Desakan Keras Untuk Kajari Baru: Tuntaskan Kasus Korupsi di Boalemo

Elangmasnews.com, Kabupaten Boalemo — Aktivis mahasiswa dan tokoh pemuda Gorontalo, Sahril Tialo, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Nurul Anwar, yang dinilai gagal menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah Boalemo.

Dalam pernyataannya, Sahril menegaskan bahwa Kajari Boalemo Nurul Anwar yang saat ini telah digantikan, hanya meninggalkan jejak tanpa capaian nyata. Ia menyebut, selama menjabat, yang ditampilkan ke publik lebih banyak janji ketimbang bukti konkret dalam penyelesaian perkara.

Tak Ada Alasan, Kajari Baru Harus Bongkar Tuntas Korupsi Boalemo

Boalemo — Desakan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum kembali menguat seiring hadirnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru di Kabupaten Boalemo.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis hingga tokoh pemuda, menuntut agar penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini terkesan mandek segera dituntaskan tanpa kompromi.

Sorotan tajam ini bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan publik dan menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen penegakan hukum di daerah.

Aktivis mahasiswa dan tokoh pemuda Gorontalo, Sahril Tialo, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Nurul Anwar, yang dinilai gagal menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah Boalemo.

Kajari baru diharapkan tidak hanya melanjutkan penanganan perkara yang ada, tetapi juga berani membuka kembali kasus-kasus yang diduga “jalan di tempat”.

” Kami mendesak agar Kejaksaan Negeri Boalemo di bawah kepemimpinan yang baru segera mengambil langkah tegas dan berani untuk menuntaskan seluruh kasus yang selama ini terkesan mandek,”ucap Sahril.

Secara tegas kata Syahril ini bentuk ketidakberanian dalam menuntaskan kasus. Janji terus disampaikan ke publik, tetapi realisasinya nihil. Bahkan ia menilai sikap seperti ini adalah pengecut dalam menghadapi kasus-kasus besar.

Ia juga menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022 yang hingga kini belum menunjukkan titik terang. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, Sahril mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Boalemo telah berulang kali melakukan aksi sebagai bentuk tekanan moral agar kasus-kasus korupsi segera dituntaskan. Namun, hingga saat ini, tidak ada hasil yang signifikan dari upaya tersebut.

“Kami sudah turun aksi, kami sudah menyuarakan ini secara terbuka. Tapi apa hasilnya? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan dari pihak kejaksaan dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Menurut Sahril, kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kinerja, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berjalan setengah hati, apalagi terhadap kasus yang menyangkut uang rakyat.

“Kalau terus seperti ini, publik akan kehilangan kepercayaan. Hukum seolah-olah hanya jadi simbol, bukan alat untuk menegakkan keadilan,” tutupnya.