Hendrik Faizal Usulkan Pembentukan Tim Advokasi Konflik Pertanahan di Pandeglang

Elangmasnews.com, Pandeglang – Maraknya dugaan konflik pertanahan di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang mendorong berbagai pihak untuk segera mengambil langkah konkret. Pemerhati konflik pertanahan, Hendrik Faizal, mengusulkan pembentukan tim advokasi khusus yang melibatkan pemerintah, kampus, dan masyarakat guna mengantisipasi persoalan yang dinilai semakin kompleks.

Menurut Hendrik, di sejumlah wilayah, khususnya di bagian selatan Kabupaten Pandeglang, terdapat indikasi penguasaan lahan milik warga oleh segelintir oknum berkekuatan modal besar dengan cara yang diduga melanggar hukum atau praktik mafia tanah. Ia menyebut luas lahan yang terdampak mencapai puluhan hingga ratusan hektar.

“Kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan bisa terjadi ketimpangan yang semakin tajam. Yang miskin akan semakin terpinggirkan karena kehilangan tanah sebagai sumber penghidupan, sementara yang kuat secara ekonomi semakin menguasai,” ujar Hendrik.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam arti luas, termasuk DPRD, untuk hadir sebagai pihak yang bersih dan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus digunakan untuk melindungi hak-hak warga, khususnya dalam persoalan agraria.

Selain itu, Hendrik juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia akademik. Ia mendorong kampus-kampus untuk ikut serta membentuk tim advokasi yang melibatkan mahasiswa secara langsung di lapangan.

“Peran kampus sangat strategis. Mahasiswa harus dilatih tidak hanya secara teori, tetapi juga praktik advokasi di lapangan agar memiliki keberanian membela masyarakat,” katanya.

Ia mengaitkan langkah ini dengan agenda reformasi birokrasi yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan praktik korupsi.

Hendrik menegaskan bahwa upaya advokasi tidak harus selalu dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang sarjana hukum. Menurutnya, semua kalangan sarjana dan elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan agraria.

“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus membangun kolaborasi lintas sektor—pemerintah, akademisi, dan masyarakat—karena ini menyangkut masa depan warga Pandeglang,” tegasnya.

Ia berharap gagasan pembentukan tim advokasi ini dapat segera direalisasikan sebagai langkah konkret dalam mencegah meluasnya konflik pertanahan dan menjaga hak-hak masyarakat di masa mendatang.

Tim