TAPTENG –Elang masnews. Com) Forum Komunikasi Pemuda Ono Niha Kabupaten Tapanuli Tengah mendesak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPC HIMNI) Tapteng, Famoni Gulo, memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan realisasi kontrak politik yang disepakati bersama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu–Mahmud Efendi Lubis (MAMA), pada Pilkada November 2024 lalu. Desakan tersebut disampaikan pada Jumat (9/10/2026).
Perwakilan Forum Komunikasi Pemuda Ono Niha, Lahagu, mengatakan masyarakat Nias atau Ono Niha di Tapanuli Tengah menaruh harapan besar terhadap butir-butir kesepakatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan, keterwakilan, dan kesempatan yang setara bagi warga Nias dalam pemerintahan daerah.
Menurut Lahagu, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah komitmen mengenai kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) berdarah Nias yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk jabatan eselon II atau kepala dinas.
Ia menyebutkan, kesepakatan tersebut turut disaksikan oleh tokoh nasional Prof. Yasonna H. Laoly dan Dr. Marinus Gea. Karena itu, pihaknya meminta agar perkembangan pelaksanaan kesepakatan dapat dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen tersebut telah ditindaklanjuti.
“Selama ini, keterwakilan masyarakat Ono Niha di jajaran birokrasi strategis Pemerintah Kabupaten Tapteng dinilai masih sangat minim. Kontrak politik tersebut semestinya menjadi jalan pembuka, bukan komoditas politik,” ujar Lahagu.
Forum tersebut juga mempertanyakan peran DPC HIMNI Tapteng dalam mengawal aspirasi masyarakat Nias. Lahagu menyayangkan apa yang mereka nilai sebagai lambannya respons pengurus organisasi dalam memberikan penjelasan terkait perkembangan kesepakatan politik tersebut.
Selain itu, forum menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan pemanfaatan nama masyarakat Ono Niha untuk kepentingan tertentu, termasuk yang mereka kaitkan dengan proyek maupun keuntungan pribadi. Mereka meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah janji politik ini dilupakan oleh Masinton Pasaribu atau justru tidak diperjuangkan secara serius oleh eksekutif HIMNI,” ungkapnya. Ia menilai, komunikasi yang terbuka antara organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Lahagu menegaskan bahwa pimpinan organisasi kemasyarakatan harus mampu mempertanggungjawabkan langkah dan kebijakan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Apabila tidak mampu menjalankan komitmen perjuangan tersebut, ia secara tegas meminta Famoni Gulo mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua DPC HIMNI Tapteng.
“Jika Ketua HIMNI tidak mampu berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat, kami secara tegas meminta beliau untuk mundur dari jabatannya,” tegas Lahagu.
Di tengah polemik tersebut, dinamika internal masyarakat Nias di Tapanuli Tengah juga menjadi perhatian. Sebelumnya, sejumlah aliansi pemuda disebut telah mengingatkan agar organisasi paguyuban dan adat tetap menjaga netralitas serta tidak terjebak dalam politik praktis, sehingga perjuangan aspirasi masyarakat dapat berjalan secara independen.
Sementara itu, Famoni Gulo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan dan anggota DPRD Tapanuli Tengah dalam berbagai kesempatan disebut menyampaikan bahwa langkah organisasi bertujuan memastikan keterwakilan dan keadilan bagi masyarakat Nias. Meski demikian, klarifikasi langsung dari Famoni terkait tuntutan terbaru Forum Komunikasi Pemuda Ono Niha masih diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Sebagai tindak lanjut, Forum Komunikasi Pemuda Ono Niha menyatakan tengah mempersiapkan langkah konstitusional untuk meminta klarifikasi formal kepada pengurus DPC HIMNI Tapteng. Mereka menginginkan adanya dialog terbuka yang membahas perkembangan kesepakatan politik, langkah yang telah dilakukan organisasi, serta kejelasan mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat Nias di lingkungan pemerintahan daerah.
Forum menegaskan siap menggelar aksi demonstrasi apabila dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dari pengurus DPC HIMNI Tapteng untuk membuka ruang dialog transparan. Mereka berharap persoalan tersebut segera mendapatkan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terus berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat. Bagi forum, transparansi dan komunikasi terbuka menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan aspirasi warga Ono Niha disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Hasanuddingulo)
