AMS KABUPATEN SUBANG DESAK BUPATI COPOT KETUA DEWAN PENDIDIKAN

AMS KABUPATEN SUBANG DESAK BUPATI COPOT KETUA DEWAN PENDIDIKAN

Subang, elangmasnews.com – jumat-8, mei. 2026 — Angkatan Muda Subang (AMS) secara tegas mendesak Bupati Kabupaten Subang untuk segera mengevaluasi dan mencopot Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang. Desakan ini muncul setelah berbagai pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran hibah daerah hingga saat ini dinilai tidak mendapatkan penjelasan yang transparan dan terbuka.

AMS menyoroti dana hibah dari Pemerintah Daerah yang disebut mencapai Rp500 juta. Hingga hari ini, AMS menilai belum ada penjelasan rinci mengenai peruntukan anggaran tersebut, baik dalam bentuk program, kegiatan, maupun realisasi yang dapat diketahui masyarakat secara jelas.

Tidak hanya itu, AMS juga mempertanyakan dugaan adanya anggaran lain senilai Rp280 juta yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran. Jika benar terdapat dua penganggaran dengan objek atau kegiatan serupa, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel.

“Kami melihat ada persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas. Anggaran ratusan juta rupiah bukan angka kecil. Publik berhak tahu uang rakyat dipergunakan untuk apa, siapa penerimanya, programnya apa, dan hasil nyatanya di mana,” tegas Ketua AMS, Iqbal Maulana.

AMS juga menilai bahwa penggunaan anggaran tersebut belum menunjukkan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Hingga saat ini, AMS mempertanyakan hasil kegiatan maupun pembangunan fisik yang dianggap belum terlihat secara jelas di lapangan.

Menurut AMS, jabatan publik tidak boleh dijadikan ruang yang tertutup terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat. Setiap lembaga yang menggunakan uang negara wajib membuka diri terhadap pengawasan publik demi menjaga integritas institusi pendidikan di Kabupaten Subang.

AMS meminta Bupati Kabupaten Subang untuk segera mengambil langkah konkret melalui audit menyeluruh, evaluasi jabatan, dan pemeriksaan terhadap seluruh penggunaan anggaran yang dipersoalkan.

“Jangan sampai dunia pendidikan tercoreng oleh dugaan ketidaktransparanan anggaran. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai masyarakat mendapatkan penjelasan yang terang dan objektif,” lanjutnya.

AMS menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk kebencian personal, melainkan bagian dari kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

(Tim/Red)