Diduga Dua Wartawati Mendapatkan Perlakuan Tidak Manusiawi Diusir Dari Kantor Dpd Partai Nasdem Purwakarta Saat Akan Melalukan Peliputan Meneguhkan Restorasi Di Usia Ke.15 Tahun.

ElangmasNews.com, PURWAKARTA, JAWA BARAT – Bermula saat dua wartawati jabarexpose.com merupakan pengurus dari organisasi. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) mendatangi kantor sekretariat partai nasdem dan juga wartawati dari media, sororaspirasi.my.id, kejadian itu terjadi pada hari rabu.11/11/2026 yang lalu di area kantor dpd partai nasdem purwakarta,

Diiduga dua wartawati ini yang berinisial (Ev) dan (Vr) saat acara pengukuhan restorasi di usia 15.thn, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan cara di usir dari kantor partai dpd nasdem purwakarta oleh oknum seorang ketua dpd langsung, ujarnya.

Lanjut (Ev) menyampaikan juga bahwa dirinya merasa dipermalukan dimuka umum bersama temannya yang berinisial (Vr) dengan wajah kecewa keluar dari kantor partai nasdem dpd purwakarta, pungkasnya.

Tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai penghalang-halangan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya dan itu bisa dipidana dengan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Pers,” tegasnya.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Dewan Pers mengingatkan, tindakan menghalangi wartawan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan fungsi pers.

Kegiatan wartawan ketika mencari informasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang memiliki dasar hukum.

Wartawan tidak bekerja hanya untuk kepentingan perusahaan media maupun dirinya sendiri, tetapi menjalankan fungsi pers untuk kepentingan masyarakat.

Wartawan saat mencari informasi itu merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang mandatnya berasal dari Undang Undang Pers,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memahami posisi publik dalam kerja jurnalistik.

Informasi yang dihimpun wartawan pada akhirnya ditujukan kepada masyarakat sehingga hambatan terhadap wartawan dapat berimbas pada hak masyarakat mengetahui suatu persoalan.

“Kerja jurnalistik adalah kerja untuk publik. Menghina jurnalis atau menghalangi jurnalis menjalankan pekerjaannya adalah menghina publik dan menghalangi perwujudan the public right to know serta menghalangi fungsi pers memberi informasi kepada publik dan melakukan kontrol sosial,” tegasnya.

Dewan Pers menilai penghormatan terhadap kerja jurnalistik menjadi bagian penting dalam menjaga kebebasan pers.

Kritik, koreksi atau ketidaksetujuan terhadap pemberitaan tetap dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia tanpa melakukan intimidasi maupun tindakan yang menghalangi wartawan bekerja.

(Nurhapipah & Red)