Sorotan Publik: Dugaan Korupsi Dana BKBK Gubernur Sumsel Rp2 Triliun Diminta Diusut Kortastipikor Polri

ElangmasNews.com, Sumsel – Mengungkap perkara dugaan korupsi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel dinilai sebagian pihak relatif mudah dibuktikan karena modusnya dianggap ringan.

Ada beberapa objek penyidikan yang dinilai bisa mengungkap tuntas dugaan penyimpangan ratusan miliar dana BKBK Gubernur Sumsel, yaitu dugaan pemalsuan dokumen, lemahnya monitoring, dan persoalan pertanggungjawaban anggaran.

SK Gubernur Sumsel terkait verifikasi usulan atau proposal kegiatan yang menggunakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus disebut tidak termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas terkait. Sehingga monitoring dan pertanggungjawaban anggaran tidak berada dalam tanggung jawab dinas teknis.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa dana Bantuan Keuangan bersifat khusus ini belum dipertanggungjawabkan secara memadai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, atau periode pertama jabatan HD selaku Gubernur Sumsel.

Dana dengan perkiraan hampir Rp2 triliun ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dan disetujui masuk dalam pengeluaran APBD Sumsel tahun 2020 sampai dengan 2024.

Alokasi per kabupaten/kota merupakan hak prerogatif Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur Sumsel selaku pengguna anggaran. OKU Timur disebut menjadi penerima hampir 40% dana BKBK yang digelontorkan di 17 kabupaten/kota.

Publik berharap Kortastipikor Mabes Polri serius menangani perkara dugaan ini dan menjadikannya sebagai pembuka perkara besar di unit tersebut, yang selama ini belum seintensif KPK dan Kejagung dalam menangani kasus korupsi besar.

Boleh dikatakan sebagian besar produk barang dan jasa yang menggunakan dana BKBK Gubernur Sumsel ini dinilai tidak layak dan sudah rusak berat, sehingga menjadi beban APBD kabupaten/kota.

Gambar: Kantor Gubernur Sumsel di Palembang, pusat pengambilan kebijakan anggaran daerah.

Red