ADVOKAT RIKHA PERMATASARI: “JANGAN MENGAKU MERAH PUTIH JIKA MENGINJAK HUKUM! APARAT HARUS BERANI BERANTAS PREMANISME, JANGAN TUNGGU KORBAN JIWA”

ADVOKAT RIKHA PERMATASARI: “JANGAN MENGAKU MERAH PUTIH JIKA MENGINJAK HUKUM! APARAT HARUS BERANI BERANTAS PREMANISME, JANGAN TUNGGU KORBAN JIWA”

_Lima laporan dan pengaduan untuk lima korban disampaikan ke Polda Jawa Barat. Memperingati Hari Pahlawan, Srikandi Hukum Nusantara menyerukan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat melalui tindakan nyata._

BANDUNG, Elangmasnews.com – 9 November 2026 — Advokat Dr. (c) TNI AD Purn. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menyampaikan seruan tegas agar aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan tindakan premanisme yang dilaporkan masyarakat, termasuk apabila dilakukan oleh pihak yang menggunakan seragam atau membawa nama organisasi kemasyarakatan.

Menurut Rikha, simbol Merah Putih harus dijunjung melalui perilaku yang menghormati hukum, menjaga persatuan, dan melindungi sesama warga negara.

“Jangan mengaku Merah Putih jika perbuatannya justru menginjak hukum dan menakut-nakuti rakyat. Hentikan tindakan melanggar hukum. Aparat harus berani memberantas praktik premanisme. Laksanakan penegakan hukum, jangan menunggu ada korban jiwa!” tegas Rikha.

Seruan tersebut merupakan desakan agar aparat mengambil langkah pencegahan dan penanganan berdasarkan bukti serta kewenangannya, bukan pernyataan bahwa telah terjadi korban jiwa dalam perkara yang dilaporkan.

Lima Pengaduan untuk Lima Korban

Rikha menyatakan telah menyampaikan lima laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana untuk lima korban, dengan pihak yang dilaporkan berinisial AS dan D, yang menurut keterangan pihak korban mengaku terkait dengan Laskar Merah Putih atau LMP Subang.

Dokumentasi yang disampaikan memperlihatkan empat tanda terima surat pada Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan satu tanda terima pada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat, tertanggal 9 November 2026.

“Perjuangan kami diwujudkan dengan membawa pengaduan masyarakat ke institusi yang berwenang. Kami meminta setiap peristiwa diperiksa, setiap bukti diuji, dan setiap korban didengar. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian ketika mencari perlindungan,” ujar Rikha.

Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan masing-masing pihak harus diperiksa secara individual. Penyebutan nama organisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengaduan ataupun menyamaratakan kesalahan kepada seluruh anggotanya.

Menghadiri Agenda Klarifikasi di Polda Jawa Barat

Rikha juga menyampaikan bahwa dirinya turut menghadiri agenda klarifikasi di Polda Jawa Barat untuk mendampingi kepentingan hukum kliennya.

Surat undangan yang dilampirkan menjadwalkan klarifikasi terhadap seorang pelapor pada Senin, 9 November 2026, pukul 10.00 WIB, terkait penyelidikan dugaan penyerobotan tanah di Desa Blanakan, Kabupaten Subang.

Agenda tersebut berkaitan dengan perkara yang disebut dalam surat undangan dan perlu dibedakan dari lima surat laporan serta pengaduan yang diterima pada tanggal yang sama.

“Kami menghormati proses yang dijalankan kepolisian. Kami hadir untuk membantu memperjelas peristiwa, menyampaikan dokumen yang relevan, dan memastikan kepentingan hukum klien tersampaikan,” kata Rikha.

Ia meminta kepolisian memberikan informasi perkembangan penanganan melalui mekanisme yang berlaku, memeriksa dugaan ancaman apabila dilaporkan, serta memperhatikan keamanan korban dan saksi.

Penegakan Hukum Berpijak pada Konstitusi

Rikha menegaskan bahwa desakan perlindungan masyarakat berpijak pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum, Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum, serta Pasal 28G ayat (1) mengenai perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harta benda, dan rasa aman. Jaminan tersebut menjadi landasan untuk meminta penanganan pengaduan secara adil dan perlindungan terhadap warga yang menghadapi dugaan ancaman.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 16 Tahun 2017 melarang tindakan kekerasan, gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, perusakan fasilitas umum atau sosial, serta kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Penerapannya terhadap pihak tertentu tetap memerlukan pembuktian atas perbuatan dan keterkaitannya dengan organisasi.

Adapun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini mendasari pendampingan hukum secara profesional dan bertanggung jawab bagi pencari keadilan.

“Seragam organisasi tidak memberikan kewenangan untuk mengintimidasi, memaksakan kehendak, atau mengambil alih tugas aparat. Jika terdapat dugaan pelanggaran, periksa dan tindak sesuai bukti. Ketegasan hukum harus berjalan bersama keadilan,” tegasnya.

Hari Pahlawan: Cinta Tanah Air Dibuktikan dengan Pengabdian

Menjelang Hari Pahlawan, 10 November 2026, Rikha mengajak masyarakat meneruskan nilai keberanian dan pengorbanan para pejuang melalui pengabdian yang bermanfaat. Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November untuk mengenang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Mengusung semangat Srikandi Hukum Nusantara, Rikha memaknai pendampingan masyarakat serta penyampaian laporan dan pengaduan pada 9 November 2026 sebagai wujud kecintaannya kepada Tanah Air dan bangsa Indonesia.

“Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026. Bagi saya, cinta kepada Indonesia harus dibuktikan melalui tindakan nyata: menghormati hukum, membela hak masyarakat, dan berani memperjuangkan kebenaran serta keadilan di bumi Pertiwi,” ungkapnya.

“Hari ini, 9 November 2026, kami mewujudkan semangat itu dengan mendampingi masyarakat dan menyampaikan lima laporan serta pengaduan untuk lima korban ke Polda Jawa Barat. Inilah ikhtiar pengabdian saya sebagai Srikandi Hukum Nusantara.”

Rikha menegaskan bahwa perjuangan tersebut harus dijalankan dengan kejujuran, bukti yang dapat diuji, dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. AS dan D ,cs tetap memiliki hak memberikan penjelasan serta pembelaan. Penentuan kesalahan pidana merupakan kewenangan pengadilan melalui proses hukum.

“Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kita mengisinya dengan menjaga martabat manusia dan memperjuangkan keadilan. Jangan tunggu masyarakat kehilangan rasa aman. Jangan tunggu ada korban jiwa. Hadirkan perlindungan dan tegakkan hukum dengan berani, adil, serta bertanggung jawab,” pungkas Rikha Permatasari.

Tim/Red