Istilah Media Bodrex Dilontarkan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Wakil Ketua LSM ELANG MAS Minta Klarifikasi

Istilah Media Bodrex Dilontarkan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Wakil Ketua LSM ELANG MAS Minta Klarifikasi
Spread the love

ElangmasNews.com, Barelang – Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., yang menyebut media tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai media bodrex menuai sorotan dan memantik reaksi dari kalangan insan pers di Kota Batam.

Pernyataan yang disampaikan di depan lobi Mapolresta Barelang tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka. Pasalnya, penggunaan istilah yang berkonotasi merendahkan terhadap media dapat memunculkan persepsi negatif dan berpotensi mengganggu hubungan profesional antara kepolisian dan insan pers.

Sorotan juga datang dari Wakil Ketua LSM ELANG MAS DPW Kepulauan Riau, N. Zega. Ia menilai pejabat publik, terlebih seorang perwira yang menduduki jabatan strategis di lingkungan kepolisian, harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, Jumat (20/11/2026).

N. Zega menegaskan bahwa profesionalitas pers tidak semestinya dinilai secara sederhana hanya berdasarkan status terdaftar atau belum terdaftar di Dewan Pers.

Menurutnya, ada sejumlah aspek yang harus dilihat secara utuh, mulai dari legalitas perusahaan pers, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hingga penerapan Kode Etik Jurnalistik.

“Kalau memang ada media yang tidak profesional, silakan dikritisi berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tetapi jangan serta-merta memberikan stigma media bodrex hanya karena belum terdaftar di Dewan Pers. Pernyataan pejabat publik harus memiliki dasar, bukan justru melahirkan pelabelan yang dapat merendahkan profesi wartawan,” tegas N. Zega.

Ia juga mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, hubungan antara kepolisian dan media harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab masing-masing profesi.

“Pers bukan musuh kepolisian. Wartawan bukan pihak yang harus ditakuti ketika menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, gunakan mekanisme hak jawab, klarifikasi, dan jalur yang diatur oleh Undang-Undang Pers. Jangan membangun komunikasi dengan melontarkan istilah yang justru memancing polemik,” tambahnya.

Baca Juga  POLRES KARAWANG UNGKAP 26 KASUS NARKOTIKA, AMANKAN 31 TERSANGKA DALAM OPERASI MARET–APRIL 2025

Di sisi lain, polemik tersebut turut memunculkan pertanyaan dari kalangan awak media mengenai pemahaman terhadap ekosistem pers dan mekanisme pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers.

Sejumlah awak media menilai persoalan ini perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara institusi kepolisian dan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Status pendaftaran atau verifikasi Dewan Pers perlu dibedakan dari persoalan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kode etik jurnalistik. Kualitas sebuah pemberitaan harus dinilai berdasarkan proses jurnalistik, akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta tanggung jawab perusahaan pers dan wartawannya.

Polemik ini setidaknya memunculkan dua hal penting yang perlu dijawab secara terbuka oleh Polresta Barelang.

Pertama, apa dasar dan konteks penggunaan istilah media bodrex terhadap media yang disebut belum terdaftar di Dewan Pers?

Kedua, apakah pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi atau sikap resmi institusi Polresta Barelang?

N. Zega berharap Kompol Agung Tri Poerbowo dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak muncul penafsiran yang semakin memperlebar persoalan.

“Jangan sampai pernyataan seorang pejabat justru menimbulkan jarak antara kepolisian dan insan pers. Kami menghormati institusi Polri, tetapi penghormatan itu harus berjalan beriringan dengan sikap saling menghargai. Kritik terhadap media harus disampaikan secara profesional, begitu juga kritik media terhadap aparat harus berdasarkan fakta dan tetap mematuhi kode etik jurnalistik,” tutupnya.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi langsung dari Kompol Agung Tri Poerbowo terkait maksud dan konteks penggunaan istilah tersebut masih perlu dimintakan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

 

(Tim Elang Mas)


Spread the love

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *