Koperasi Merah Putih: Program Raksasa & Transparansi Kecil? Atau Hanya Jadi Ladang Bancakan?

ElangmasNews.com, Indonesia, — Pemerintah membangun narasi besar lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia. Anggaran yang digelontorkan pun fantastis, mencapai sekitar Rp128 triliun, dengan biaya pembangunan per unit disebut mencapai Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar. Namun pertanyaannya sederhana: apakah uang sebesar itu benar-benar sampai ke pembangunan di lapangan?

Di media sosial kini ramai dugaan bahwa kontraktor hanya menerima sekitar Rp800 juta per unit dari total anggaran Rp1,6 miliar. Jika dugaan itu benar, berarti ada sekitar 50 persen anggaran yang dipertanyakan ke mana alirannya. Publik tentu berhak curiga, sebab rakyat sudah terlalu sering melihat proyek pemerintah dengan anggaran jumbo tetapi hasilnya terlihat biasa saja, bahkan jauh dari nilai yang dianggarkan.

Inilah yang membuat masyarakat muak. Pemerintah terus meluncurkan program besar dengan janji kesejahteraan rakyat, tetapi di lapangan justru muncul dugaan mark up, permainan proyek, hingga potensi korupsi berjamaah. Ironisnya, rakyat kecil diminta percaya dan terus membayar pajak, sementara elite diduga menikmati keuntungan dari proyek-proyek negara.

Jika benar terjadi pemangkasan anggaran pembangunan Kopdes secara besar-besaran, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat desa yang dijadikan objek pencitraan politik. Program yang seharusnya membantu ekonomi masyarakat malah berpotensi menjadi ladang bancakan oknum tak bertanggung jawab.

KPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum tidak boleh diam. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pidato dan seremoni. Audit seluruh proyek secara transparan, buka rincian anggaran ke publik, dan tindak siapa pun yang bermain-main dengan uang negara.

Karena rakyat hari ini sudah lelah melihat negeri kaya terus dipenuhi korupsi. Rakyat tidak butuh proyek megah di atas kertas jika kenyataannya hanya memperkaya segelintir elite. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan yang jujur, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Jika pemerintah terus sibuk membuat program “wah” tetapi gagal memastikan pengawasan dan kejujuran, maka kehancuran kepercayaan publik tinggal menunggu waktu. Sebab sebesar apa pun visi pembangunan, semuanya akan runtuh jika uang rakyat terus bocor di tengah jalan.

By, Kritik Pedas, Tajam Rakyat Indonesia Kepada Pejabat NKRI ini Yang Semakin Hari Semakin Tak Masuk Akal

Red