LAMONGAN –Elangmasnews.com-Polemik mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lamongan terus menggelinding dan menjadi perbincangan hangat di kalangan petani. Para petani tembakau secara terbuka mempertanyakan realisasi anggaran bersumber dari APBN tersebut yang dinilai kurang transparan.
Sunarto, seorang petani tembakau asal Kecamatan Ngimbang, mengungkapkan adanya ketimpangan informasi terkait bentuk penyaluran bantuan antardaerah. Menurutnya, daerah lain mampu menyalurkan dana tersebut dalam bentuk uang tunai langsung kepada petani.
“Di daerah lain saya dengar DBHCHT diterimakan tunai sejumlah Rp 1.800.000, tapi di Lamongan sampai sekarang saya belum pernah menerima tunai,” ujar Sunarto kecewa.
Di sisi lain, program dialihkan dalam bentuk jaminan sosial, namun pelaksanaannya dinilai minim keterbukaan. Kamari, yang juga petani tembakau asal Ngimbang, membenarkan adanya sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang didanai oleh DBHCHT. Sayangnya, pemerintah daerah tidak transparan dalam menggunakan anggaran tersebut.
“Pernah ada sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan petani tembakau, tapi tidak jelas data penerimanya siapa saja. Apakah nama saya tercantum dalam daftar penerima atau tidak, saya juga tidak tahu,” keluh Kamari petani tembakau Ngimbang
Menyikapi karut-marut ini, para petani mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengevaluasi sistem penyaluran anggaran. Mereka menuntut hak yang jelas serta keterbukaan informasi yang merata.
“Harapan kami sebagai petani tembakau kepada pemerintah, kami hanya ingin kalau memang ada dana untuk petani tembakau, tolong disalurkan sebagaimana mestinya. Kalau ada program ya tolong disosialisasikan yang masif, kemudian transparansi juga harus diberlakukan, itu saja,” pungkas Sunarto.
Para petani tembakau kini mengambil langkah tegas. Mereka meminta kepada Jaringan Masyarakat Lamongan untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak para petani tembakau di Lamongan.
(Binta Fadlil)
