Karawang – elangmasnes.com- Hj. Dr. Euis Ratnaningsih, MM, selaku Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas organisasi dengan tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan pengurus. Hal ini disampaikannya dalam temu bicara dengan awak media usai acara *Capacity Building* dan pelantikan pengurus KPPI Kabupaten Karawang masa bakti 2024-2029, yang digelar baru-baru ini.
“Kami tidak mengintervensi, yang terpenting adalah kita mengikuti aturan yang ada sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan di tubuh KPPI berjalan secara berjenjang, dimulai dari Kongres DPP KPPI Pusat, kemudian dilanjutkan dengan Musda di tingkat provinsi, dan diturunkan ke Muscam di tingkat kabupaten/kota. Proses ini dijalankan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
“Kalau kongres itu memilih Ketua DPD se-Indonesia, sedangkan Musda dipilih oleh 27 DPC kabupaten/kota di Jawa Barat. Sementara di tingkat DPC, pemilihan dilakukan oleh DPAC yang tersebar di masing-masing kecamatan,” paparnya.
Dalam pembentukan pengurus DPC, Hj. Euis menambahkan bahwa setelah proses pemilihan selesai, diwajibkan menyusun formatur kepengurusan dalam jangka waktu satu bulan, yang tetap mengacu pada AD/ART organisasi.
KPPI, yang telah berdiri sejak 17 Agustus 2000 oleh tujuh partai politik, kini telah berkembang menjadi wadah lintas partai yang menaungi perempuan-perempuan politik dari berbagai latar belakang partai yang telah memiliki KTA dan rekomendasi resmi.
Lebih lanjut, Hj. Euis menekankan pentingnya regenerasi dari kalangan milenial untuk bergabung dalam KPPI. Ia berharap anggota KPPI adalah perempuan-perempuan yang memiliki intelektual, keahlian, kreativitas, akhlak mulia, serta karakter yang kuat.
“Politik itu tidak kotor. Politik adalah kebijakan penting untuk masyarakat. Maka, kita butuh perempuan terdidik, inovatif, berakhlak, dan punya karakter kuat untuk menjadi penerus,” ujarnya.
Ia juga berharap agar kursi DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat diisi oleh perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas dan memenuhi syarat sebagai wakil rakyat.
Hj. Euis turut menyoroti keberhasilan Hj. Sri Rahayu Agustina yang terpilih untuk ketiga kalinya sebagai ketua, melalui proses pemilihan yang melibatkan semua pengurus DPAC. Menurutnya, selama seseorang bertanggung jawab dan memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan masyarakat, khususnya perempuan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kembali terpilih.
Namun demikian, ia menekankan bahwa sesuai AD/ART, jika dalam enam bulan berturut-turut tidak ada kegiatan atau progres dari pengurus, maka pemilihan ketua baru harus segera dilakukan.(Red)
