Akankah Tragedi 21 September 2023 Terulang Kembali di Tahun 2026 ?

Elangmasnews.Oponi publik, Pohuwato- Ketika suara rakyat berulang kali dipinggirkan, jalanan selalu menemukan caranya sendiri untuk berbicara. Pohuwato hari ini tidak sedang menghadapi sekadar rencana aksi biasa, melainkan akumulasi dari kegelisahan panjang yang tak kunjung menemukan jawaban.

Ribuan massa yang bersiap turun ke jalan bukanlah peristiwa yang lahir tiba-tiba, ia adalah konsekuensi dari persoalan yang terus dibiarkan menggantung.

Tidak ada mobilisasi besar tanpa sebab. Ketika aksi dirancang berlangsung selama tujuh hari dengan melibatkan ribuan orang, itu menjadi sinyal keras bahwa ruang dialog yang seharusnya menjadi jalur utama justru tidak berjalan efektif.

Aspirasi yang tidak terserap, keluhan yang tidak ditindaklanjuti, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak, perlahan membentuk tekanan sosial yang sulit diabaikan.

Isu penambang rakyat di Pohuwato menjadi salah satu titik krusial yang memantik gelombang ini. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas tambang bukan sekadar pekerjaan, tetapi soal bertahan hidup.

Ketika penertiban dilakukan tanpa solusi yang jelas dan berkeadilan, yang muncul bukan hanya penolakan, tetapi juga rasa ketidakadilan yang semakin dalam. Di titik inilah negara diuji, apakah hadir sebagai penyelesai masalah, atau justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.

Pernyataan keras yang beredar dari lapangan, meski ditafsirkan beragam, seharusnya tidak hanya dilihat sebagai retorika semata. Ia adalah refleksi dari meningkatnya frustrasi. Namun, di saat yang sama, situasi ini juga mengandung risiko besar.

Sejarah telah memberikan pelajaran mahal bahwa ketegangan yang tidak dikelola dengan baik dapat berubah menjadi kericuhan yang merugikan semua pihak. Peristiwa 2023 menjadi pengingat bahwa eskalasi massa bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.

Ketika emosi kolektif bertemu dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif, batas antara aksi damai dan kekacauan bisa menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, semua pihak memegang tanggung jawab yang sama besar—bukan hanya untuk menyuarakan, tetapi juga menjaga.

Pemerintah tidak bisa lagi hanya bersikap reaktif. Pendekatan keamanan semata tanpa diimbangi penyelesaian substansi masalah hanya akan memperpanjang siklus ketegangan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuka ruang dialog yang nyata, mendengar tanpa defensif, dan menghadirkan solusi yang konkret serta berkeadilan.

Di sisi lain, massa aksi juga dihadapkan pada ujian kedewasaan. Demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi cara menyampaikannya menentukan arah dampaknya.

Ketika tuntutan disuarakan dengan tertib dan terukur, peluang untuk didengar akan lebih besar dibandingkan jika aksi berubah menjadi destruktif.

Pohuwato kini berada di persimpangan penting.

Di satu sisi, ada peluang untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik menuju penyelesaian konflik yang lebih baik. Namun di sisi lain, ada risiko jika semua pihak tetap berjalan dengan ego masing-masing tanpa upaya meredakan tensi.

Aksi besar bukanlah ancaman jika dikelola dengan baik. Ia justru bisa menjadi ruang koreksi bagi kebijakan yang selama ini dianggap tidak berpihak. Namun jika diabaikan atau ditangani secara keliru, ia berpotensi menjadi pintu masuk bagi konflik yang lebih luas.

Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab bukan sekadar apakah aksi akan terjadi atau tidak. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah semua pihak siap belajar dari masa lalu, atau justru kembali mengulang kesalahan yang sama?

Sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, apakah akan dijadikan pelajaran, atau kembali terulang sebagai penyes

alan.

Penulis Opini publik : Arlan