikha meminta kepolisian menelusuri seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti. Keberadaan atribut organisasi maupun plang tandingan di lokasi, menurutnya, harus diperiksa keterkaitannya dengan tindakan setiap orang. “Periksa siapa yang datang, siapa yang menggarap, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang mencabut atau menghilangkan plang. Pertanggungjawaban harus jelas berdasarkan perbuatan dan bukti,” ujarnya. Desak Kapolres Subang Berantas Praktik Premanisme Rikha mendesak Kapolres Subang memastikan penanganan pengaduan berjalan profesional dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait laporan yang telah diterima. Ia meminta kepolisian: 1. Memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan, termasuk mereka yang disebut terkait dengan LMP, berdasarkan peran masing-masing. 2. Memeriksa lokasi serta mengamankan bukti dan keterangan saksi mengenai dugaan penguasaan lahan, kerusakan tanaman, dan hilangnya plang. 3. Memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi apabila terdapat ancaman atau intimidasi. 4. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara tertulis kepada pelapor sesuai ketentuan. 5. Menindak setiap perbuatan pidana yang terbukti memenuhi unsur, tanpa membedakan kedudukan atau afiliasi organisasi. 6. Segera Tangkap dan Amankan Pelaku yang meresahkan masyarakat. “Kapolres Subang, kami meminta tindakan nyata. Berantas praktik premanisme di wilayah Blanakan. Apabila ada oknum anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, tindak tegas sesuai hukum. Nama organisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menekan masyarakat,” kata Rikha. Klaim Hak Harus Diuji Melalui Proses Hukum Rikha menegaskan bahwa perbedaan klaim kepemilikan, hak garap, maupun persoalan harta keluarga harus diperiksa melalui mekanisme hukum. Ia meminta aparat membedakan persoalan hak atas tanah dengan dugaan tindakan pidana yang menyertai sengketa tersebut. “Silakan masing-masing pihak menunjukkan dasar haknya. Uji dokumennya, periksa batas dan objeknya, serta tempuh proses hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman selama persoalan itu diselesaikan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa desakannya ditujukan kepada dugaan perbuatan orang-orang tertentu, bukan untuk menyamaratakan seluruh anggota LMP. “Kami meminta pemeriksaan yang objektif. Siapa pun berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh,” tegasnya. Menutup pernyataannya, Rikha meminta agar masyarakat tidak dibiarkan kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum. “Ketika warga memilih melapor, mereka sedang mempercayakan keselamatannya kepada negara. Jawablah kepercayaan itu dengan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian menghadapi tekanan di tanah yang mereka perjuangkan.”
Musda XI Golkar Karawang Mulai Mengerucut, Abdul Aziz Berpeluang Jadi Calon Tunggal

Kategori

DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof DR Sutan Nasomal : Hidup Makin Susah Di Sampaikan Dalam Aksi Demo Itu Fakta
Polresta Deli Serdang Gencarkan Perang Melawan Narkoba, 57 Tersangka Diamankan dan 47 Kilogram Sabu serta Ganja Disita
*“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN* _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_
*“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN* _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_ SUBANG — 31 Oktober 1026 Advokat Rikha Permatasari mendesak Kapolres Subang mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan terhadap dugaan penyerobotan lahan serta tindakan intimidasi yang dilaporkan menimpa kliennya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desakan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dalam pengaduan disebut terkait dengan organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP). Menurut Rikha, persoalan ini harus ditangani secara serius dengan memeriksa dokumen pertanahan, mendengarkan saksi, menelusuri tindakan masing-masing pihak, dan memastikan keselamatan masyarakat yang mengadukan persoalannya. “Indonesia ini negara hukum atau negara preman? Kalau masyarakat merasa hak atas tanahnya dilanggar, mengadu melalui jalur hukum, tetapi masih menghadapi tekanan, ke mana lagi mereka harus mencari perlindungan?” tegas Rikha. Dugaan Penguasaan Lahan dan Hilangnya Plang Advokasi Berdasarkan dokumen pengaduan yang disiapkan tim kuasa hukum, persoalan tersebut meliputi dugaan penguasaan dan penggarapan lahan tanpa persetujuan pihak yang mengklaim berhak, dugaan pencabutan benih padi, serta pencabutan dan hilangnya plang advokasi kantor hukum. Dokumen tersebut juga memuat salinan tanda penerimaan laporan di Polda Jawa Barat Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 16 Oktober 2026, terkait dugaan penyerobotan tanah. Laporan tersebut perlu dibedakan dari pengaduan mengenai dugaan perusakan dan penghilangan plang. Rikha meminta kepolisian menelusuri seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti. Keberadaan atribut organisasi maupun plang tandingan di lokasi, menurutnya, harus diperiksa keterkaitannya dengan tindakan setiap orang. “Periksa siapa yang datang, siapa yang menggarap, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang mencabut atau menghilangkan plang. Pertanggungjawaban harus jelas berdasarkan perbuatan dan bukti,” ujarnya. Desak Kapolres Subang Berantas Praktik Premanisme Rikha mendesak Kapolres Subang memastikan penanganan pengaduan berjalan profesional dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait laporan yang telah diterima. Ia meminta kepolisian: 1. Memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan, termasuk mereka yang disebut terkait dengan LMP, berdasarkan peran masing-masing. 2. Memeriksa lokasi serta mengamankan bukti dan keterangan saksi mengenai dugaan penguasaan lahan, kerusakan tanaman, dan hilangnya plang. 3. Memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi apabila terdapat ancaman atau intimidasi. 4. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara tertulis kepada pelapor sesuai ketentuan. 5. Menindak setiap perbuatan pidana yang terbukti memenuhi unsur, tanpa membedakan kedudukan atau afiliasi organisasi. 6. Segera Tangkap dan Amankan Pelaku yang meresahkan masyarakat. “Kapolres Subang, kami meminta tindakan nyata. Berantas praktik premanisme di wilayah Blanakan. Apabila ada oknum anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, tindak tegas sesuai hukum. Nama organisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menekan masyarakat,” kata Rikha. Klaim Hak Harus Diuji Melalui Proses Hukum Rikha menegaskan bahwa perbedaan klaim kepemilikan, hak garap, maupun persoalan harta keluarga harus diperiksa melalui mekanisme hukum. Ia meminta aparat membedakan persoalan hak atas tanah dengan dugaan tindakan pidana yang menyertai sengketa tersebut. “Silakan masing-masing pihak menunjukkan dasar haknya. Uji dokumennya, periksa batas dan objeknya, serta tempuh proses hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman selama persoalan itu diselesaikan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa desakannya ditujukan kepada dugaan perbuatan orang-orang tertentu, bukan untuk menyamaratakan seluruh anggota LMP. “Kami meminta pemeriksaan yang objektif. Siapa pun berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh,” tegasnya. Menutup pernyataannya, Rikha meminta agar masyarakat tidak dibiarkan kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum. “Ketika warga memilih melapor, mereka sedang mempercayakan keselamatannya kepada negara. Jawablah kepercayaan itu dengan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian menghadapi tekanan di tanah yang mereka perjuangkan.”
Musda XI Golkar Karawang Mulai Mengerucut, Abdul Aziz Berpeluang Jadi Calon Tunggal

CATATAN REDAKSI :
Artikel ini dipublikasikan secara otomatis dan dapat mengalami pembaruan sesuai perkembangan informasi terbaru maupun klarifikasi dari fihak terkait.

Postingan Terupdate

Posted inNasional DKI Jakarta Organisasi dan Kepemudaan

DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof DR Sutan Nasomal : Hidup Makin Susah Di Sampaikan Dalam Aksi Demo Itu Fakta

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inHukum & Kriminal Kabupaten Deliserdang Nasional

Polresta Deli Serdang Gencarkan Perang Melawan Narkoba, 57 Tersangka Diamankan dan 47 Kilogram Sabu serta Ganja Disita

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inHukum & Kriminal Jawa Barat Nasional

“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inHukum & Kriminal Jawa Barat Nasional

“INDONESIA NEGARA HUKUM ATAU NEGARA PREMAN?” ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG SEGERA TANGKAP PREMAN BERKEDOK ORMAS LMP SUBANG, USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN _“Ke mana lagi masyarakat harus mengadu? Negara harus hadir melindungi warga yang mencari keadilan.”_ SUBANG — 31 Oktober 1026 Advokat Rikha Permatasari mendesak Kapolres Subang mengambil langkah tegas, terukur, dan transparan terhadap dugaan penyerobotan lahan serta tindakan intimidasi yang dilaporkan menimpa kliennya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desakan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dalam pengaduan disebut terkait dengan organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP). Menurut Rikha, persoalan ini harus ditangani secara serius dengan memeriksa dokumen pertanahan, mendengarkan saksi, menelusuri tindakan masing-masing pihak, dan memastikan keselamatan masyarakat yang mengadukan persoalannya. “Indonesia ini negara hukum atau negara preman? Kalau masyarakat merasa hak atas tanahnya dilanggar, mengadu melalui jalur hukum, tetapi masih menghadapi tekanan, ke mana lagi mereka harus mencari perlindungan?” tegas Rikha. Dugaan Penguasaan Lahan dan Hilangnya Plang Advokasi Berdasarkan dokumen pengaduan yang disiapkan tim kuasa hukum, persoalan tersebut meliputi dugaan penguasaan dan penggarapan lahan tanpa persetujuan pihak yang mengklaim berhak, dugaan pencabutan benih padi, serta pencabutan dan hilangnya plang advokasi kantor hukum. Dokumen tersebut juga memuat salinan tanda penerimaan laporan di Polda Jawa Barat Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 16 Oktober 2026, terkait dugaan penyerobotan tanah. Laporan tersebut perlu dibedakan dari pengaduan mengenai dugaan perusakan dan penghilangan plang. Rikha meminta kepolisian menelusuri seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti. Keberadaan atribut organisasi maupun plang tandingan di lokasi, menurutnya, harus diperiksa keterkaitannya dengan tindakan setiap orang. “Periksa siapa yang datang, siapa yang menggarap, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang mencabut atau menghilangkan plang. Pertanggungjawaban harus jelas berdasarkan perbuatan dan bukti,” ujarnya. Desak Kapolres Subang Berantas Praktik Premanisme Rikha mendesak Kapolres Subang memastikan penanganan pengaduan berjalan profesional dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait laporan yang telah diterima. Ia meminta kepolisian: 1. Memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan, termasuk mereka yang disebut terkait dengan LMP, berdasarkan peran masing-masing. 2. Memeriksa lokasi serta mengamankan bukti dan keterangan saksi mengenai dugaan penguasaan lahan, kerusakan tanaman, dan hilangnya plang. 3. Memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi apabila terdapat ancaman atau intimidasi. 4. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara tertulis kepada pelapor sesuai ketentuan. 5. Menindak setiap perbuatan pidana yang terbukti memenuhi unsur, tanpa membedakan kedudukan atau afiliasi organisasi. 6. Segera Tangkap dan Amankan Pelaku yang meresahkan masyarakat. “Kapolres Subang, kami meminta tindakan nyata. Berantas praktik premanisme di wilayah Blanakan. Apabila ada oknum anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, tindak tegas sesuai hukum. Nama organisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menekan masyarakat,” kata Rikha. Klaim Hak Harus Diuji Melalui Proses Hukum Rikha menegaskan bahwa perbedaan klaim kepemilikan, hak garap, maupun persoalan harta keluarga harus diperiksa melalui mekanisme hukum. Ia meminta aparat membedakan persoalan hak atas tanah dengan dugaan tindakan pidana yang menyertai sengketa tersebut. “Silakan masing-masing pihak menunjukkan dasar haknya. Uji dokumennya, periksa batas dan objeknya, serta tempuh proses hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman selama persoalan itu diselesaikan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa desakannya ditujukan kepada dugaan perbuatan orang-orang tertentu, bukan untuk menyamaratakan seluruh anggota LMP. “Kami meminta pemeriksaan yang objektif. Siapa pun berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh,” tegasnya. Menutup pernyataannya, Rikha meminta agar masyarakat tidak dibiarkan kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum. “Ketika warga memilih melapor, mereka sedang mempercayakan keselamatannya kepada negara. Jawablah kepercayaan itu dengan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian menghadapi tekanan di tanah yang mereka perjuangkan.”

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inNasional Jawa Barat Kabupaten Karawang

Musda XI Golkar Karawang Mulai Mengerucut, Abdul Aziz Berpeluang Jadi Calon Tunggal

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inHukum & Kriminal Jawa Barat Kabupaten Subang

ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DESAK KAPOLRES SUBANG USUT DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH DI BLANAKAN : INDONESIA NEGARA HUKUM BUKAN NEGARA PREMAN.

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inNasional Kabupaten Indragiri Hilir Organisasi dan Kepemudaan

TERIK MATAHARI TAK SURUTKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, SATGAS TMMD KE-130 KODIM 0314/INHIL BERSAMA WARGA KEBUT SEMENISASI JALAN 1 KILOMETER

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inNasional Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Desa Makartitama Torehkan Prestasi di Tingkat Provinsi, Raih Juara III Lomba Desa 2026, Kades Muhibat Sampaikan Terima Kasih

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inNasional Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu

KLARIFIKASI DAN BANTAHAN RESMI PD FSP PAREKRAF-KSPSI SUMSEL Terkait Pernyataan Riski Aidil Fitri yang Mengaku Ketua DPC KSPSI OKU*

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Posted inHukum & Kriminal Jawa Barat Kabupaten Subang

KETUM DPP LSM ELANG MAS MENDUKUNG PENEGASAN DR (C) TNI AD PURN ADVOKAT RIKHA PERMATASARI, SH. MH, SOAL HAK JAWAB MANAJEMEN SHARK CLUB

Posted by

By Admin Oktober 31, 2026

Resize text-+=

error: Content is protected !!