POLEMIK PARKIR STADION SINGAPERBANGSA MEMANAS! ASKUN SOROT KADISPARPORA, DESAK BUPATI EVALUASI PKS DAN BENAHI TATA KELOLA PARKIR

POLEMIK PARKIR STADION SINGAPERBANGSA MEMANAS! ASKUN SOROT KADISPARPORA, DESAK BUPATI EVALUASI PKS DAN BENAHI TATA KELOLA PARKIR
Spread the love

KARAWANG –  Elangmasnews.com,- Polekik pengelolaan dan tarif parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa Karawang memasuki babak baru. Ketegasan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam menyikapi persoalan tarif parkir yang dikelola pihak ketiga mendapat apresiasi dari kalangan praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik.

Namun, di balik persoalan tersebut, muncul sorotan serius terhadap mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun, menilai polemik ini tidak semestinya hanya dibebankan kepada perusahaan pengelola parkir. Menurutnya, persoalan mendasar justru perlu ditelusuri dari proses koordinasi dan pengambilan kebijakan di internal pemerintahan.

Askun secara terbuka menyoroti Kepala Disparpora Karawang, Abas Sudrajat, yang dinilai seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dan melaporkan rencana kerja sama pengelolaan parkir kepada Bupati sebelum Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga diberlakukan.

“Kalau memang pengelolaan parkir itu akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, seharusnya Kadisparpora menyampaikan terlebih dahulu kepada bupati. Jangan sampai ada kebijakan strategis yang berjalan tanpa koordinasi dan arahan pimpinan daerah,” tegas Askun, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, seorang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami batas kewenangan, tata kelola pemerintahan, serta etika birokrasi. Kedekatan personal dengan kepala daerah bukan alasan untuk mengambil keputusan tanpa komunikasi dan koordinasi yang semestinya.

Bahkan, Askun melontarkan kritik keras terhadap sikap Kadisparpora yang dinilainya terkesan mendahului kebijakan Bupati.

“Saya melihat dalam persoalan ini Kadisparpora terkesan songong. Jangan mentang-mentang merasa dekat dengan bupati, kemudian bisa mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi. Bawahan dan pimpinan itu harus bersinergi, bukan berjalan masing-masing,” ujarnya.

RENOVASI BELUM TUNTAS, PENGELOLAAN PARKIR SUDAH DIPERSOALKAN

Askun juga mempertanyakan momentum pemberlakuan kerja sama pengelolaan parkir di Stadion Singaperbangsa. Pasalnya, berdasarkan informasi yang menjadi sorotannya, proyek renovasi stadion tersebut belum sepenuhnya rampung.

Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Jangan sampai fasilitas publik yang masih dalam proses penyelesaian justru sudah menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga  UPDATE Gaji Polisi Mei 2025: Besaran Gaji Tamtama dan Bintara, Tunjangan Melengkapi Penghasilan

Ia meminta Bupati Karawang tidak berhenti pada penertiban tarif parkir semata. Lebih jauh, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan PKS, mekanisme penunjukan pengelola, dasar penetapan tarif, hingga kewajiban perusahaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.

“Jangan hanya persoalan tarif yang diselesaikan. Telusuri juga bagaimana proses PKS itu dibuat, siapa yang menyetujui, bagaimana dasar hukumnya, dan apakah seluruh prosedurnya sudah sesuai ketentuan. Ini harus terang-benderang,” tandasnya.

FASILITAS UMUM DIBANGUN DARI PAJAK RAKYAT, PARKIR JANGAN MEMBERATKAN

Tidak hanya menyoroti persoalan internal birokrasi, Askun juga mengusulkan perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan parkir di seluruh fasilitas umum milik pemerintah daerah yang dibangun menggunakan APBD.

Menurutnya, masyarakat sudah berkontribusi melalui pembayaran pajak daerah untuk membangun dan memelihara fasilitas publik. Karena itu, pemerintah harus memastikan biaya tambahan ketika masyarakat menggunakan fasilitas tersebut tidak menjadi beban yang berlebihan.

Askun bahkan mengusulkan agar parkir di fasilitas umum milik pemerintah daerah dapat digratiskan.

Namun, apabila pemerintah tetap mempertimbangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, ia menyarankan penerapan tarif tetap atau flat yang terjangkau.

“Kalau memang tidak bisa digratiskan karena ada kepentingan PAD, buat tarif flat saja. Kendaraan roda dua cukup Rp2.000 dan mobil Rp4.000. Jangan sampai masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum justru dibebani tarif parkir yang tidak masuk akal,” paparnya.

Ia menegaskan, orientasi utama pengelolaan fasilitas publik haruslah pelayanan masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan pengelola.

KENDARAAN HILANG, PENGELOLA WAJIB PUNYA TANGGUNG JAWAB

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap kendaraan milik masyarakat.

Askun menilai, setiap kerja sama pengelolaan parkir harus memuat klausul tanggung jawab yang jelas dan tegas, termasuk mekanisme ganti rugi apabila kendaraan mengalami kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian pengelola.

Menurutnya, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari jasa pengelolaan parkir tidak boleh hanya menikmati pendapatan, tetapi menghindari tanggung jawab ketika konsumen mengalami kerugian.

“Jangan hanya menarik uang parkir, tetapi ketika kendaraan hilang pengelola justru lepas tangan. Harus ada tanggung jawab yang jelas. Itu wajib diatur dalam PKS, termasuk mekanisme perlindungan dan penyelesaian klaim masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga  PT Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Luncurkan Semprong Wijen Snack Gaul Buat Generasi Now

Ia meminta Pemkab Karawang memastikan seluruh pengelola parkir memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem pengawasan, pencatatan kendaraan, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

TARGET PAD HARUS TERUKUR, JANGAN SAMPAI PENDAPATAN DAERAH MENGUAP

Askun selanjutnya menyoroti persoalan transparansi pendapatan parkir yang dikelola pihak ketiga. Menurutnya, setiap PKS harus menetapkan target kontribusi terhadap PAD secara terukur, realistis, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Pemerintah daerah juga harus memiliki sistem pengawasan terhadap jumlah kendaraan, transaksi parkir, pendapatan kotor, hingga setoran yang menjadi hak daerah.

Ia mempertanyakan pola pengelolaan parkir yang menurut pengamatannya kerap tidak mencapai target penerimaan, sementara alasan kerugian usaha justru sering dikemukakan oleh pihak pengelola.

“Selama ini yang menjadi persoalan, ketika target retribusi tidak tercapai, alasannya selalu rugi. Tetapi ketika kerja sama hendak dievaluasi atau dialihkan kepada pengelola lain, justru muncul perlawanan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” sindirnya.

Askun mendorong adanya audit dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan parkir, sehingga pemerintah tidak hanya menerima laporan sepihak dari perusahaan pengelola.

DISPARPORA, DISHUB, SATPOL PP DAN BAPENDA HARUS SATU KOMANDO

Untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, Askun meminta adanya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, persoalan parkir tidak cukup ditangani oleh satu dinas. Harus ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pengelolaan aset, pengaturan teknis parkir, penegakan aturan, hingga pengawasan pendapatan daerah.

Ia juga meminta agar setiap PKS pengelolaan parkir dievaluasi berdasarkan aspek legalitas, transparansi, kewajiban penyetoran, perlindungan konsumen, serta manfaat ekonominya bagi daerah.

“Jangan sampai setiap dinas berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang terintegrasi. Target PAD harus jelas, pengawasannya harus berjalan, dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik,” katanya.

BUPATI DIMINTA EVALUASI TOTAL, BUKAN SEKADAR MENYELESAIKAN POLEMIK

Menutup pernyataannya, Askun kembali menegaskan bahwa persoalan parkir Stadion Singaperbangsa seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Karawang untuk membenahi tata kelola seluruh fasilitas publik.

Baca Juga  Fonterra Luncurkan Keju Anchor Cheddar, Rasakan #BerasaBedanya bersama Orang Terkasih

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai pelindung kepentingan masyarakat, bukan justru membiarkan fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat dikelola tanpa pengawasan yang memadai.

Ia berharap Bupati Aep Syaepuloh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran OPD terkait sekaligus memastikan setiap kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga berjalan sesuai aturan.

“Entry point-nya sederhana, jangan memberatkan masyarakat. Masyarakat sudah membayar pajak untuk membangun fasilitas umum. Jangan sampai ketika fasilitas itu digunakan, masyarakat kembali dibebani biaya parkir yang tidak wajar. Kalau memang ada pungutan, harus jelas dasar hukumnya, jelas tarifnya, jelas peruntukannya, dan jelas siapa yang bertanggung jawab,” pungkas Askun.

Kini, publik menunggu langkah konkret Pemkab Karawang. Bukan hanya soal berapa tarif parkir yang harus dibayar masyarakat, tetapi juga bagaimana proses kerja sama itu dibuat, seberapa besar kontribusinya terhadap PAD, dan siapa yang bertanggung jawab apabila tata kelolanya bermasalah.( Red)


Spread the love

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *