MATADOR KECAM NARASI TAWURAN KAPOLRESTABES MAKASSAR: JANGAN KABURKAN KEMATIAN AKMAL, KADISPORA JUGA HARUS DIEVALUASI!

ElangmasNews.com, Makassar, 10 Oktober 2026 — Pernyataan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana yang mengategorikan insiden berdarah pada 4 Oktober 2026 sebagai tawuran antarkelompok geng motor menuai kritik dari organisasi Matador.

Ketua Matador, Izwar Karaeng Emba, mempertanyakan penggunaan istilah tawuran dalam menjelaskan peristiwa yang menyebabkan Muhammad Akmal (24) meninggal dunia dan seorang pemuda lainnya mengalami luka berat setelah menjadi sasaran penyerangan.

Izwar menilai terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terang oleh kepolisian, terutama mengenai keterlibatan pribadi korban dalam dugaan kesepakatan tawuran antarkelompok.

Menurutnya, publik tidak cukup hanya mendapatkan penjelasan bahwa dua kelompok telah merencanakan pertemuan. Harus ada kejelasan apakah Akmal sendiri mengetahui, menyetujui, atau terlibat dalam rencana tersebut.

“Kami mempertanyakan narasi tawuran yang disampaikan Kapolrestabes Makassar. Ada 19 orang yang diamankan dalam perkara penyerangan yang menewaskan seorang pemuda dan melukai seorang lainnya. Pertanyaan kami sederhana: apakah almarhum Akmal terbukti merencanakan tawuran? Kalau tidak, mengapa keterlibatan korban dalam tawuran seolah sudah menjadi kesimpulan?” ujar Izwar dalam draf pernyataan sikapnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan konflik antarkelompok tidak serta-merta menghapus status seseorang sebagai korban tindak kekerasan.

“Kalaupun ada kelompok yang merencanakan pertemuan untuk tawuran, itu tidak otomatis membuktikan bahwa setiap orang yang berada di lokasi mengetahui dan menyepakati rencana tersebut. Jangan sampai penggunaan satu istilah justru membuat publik kehilangan fokus terhadap tindakan pengeroyokan yang merenggut nyawa manusia,” tegasnya.

Matador Pertanyakan Tanggung Jawab Keamanan Makassar

Lebih jauh, Matador memandang kematian Akmal tidak boleh diperlakukan hanya sebagai peristiwa kriminal yang berdiri sendiri. Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan kekerasan kelompok remaja, pengawasan wilayah rawan, serta perlindungan keamanan masyarakat pada malam hari.

Menurut Izwar, ketika masyarakat terus dihantui kekhawatiran terhadap kelompok bermotor yang membawa senjata tajam, pemerintah dan aparat keamanan harus mampu menjelaskan langkah pencegahan yang telah dilakukan.

“Satu nyawa telah hilang. Kita tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan pelaku dan penjelasan kronologi. Kita juga harus bertanya, mengapa tindakan kekerasan seperti ini masih bisa terjadi? Di mana sistem pencegahannya? Siapa yang memastikan masyarakat Makassar dapat beraktivitas tanpa rasa takut?”

Matador menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi proses penyidikan, melainkan menuntut transparansi dan akuntabilitas demi menjamin keadilan bagi korban.

Soroti Kadispora: Jangan Sekadar Seremonial, Tunjukkan Hasil Nyata!

Kritik Matador juga diarahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.

Izwar mempertanyakan seberapa jauh program pembinaan kepemudaan yang selama ini dilaksanakan mampu menyentuh kelompok remaja rentan konflik dan mencegah kekerasan jalanan.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam urusan kepemudaan tidak cukup diukur melalui banyaknya kegiatan, dokumentasi, atau seremonial. Yang lebih penting adalah dampak nyata terhadap perilaku sosial pemuda dan keamanan lingkungan.

“Kami ingin bertanya kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar: di mana hasil nyata pembinaan pemuda, terutama terhadap kelompok-kelompok yang rentan terlibat kekerasan? Jangan sampai anggaran kepemudaan habis untuk kegiatan yang terlihat meriah, sementara persoalan mendasar di tengah masyarakat belum tertangani secara efektif.”

Izwar menilai kinerja kepala dinas patut dievaluasi secara terbuka melalui indikator yang dapat diukur, termasuk keberlanjutan program pembinaan, jangkauan peserta, dan dampaknya terhadap pencegahan konflik.

“Kalau program kepemudaan tidak mampu menunjukkan dampak yang jelas, masyarakat berhak mempertanyakan manfaat anggaran dan kepemimpinan di dalamnya. Jabatan publik adalah tanggung jawab, bukan sekadar kedudukan yang harus dipertahankan,” lanjutnya.

Matador dan The Legend 120 Siapkan Konsolidasi Besar

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keamanan kota, Matador menyatakan telah membangun komunikasi dengan pihak The Legend 120, yang disebut sebagai kelanjutan komunitas eks Batalyon 120.

Menurut keterangan yang disampaikan Matador, komunikasi tersebut mendapatkan respons positif dari Ketua The Legend 120, yang memiliki hubungan persahabatan dengan Izwar Karaeng Emba.

Kedua pihak berencana membangun konsolidasi bersama untuk mendorong perhatian yang lebih serius terhadap persoalan kekerasan remaja, perlindungan masyarakat, dan pembinaan generasi muda.

“Kami telah membangun komunikasi dengan sahabat-sahabat di The Legend 120. Ada semangat yang sama untuk tidak membiarkan keresahan masyarakat berlangsung tanpa respons. Konsolidasi ini akan diarahkan menjadi gerakan sosial yang damai, terbuka, dan konstruktif untuk mendesak hadirnya solusi nyata,” ungkap Izwar.

Matador menegaskan bahwa konsolidasi tersebut bukan gerakan untuk mengambil alih kewenangan aparat, melakukan persekusi, ataupun membalas tindakan kekerasan dengan kekerasan.

Sebaliknya, gerakan ini akan diarahkan pada dialog lintas komunitas, advokasi korban, pendidikan antikekerasan, dan penyampaian tuntutan kebijakan kepada pemerintah serta kepolisian.

Desak Transparansi dan Evaluasi Menyeluruh

Menutup pernyataannya, Izwar menggarisbawahi pentingnya memastikan kasus kematian Muhammad Akmal ditangani secara adil dan transparan.

Matador meminta kepolisian menjelaskan dasar penyebutan tawuran, termasuk bukti mengenai pihak-pihak yang membuat kesepakatan dan keterlibatan masing-masing individu.

Matador juga mendesak Pemerintah Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan program kepemudaan, memperkuat kerja sama pencegahan kekerasan, serta membuka dialog dengan organisasi dan komunitas masyarakat.

“Kami menghormati kerja kepolisian dalam mengungkap pelaku. Namun, penghormatan tidak berarti menghilangkan hak masyarakat untuk mempertanyakan penjelasan yang disampaikan. Keadilan bagi Akmal harus ditempatkan di atas kepentingan membangun narasi apa pun.”

“Makassar membutuhkan keamanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar pernyataan bahwa situasi terkendali. Jangan menunggu lebih banyak korban untuk membenahi sistem pencegahan kekerasan,” tutup Izwar.

 

(((( Robby Rambi ))))