Ketua APDESI Jabar Diduga Acungkan Senjata Api Saat Datangi Lokasi Malam Hari, AKPERSI: Jangan Jadikan Jabatan Alat Intimidasi

BEKASI — elangmasnews.com,-  Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Jawa Barat melontarkan kecaman keras terhadap dugaan tindakan intimidatif yang diduga dilakukan Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat. Dugaan tersebut mencuat setelah yang bersangkutan disebut mendatangi sebuah lokasi pada larut malam sambil membawa dan diduga mengacungkan senjata api di hadapan Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat.

Peristiwa tersebut memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai motif kedatangan, legalitas penggunaan senjata api, serta keterlibatan sejumlah pihak yang disebut berada di lokasi saat kejadian.

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena berpotensi menimbulkan rasa takut, keresahan, serta mencederai rasa aman masyarakat.

“Publik berhak memperoleh penjelasan yang jelas, utuh, dan transparan terkait peristiwa ini. Jangan sampai muncul berbagai spekulasi akibat adanya perbedaan informasi yang beredar,” tegas Ahmad Syarifudin dalam pernyataan resminya.

Perbedaan Keterangan Jadi Sorotan

AKPERSI Jawa Barat menyoroti adanya perbedaan keterangan terkait tujuan kedatangan pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Menurut Ahmad, saat kejadian disebutkan bahwa kedatangan tersebut berkaitan dengan pencarian seseorang bernama Ncek yang disebut memiliki persoalan pribadi. Namun belakangan muncul penjelasan berbeda di sejumlah media yang menyebut kedatangan tersebut hanya untuk mengantar pihak kepolisian karena petugas tidak mengenali identitas terlapor.

Perbedaan narasi tersebut, menurutnya, harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Jika memang ada perubahan atau perbedaan keterangan, publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya. Transparansi sangat penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Pertanyakan Kapasitas Keterlibatan Pihak Non-Aparat

AKPERSI juga mempertanyakan kapasitas dan kewenangan apabila benar terdapat pihak non-aparat yang ikut terlibat dalam proses pencarian atau penunjukan seseorang yang sedang dicari oleh aparat penegak hukum.

Menurut Ahmad, kejelasan peran setiap pihak menjadi penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif di masyarakat.

“Masyarakat perlu mengetahui dalam kapasitas apa seseorang ikut terlibat. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada warga sipil yang bertindak melebihi kewenangannya atau seolah menjadi bagian dari proses penegakan hukum tanpa dasar yang jelas,” katanya.

Ia menambahkan, situasi semacam itu berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara apabila tidak dijelaskan secara transparan.

Desak Usut Legalitas dan Penggunaan Senjata Api

DPD AKPERSI Jawa Barat secara tegas meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kepemilikan, penggunaan, serta pembawaan senjata api dalam peristiwa tersebut.

Menurut Ahmad, senjata api merupakan alat yang penggunaannya diatur secara ketat oleh hukum dan tidak boleh digunakan atau dipertontonkan secara sembarangan, terlebih apabila menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.

“Negara tidak boleh kalah oleh arogansi. Jabatan tidak boleh dijadikan tameng untuk menunjukkan kekuasaan. Jika benar terjadi pengacungan senjata api yang menimbulkan intimidasi, maka proses hukum harus berjalan secara profesional dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Minta Pemeriksaan Terhadap Seluruh Pihak yang Hadir

Selain menyoroti dugaan penggunaan senjata api, AKPERSI Jawa Barat juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang hadir pada saat kejadian, termasuk apabila terdapat keterlibatan oknum aparat.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Kami tidak ingin institusi kepolisian yang selama ini berupaya menjaga kepercayaan publik justru tercoreng akibat tindakan segelintir oknum. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan,” kata Ahmad.

AKPERSI Tegaskan Tolak Segala Bentuk Intimidasi terhadap Pers

Sebagai organisasi pers, AKPERSI Jawa Barat menegaskan akan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Organisasi tersebut juga menyatakan menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, maupun tindakan yang berpotensi menghambat kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

AKPERSI menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers merupakan amanat undang-undang dan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Ancaman terhadap jurnalis, organisasi pers, maupun kebebasan memperoleh informasi pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar Ahmad.

Pernyataan Sikap DPD AKPERSI Jawa Barat

Dalam sikap resminya, DPD AKPERSI Jawa Barat menyatakan:
Mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan pengacungan senjata api yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Meminta pemeriksaan terhadap legalitas kepemilikan dan penggunaan senjata api yang diduga ditunjukkan dalam peristiwa tersebut.

Mendesak pemeriksaan terhadap oknum aparat yang hadir guna memastikan tidak ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menolak segala bentuk arogansi kekuasaan yang mengatasnamakan jabatan, organisasi, maupun kedekatan dengan aparat.

Menuntut transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
Menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menutup pernyataannya, Ahmad Syarifudin menegaskan bahwa AKPERSI Jawa Barat akan terus mengawal proses hukum dan meminta seluruh pihak menghormati asas keadilan serta supremasi hukum.

“Yang kami perjuangkan bukan sensasi, melainkan prinsip bahwa hukum harus berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, dan tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi dari hukum. Yang dipertaruhkan dalam perkara ini adalah rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” pungkasnya.

 

Reporter: Redaksi
Editor: Redaksi Nasional
Tag: AKPERSI, APDESI, Jawa Barat, Dugaan Intimidasi, Senjata Api, Kebebasan Pers, Penegakan Hukum, Bekasi.