Diklaim Jadi Program Bupati, FRIC Minta Pemkab Kuningan Hormati Penggagas Acara

Elangmasnews.com, KUNINGAN – 3 September 2026, Rapat Paripurna Hari Jadi Kuningan ke-528 yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM, justru menyisakan polemik. Pasalnya, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar saat memaparkan capaian program menyebut “Penghargaan Masyarakat Pinunjul” sebagai program Pemkab.

Klaim itu dibantah keras penyelenggara aslinya, Waroeng Rakyat. Mereka menyebut acara itu bernama “Pangajen Rakyat Pinunjul” dan murni inisiatif komunitas, bukan APBD.

Sebagaimana dihimpun dari kuninganmas.com, Aktivis Waroeng Rakyat, Agi Rahaden Ranu, menyayangkan perubahan nama dan pengklaiman sepihak tersebut.

“Sumber anggaran penghargaan masyarakat pinunjul versi Bupati darimana? Plot anggarannya ada di SKPD mana kalau memang itu program Bupati? Kok tiba-tiba acara kami diklaim sepihak dan berubah namanya. Tanpa konfirmasi apapun ke Waroeng Rakyat, bahkan dalam video tayangan capaian program Bupati, foto yang ada logo Waroeng Rakyat pun dicrop,” kata Agi.

Agi menegaskan komunikasi awal dengan Pemkab hanya sebatas undangan pemenang Pangajen Rakyat Pinunjul untuk hadir di Paripurna. Ia menilai penghilangan nama penggagas tidak etis.

“Hal seperti itu tidak elok, jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada publik. Tidak sulit untuk memberikan apresiasi, cukup sebutkan saja organisasi penggagas dan tidak merubah nama acara,” ucapnya.

“Bupati sejauh ini seringkali mengadakan acara dengan label non-APBD, tapi jangan juga kebablasan, jangan mengklaim sepihak acara orang lain. Bupati hadir hanya sebagai tamu undangan ketika acara puncak kami berlangsung. Acara kami juga tidak disponsori Pemda atau APBD,” imbuhnya.

Mantan Wabup Edo: Undangan Datang dari Waroeng Rakyat, Bukan Pemkab

Sebagaimana dihimpun dari kuningan24jam.com H.M. Ridho Suganda alias Edo, mantan Wakil Bupati Kuningan, angkat bicara.

Edo mengaku dihubungi Waroeng Rakyat 4 bulan sebelum acara untuk testimoni. Saat itu tidak ada informasi dana APBD.

“Saya empat bulan lalu dihubungi sama teman-teman Warak, minta testimoni dan ajakan. Mereka menjelaskan teknis dan sebagainya. Enggak ada tuh mereka bilang acara itu dibiayai APBD,” ujar Edo.

Ia juga menyebut undangan acara puncak datang dari Waroeng Rakyat.

“Pas acara puncaknya kemarin saya diundang sama Warak, bukan sama Bupati apalagi Sekda. Jadi jelas Pangajen Rakyat Pinunjul 2026 itu acara Waroeng Rakyat,” tegasnya.

Edo meminta Pemkab lebih cermat. “Wadduuh, kalau katanya kurang teliti, sok lah diperbaiki. Tapi kan masa iya,” katanya.

Namun ia tetap mengapresiasi Waroeng Rakyat. “Acara Pangajen kan belum ada sebelumnya. Emang bagus teman-teman Warak mah, diskusi jalan, terobosannya alus pisan,” tuturnya.

Menanggapi polemik ini, Fast Respon Indonesia Center (FRIC) yang menaungi wadah unsur wartawan dan media di Indonesia, turut menyoroti.

H. Deden Hardening, A.Md, Sekretaris Jenderal DPP FRIC menegaskan pentingnya transparansi.

“Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap klaim capaian program harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada dokumen, ada anggaran, ada penyelenggara. Jika itu inisiatif masyarakat, maka negara wajib menghargai dan menyebutnya. Jangan sampai semangat sinergi justru melukai rasa keadilan penggagas. Pemerintah hadir untuk menguatkan, bukan mengambil alih.” Ujarnya.

Senada, Trisno Magrib, Ketua DPC FRIC Kuningan meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan tabayun.

“FRIC Kuningan mendorong Pemkab dan Waroeng Rakyat duduk bersama. Media punya fungsi kontrol sosial. Polemik ini jadi pelajaran agar ke depan setiap kegiatan, apalagi yang menyangkut penghargaan kepada rakyat kecil, dicatat dengan jelas siapa penggagas, sumber dananya, dan bentuk dukungannya. Jangan sampai niat baik mencerdaskan masyarakat justru menimbulkan
kegaduhan.” Pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemkab Kuningan terkait plot anggaran “Penghargaan Masyarakat Pinunjul” dan alasan perubahan nama dari “Pangajen Rakyat Pinunjul”.

Publik kini menunggu jawaban 3 hal: siapa penyelenggara, dari mana sumber pembiayaannya, dan atas dasar apa kegiatan itu diklaim sebagai program pemerintah daerah.

(EMN.TIMRED).