IPAL SPPG Cileles Disorot, Diduga Tak Sesuai SOP, SLHS Dipertanyakan

Elangmasnews.com |Lebak, Banten – Kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kujangsari Cileles 006 menjadi sorotan.Senin 27/04/2026).

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sistem pengolahan limbah yang diduga belum memadai.

IPAL yang terlihat di lokasi diduga hanya berupa bak penampungan sederhana dengan penutup seadanya serta saluran pembuangan.

Tidak tampak adanya sistem pengolahan berlapis seperti grease trap, filtrasi, maupun tahapan pengolahan lain yang umumnya digunakan sesuai standar.

Kondisi tersebut diduga menunjukkan pengelolaan limbah belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011, setiap penghasil limbah wajib mengelola limbah sesuai standar sebelum dibuang ke lingkungan.

Dengan kondisi tersebut, validitas Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dimiliki juga diduga perlu dipertanyakan, mengingat IPAL merupakan bagian penting dalam pemenuhan standar sanitasi dapur layanan publik.

Satgas terkait, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak didorong untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, pihak pengelola SPPG memberikan tanggapan singkat.

“Ok, monitor, nanti ketemu saja di Rangkas, biar saya jelaskan,” ujarnya.

Pihak pengelola mengarahkan agar penjelasan lebih lanjut disampaikan melalui pertemuan langsung.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan teknis secara rinci terkait sistem IPAL yang digunakan maupun kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi kepada pihak pengelola, Satgas, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

(Tim)