ElangmasNews.com, PANGKEP — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menyatakan sikap tegas menolak wacana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangkep yang dikabarkan akan digelar pada Agustus 2026.
Hingga saat ini, agenda tersebut masih sebatas wacana dan belum terdapat kepastian resmi mengenai jadwal maupun mekanisme pelaksanaannya.
Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadly Muhammad, mengatakan penolakan tersebut berkaitan dengan minimnya komunikasi dan pelibatan organisasi kepemudaan (OKP), khususnya kelompok Cipayung, dalam dinamika menuju agenda Musda.
Menurut dia, proses konsolidasi KNPI semestinya melibatkan seluruh unsur kepemudaan secara terbuka.
“Ndak pernah ada perhatiannya sama OKP, terkhusus Cipayung,” kata Fadly Muhammad.
Fadly menilai persoalan pelibatan OKP penting diperhatikan sejak awal, terlebih jika benar akan ada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) sebagai bagian dari tahapan menuju Musda KNPI Pangkep.
Menurut dia, KNPI seharusnya menjadi ruang bersama yang mampu mempertemukan berbagai organisasi dan kelompok pemuda, bukan hanya menjadi arena pergantian kepemimpinan.
Ia mengatakan, HMI tidak ingin persoalan Musda hanya dilihat sebagai dinamika perebutan posisi ketua. Lebih dari itu, kata Fadly, proses menuju Musda harus menjamin adanya komunikasi, keterbukaan, serta ruang partisipasi bagi OKP.
Hal tersebut dinilai penting agar keputusan yang lahir nantinya memiliki legitimasi kuat di kalangan organisasi kepemudaan Pangkep.
Karena itu, HMI Cabang Pangkep meminta pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana Rapimpurda dan Musda membuka ruang dialog dengan OKP sebelum agenda tersebut ditetapkan.
HMI juga mendorong adanya penjelasan terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan, keterlibatan OKP, serta hak organisasi dalam proses konsolidasi KNPI Pangkep.
HMI Cabang Pangkep menegaskan tetap pada sikap menolak wacana Musda KNPI Pangkep apabila proses menuju agenda tersebut tidak memberikan ruang yang proporsional bagi OKP, khususnya kelompok Cipayung.
Bagi Fadly, Musda semestinya tidak sekadar menjadi forum memilih kepemimpinan baru, tetapi momentum untuk membangun kembali komunikasi dan menjadikan KNPI sebagai rumah bersama organisasi kepemudaan di Kabupaten Pangkep.
Robby Sulsel
Baca Juga:
PRAKTISI HUKUM NASIONAL MENDESAK PENGUSUTAN TUNTAS DUGAAN KEKERASAN DAN KRIMINALISASI TERHADAP TEGUH RIYANTO
Pertikaian di Jermal Catut Nama Guntur Sahputra, Kuasa Hukum Bantah Dengan Tegas, Tidak ada Keterlibatan kliennya
DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof Dr Sutan Nasomal : Edukasi Keluarga Indonesia Bila Terjadi Perang, Apa yang Harus di Lakukan Sangat Penting
DPP-LPKAN INDONESIA TENTANG: PP 20/2026 + RUPIAH RP17.800: DPP LPKAN SERUKAN DIALOG KEADILAN FISKAL & KAWAL 3 BEBAN BARU UMKM
Kasus Bahira Memanas, Orang Tua Pasien Didampingi FORWATU Banten Siap Laporkan Dugaan Kelalaian Pelayanan RSUD Adjidarmo ke Polres Lebak
DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS PROF DR SUTAN NASOMAL MENYESALKAN TENAGA KERJA ART DI ANIAYA DI MALAYSIA SANGAT KEJI DI LUAR BATAS PRIKEMANUSIAAN.
Tidak Akan Mundur Selangkah Pun”: Advokat Rikha Permatasari Teguh Berdiri Membela Rakyat Kecil
COPET BERSERAGAM DI WILAYAH SRAGEN WAJIB DIBERANTAS, BUKAN DILINDUNGI TIM KUASA HUKUM DESAK PANGLIMA TNI PERINTAHKAN PUSPOM TNI DAN PUSPOMAD BENTUK TIM GABUNGAN, TURUN KE SRAGEN DAN AMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA TEGUH RIYANTO
DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof Dr Sutan Nasomal Klaem Miris !!! Rakyat Disuruh Bayar Hutang Negara Lewat Pajak Ini Bukan Solusi, Ini Perampokan Yang Dilegalkan
Penuh Haru, SMK Prabu Sakti Lebak Anyar Lepas 52 Siswa Kelas (3)
