Nias Selatan — Elangmasnews.com
Data catatan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan SMA Negeri 1 Lolomatua telah menerima alokasi dana tahap pertama sebesar Rp 314.860.000 yang dicairkan pada tanggal 22 Januari 2025. Pencairan tahap kedua tercatat pada tanggal 08 Agustus 2025, dengan jumlah peserta didik tercatat sebanyak 346 siswa. Namun, hingga kini status realisasi penggunaan dana tersebut belum dapat dibuktikan secara terbuka di sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apabila dana sudah masuk ke rekening sekolah, mengapa data realisasi, bukti penggunaan, serta laporan pertanggungjawaban belum dapat ditampilkan secara publik ? Publik mulai mempertanyakan apakah dana disimpan tanpa penggunaan, laporan belum diunggah secara resmi, atau terdapat penyimpangan pengelolaan dana negara.
Dana BOS adalah dana operasional yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Berdasarkan ketentuan, sekolah wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), melakukan penatausahaan keuangan, melaporkan realisasi dana melalui sistem ARKAS, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahap pencairan. Jika dana sudah dicairkan tetapi tidak direalisasi, tidak dicatat, atau tidak dilaporkan, hal ini berpotensi melanggar prinsip pengelolaan dana bantuan pendidikan.
Dugaan ini semakin penting karena jumlah siswa 346 menjadi dasar perhitungan besaran alokasi dana. Jika data siswa tidak sesuai kenyataan atau dana tidak digunakan sesuai kebutuhan operasional pendidikan, hal ini menjadi objek pengawasan Dinas Pendidikan, Inspektorat Provinsi Sumatra Utara, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Kemendikdasmen.
Hingga berita ini disusun, pihak SMA Negeri 1 Lolomatua belum memberikan penjelasan resmi terkait realisasi dana, bukti penggunaan, serta laporan pertanggungjawaban. Awak media akan terus meminta klarifikasi kepada kepala sekolah, pengelola dana BOS, serta instansi pendidikan berwenang guna memastikan apakah dana benar-benar belum digunakan, atau hanya belum dilaporkan secara digital.
Redaksi menegaskan informasi ini merupakan dugaan berdasarkan catatan pencairan dan status realisasi yang tercatat. Jika terbukti ada pelanggaran pengelolaan dana negara, pihak berwenang berhak melakukan audit, meminta pengembalian dana, serta menjatuhkan sanksi administratif hingga proses hukum pidana.
Bersambung……
