Diduga Pengelolaan Limbah dan Kualitas Menu MBG SPPG Angsana Jadi Sorotan, Aktivis Desak Evaluasi Menyeluruh

ElangmasNews.com | Pandeglang,Banten. – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Angsana 1, Yayasan Insan Fastabiqul Khoirat, Kabupaten Pandeglang, kembali menjadi sorotan. Selain muncul keluhan warga terkait dugaan pengelolaan limbah yang dinilai belum optimal, menu MBG yang dibagikan pada Jumat (7/8/2026) juga menuai perhatian karena dinilai memiliki porsi yang relatif kecil.

Berdasarkan dokumentasi yang diterima ElangmasNews.com, serta informasi menu yang dipublikasikan oleh SPPG Angsana 1, menu MBG hari itu terdiri atas nasi putih, tempe katsu, telur puyuh semur kecap, pakcoy garlic, dan satu buah apel hijau.

Dalam publikasi tersebut, pihak penyelenggara turut mencantumkan informasi kandungan gizi menu yang disajikan. Namun demikian, sejumlah warga menilai porsi makanan yang diterima terlihat cukup sederhana sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan Program Makan Bergizi Gratis dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.

Selain itu, berdasarkan pengamatan visual terhadap menu yang dibagikan, sejumlah pihak memperkirakan nilai bahan pangan per porsi diduga tidak mencapai Rp10.000. Meski demikian, perkiraan tersebut bukan merupakan hasil audit maupun perhitungan resmi, sehingga masih memerlukan klarifikasi dari pihak penyelenggara mengenai standar menu, komposisi biaya, harga bahan pangan, serta mekanisme pengadaannya.

Sorotan terhadap menu tersebut muncul bersamaan dengan keluhan masyarakat mengenai dugaan pengelolaan limbah di lingkungan SPPG Angsana.

Warga mengeluhkan adanya cairan limbah yang diduga mengalir ke saluran terbuka dan menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan. Selain itu, limbah tersebut juga dikhawatirkan dapat meresap ke dalam tanah sehingga berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan maupun sumber air yang digunakan masyarakat di sekitar permukiman.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan penjelasan dari instansi berwenang untuk memastikan kondisi sebenarnya serta mengetahui apakah terdapat dampak terhadap lingkungan.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Ketua DPC GAIB Perjuangan Pandeglang Selatan, Iwan, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di SPPG Angsana.

Menurutnya, program yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

> “Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik dan harus kita dukung bersama. Namun pelaksanaannya juga harus sesuai standar. Jangan sampai kualitas maupun porsi makanan yang diterima peserta didik justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Semua harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ujar Iwan kepada ElangmasNews.com.

Ia juga meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap aspek administrasi, tetapi juga terhadap kualitas menu, pengelolaan anggaran, serta sistem pengolahan limbah.

> “Kami meminta Badan Gizi Nasional bersama instansi terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh. Apabila dari hasil pemeriksaan resmi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, tentu harus segera dilakukan pembenahan. Program ini harus dijaga kredibilitasnya karena menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.

Masyarakat berharap pengelola segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengolahan limbah apabila ditemukan adanya kendala teknis maupun persoalan operasional, sekaligus memberikan penjelasan kepada publik terkait standar menu dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Harapan tersebut muncul agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan persoalan lingkungan maupun polemik di tengah masyarakat.

ElangmasNews.com membuka ruang seluas-luasnya kepada Yayasan Insan Fastabiqul Khoirat, pengelola SPPG Angsana, maupun Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tim