LAMONGAN —Elangmasnews.com- Polemik kredit macet di Bank Daerah Lamongan (BDL) hingga kini belum menemukan titik terang. Guna mengurai benang kusut tersebut, aktivis Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) menggelar audiensi bersama Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan, serta jajaran direksi dan pengawas BDL untuk membahas penanganan kasus ini secara mendalam (03/07/2026).
Dalam forum audiensi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan, Ir. Suyatmoko, M.M menyoroti kemunduran kinerja keuangan BDL berdasarkan ikhtisar keuangan periode 2018–2023. Menurutnya, indikator kesehatan BDL saat ini bertumpu pada pengendalian Non-Performing Loan (NPL) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
“Jika kita merefleksikan kinerja yang lalu, BDL pernah berada di posisi yang sangat ideal. Saat itu, NPL mampu ditekan hingga ke posisi 5%, yang secara otomatis membuat rasio BOPO menjadi sangat efisien di kisaran 70%,” ujar wakil ketua komisi B tersebut.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realita saat ini. Legislator dari Fraksi Golkar ini mengungkapkan bahwa BDL tengah menghadapi tantangan finansial yang sangat serius. NPL Saat ini menembus level 14%, angka yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan bank. BOPO kini mencapai 90%, yang mempersempit ruang profitabilitas.
BOPO adalah rasio keuangan perbankan yang mengukur tingkat efisiensi. Rasio ini membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Semakin rendah nilai rasio BOPO, semakin efisien dan sehat pengelolaan biaya bank tersebut.
Suyatmoko menjelaskan, besarnya angka NPL memiliki korelasi linear yang sangat kuat terhadap pembengkakan BOPO. Hal ini terjadi karena manajemen harus menaikkan alokasi dana cadangan demi mengantisipasi risiko lonjakan kredit macet tersebut.
Komisi B DPRD Lamongan mengingatkan bahwa BDL memegang posisi krusial bagi perekonomian daerah. Kehadiran BDL diharapkan menjadi motor penggerak pendapatan asli daerah demi mewujudkan kemandirian fiskal.
“Tugas utama dan Pekerjaan Rumah (PR) terbesar kita hari ini sudah sangat jelas, fokus total pada penurunan NPL. Dengan mengendalikan NPL, kita dapat memangkas beban cadangan operasional dan menurunkan angka BOPO,” pungkas anggota fraksi parta Golkar tersebut.
Di sisi lain, Jaringan Masyarakat Lamongan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal ketat penyelesaian kasus ini. Mereka mendorong seluruh pihak, baik internal perbankan maupun stakeholder terkait, untuk ikut andil dan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan kasus kredit macet luar biasa yang melanda BDL.
(Binta Fadlil)
