Lamongan,- Elangmsnews.com-28 Agustus 2026 – Pernyataan resmi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamongan yang menyebutkan bahwa hampir seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Klaim tersebut disampaikan oleh Kepala Dinkes Lamongan, dr. Moch. Chaidir Annas, melalui media online tersebut dinilai prematur serta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Investigasi independen yang dilakukan oleh sejumlah aktivis masyarakat dan pengamat kebijakan publik menunjukkan adanya ketimpangan besar antara data resmi dan kenyataan di lapangan.
Beberapa dapur SPPG yang terlibat dalam program gizi pemerintah diduga masih jauh dari standar higiene dan sanitasi yang semestinya, meskipun secara administratif telah mengantongi SLHS.
Seorang pengamat kebijakan publik di Lamongan, Rizal Made mengatakan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tampak seperti formalitas belaka.
“Kami menemukan beberapa SPPG yang bermasalah di aspek higienitas justru telah mengantongi SLHS,” ujarnya saat dikonfirmasi media.
Rizal menambahkan bahwa sejumlah temuan selama investigasi menunjukkan kondisi nyata di lapangan sangat kontras dengan klaim resmi. Contohnya adalah kasus viral baru-baru ini tentang ditemukannya belatung dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) siswa di Kecamatan Kembangbahu. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, diketahui bahwa dapur SPPG Lopang 2 yang menyediakan makanan tersebut sudah memperoleh SLHS. Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan kesehatan dari pihak terkait.
Selain itu, ditemukan pula praktik pengolahan limbah yang tidak sesuai standar dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar dapur SPPG. Kasus seperti ini semakin memperkuat dugaan bahwa sertifikasi yang diberikan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata kualitas dan kebersihan fasilitas tersebut.
Pengamat asal Lamongan tersebut mempertanyakan keberpihakan instansi terkait terhadap masyarakat dan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program gizi ini.
“Harusnya Dinkes membuka mata dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait penerapan standar kesehatan di semua SPPG, bukan malah berpatokan pada angka capaian sertifikasi saja,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, mereka mendesak Satgas Makanan Bergizi Kabupaten Lamongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinkes dalam pengawasan dan penertiban SPPG. Mereka menilai pentingnya transparansi hasil uji laboratorium air bersih maupun uji swab bagi tenaga kerja maupun bahan makanan harus dipublikasikan secara terbuka demi menjamin keselamatan anak-anak.
Langkah keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan benar-benar berjalan efektif dan tidak sekadar formalitas administratif belaka.
Pembukaan hasil uji laboratorium serta inspeksi secara transparan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa standar higienis dan sanitasi benar-benar dijalankan sesuai aturan.
Kisruh terkait klaim Dinas Kesehatan Lamongan mengenai keberhasilan pemberian sertifikat higienis kepada seluruh SPPG ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang sistem pengawasan dan sertifikasi kesehatan di tingkat lokal. Ketidakcocokan data antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan menjadi warning penting agar program-program pemerintah benar-benar terlaksana secara efektif demi melindungi generasi muda dari risiko kesehatan yang serius.
(Binta Fadlil)
