DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Pasang Badan untuk Pemkab Siak! Bupati Afni Zulkifli Hadapi Tekanan APBD, Pemerintah Pusat Diminta Peduli Nasib Daerah Penghasil Migas

ElangmasNews.com, JAKARTA – Ditengah merosotnya kemampuan keuangan daerah dan semakin beratnya tantangan pembangunan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi fiskal yang kini menjadi tantangan serius bagi kepemimpinan Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si.

Pakar hukum internasional tersebut menilai, persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak tidak boleh dipandang sebatas masalah penghematan belanja daerah. Ada persoalan lebih besar yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni menurunnya penerimaan daerah, berkurangnya transfer pemerintah pusat, serta pentingnya menjaga keberlangsungan sektor minyak dan gas bumi sebagai salah satu penopang perekonomian Siak.

Melalui pernyataannya dari Jakarta, Sabtu (31/10/2026), Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, menyoroti kondisi Kabupaten Siak yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, tetapi justru menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut pandangannya, Bupati Afni Zulkifli bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Siak membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang memadai agar tetap mampu menjalankan tanggung jawab pemerintahan di tengah penurunan pendapatan daerah.

APBD SIAK TERTEKAN, BUPATI AFNI HADAPI TANTANGAN BERAT

Berdasarkan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 yang dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD pada 25 September 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp160,17 miliar, dari Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.

Transfer pemerintah pusat juga tercatat berkurang sekitar Rp131 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan menjadi Rp623,06 miliar.

Penyesuaian tersebut turut berdampak terhadap belanja daerah yang direncanakan berkurang sekitar Rp134,69 miliar, dengan rancangan defisit anggaran sebesar Rp26,6 miliar.

Angka-angka tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, memandang situasi tersebut perlu disikapi secara serius, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh pemerintah pusat.

Baginya, pemerintah daerah tidak dapat dibebani tuntutan pembangunan yang semakin besar apabila kemampuan keuangannya terus mengalami penyusutan.

Bupati Afni Zulkifli dan jajaran OPD tetap memiliki kewajiban menjalankan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, mendukung pendidikan, kesehatan, pertanian, serta mempertahankan roda perekonomian masyarakat.

Namun, seluruh tanggung jawab tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.

Di sinilah Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah penghasil migas seperti Kabupaten Siak, agar kontribusi sumber daya alam daerah sejalan dengan dukungan fiskal yang diterimanya sesuai ketentuan.

JANGAN BIARKAN PEMKAB SIAK MENANGGUNG BEBAN FISKAL SENDIRIAN

Menurut Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, pemerintah pusat perlu mengevaluasi dampak kebijakan transfer ke daerah, khususnya bagi wilayah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi kebutuhan pembangunan cukup besar.

Ia menilai pembahasan mengenai dana bagi hasil migas, realisasi transfer pusat, serta kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data.

Pemerintah pusat, menurut pandangannya, perlu memahami bahwa penurunan pendapatan daerah dapat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Ketika anggaran pembangunan menyusut, program infrastruktur berpotensi tertunda. Ketika belanja sosial dikurangi, ruang bantuan bagi masyarakat rentan menjadi semakin terbatas. Begitu pula sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang memerlukan dukungan berkelanjutan.

Dalam bahan rancangan perubahan anggaran, belanja modal tercatat mengalami penurunan sebesar 27,23 persen, belanja transfer ke desa sebesar 22,80 persen, belanja hibah 22,63 persen, dan belanja bantuan sosial mencapai 43,29 persen.

Meski penurunan alokasi tersebut belum otomatis menunjukkan seluruh program akan terhenti, kondisi ini patut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kapasitas pelayanan dan pembangunan daerah.

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak semata-mata berorientasi pada pemangkasan angka dalam dokumen anggaran.

Efisiensi harus dilakukan dengan tetap mempertahankan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Ia menaruh perhatian pada pentingnya menjaga kemampuan Pemerintah Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus mendorong pemerintah pusat memberikan ruang fiskal yang lebih memadai sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

PT BUMI SIAK PUSAKO DISOROT: JANGAN SAMPAI ASET MIGAS TERABAIKAN

Di tengah tekanan APBD tersebut,Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan operasional PT Bumi Siak Pusako (BSP), badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi.

PT BSP merupakan salah satu aset strategis daerah yang keberhasilan operasional dan kinerja keuangannya memiliki arti penting bagi perekonomian Kabupaten Siak.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut menghadapi tantangan operasional, termasuk persoalan congeal atau pengentalan minyak yang dapat mengganggu kelancaran aliran minyak melalui jaringan pipa.

Gangguan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dievaluasi secara teknis karena berpotensi memengaruhi keandalan produksi.

Selain itu, berdasarkan bahan pengamatan lapangan yang diterima redaksi, terdapat sejumlah fasilitas dan jalur operasional yang terlihat ditumbuhi semak belukar, termasuk di sekitar jaringan pipa, tiang jaringan listrik, serta akses fasilitas pendukung produksi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai intensitas pemeliharaan, pengawasan aset, dan prioritas anggaran perawatan perusahaan.

Meski demikian, keberadaan vegetasi di sekitar fasilitas belum dapat dijadikan bukti bahwa manajemen telah mengurangi anggaran pemeliharaan atau melanggar standar keselamatan.

Penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis dan klarifikasi resmi dari PT BSP.

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, menekankan bahwa penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan keandalan operasional sektor migas.

Sebab, apabila fasilitas produksi yang menjadi sumber pendapatan tidak dipelihara secara memadai, penghematan jangka pendek justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar pada masa mendatang.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan pemeliharaan aset, kesiapan fasilitas, serta upaya pencegahan gangguan produksi.

Manajemen PT BSP juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai kondisi operasional perusahaan, realisasi anggaran pemeliharaan, dan langkah peningkatan keandalan produksi.

PROF DR SUTAN NASOMAL SH MH, DORONG PEMDA DAN DPRD SIAK PERKUAT PENGAWASAN BUMD

Perhatian Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, tidak berhenti pada persoalan anggaran daerah.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik daerah, khususnya yang memiliki kontribusi strategis terhadap penerimaan daerah.

Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan produksi, biaya operasional, kebutuhan investasi, efisiensi perusahaan, serta potensi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.

Menurut pandangannya, BUMD harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Keberadaan perusahaan daerah bukan sekadar simbol kepemilikan aset, melainkan harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Di sisi lain, upaya meningkatkan kontribusi BUMD juga perlu mempertimbangkan kebutuhan investasi dan pemeliharaan perusahaan agar tidak justru melemahkan kapasitas produksi.

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, memandang keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai kondisi PT BSP.

Penurunan APBD Kabupaten Siak juga tidak boleh langsung dikaitkan dengan gangguan produksi minyak tanpa dukungan data mengenai realisasi produksi, penerimaan migas, mekanisme dana bagi hasil, dan kontribusi perusahaan kepada daerah.

BUPATI AFNI MEMBUTUHKAN SINERGI, BUKAN SEKADAR TUNTUTAN PEMBANGUNAN

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, memberikan perhatian khusus terhadap beratnya tanggung jawab Bupati Afni Zulkifli dalam menjaga kesinambungan pemerintahan Kabupaten Siak.

Menurutnya, tekanan fiskal yang terjadi harus dijawab melalui kerja sama pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menilai berbagai kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda tanpa batas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pertanian, serta pemberdayaan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut menetapkan skala prioritas secara cermat, sementara pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan transfer dan pembagian penerimaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.

Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, juga mendorong agar Bupati Afni Zulkifli dan jajaran Pemkab Siak terus memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait guna memperjuangkan kepentingan fiskal daerah melalui mekanisme yang tersedia.

DPRD Kabupaten Siak diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, sekaligus mendukung langkah perbaikan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi Sutan Nasomal SH MH, perhatian terhadap kondisi Bupati Afni dan Pemkab Siak bukan berarti mengesampingkan pengawasan ataupun kritik. Justru dukungan harus disertai evaluasi yang objektif agar kebijakan daerah semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIAK KAYA MINYAK, MENGAPA RUANG FISKALNYA MENYEMPIT?

Pertanyaan besar yang menjadi perhatian Sutan Nasomal adalah bagaimana daerah penghasil minyak seperti Kabupaten Siak dapat memperkuat ketahanan fiskalnya ketika penerimaan daerah mengalami penurunan.

Kekayaan sumber daya alam memang tidak secara otomatis menjamin besarnya APBD karena penerimaan daerah juga dipengaruhi kebijakan transfer, formula dana bagi hasil, harga dan produksi migas, PAD, serta berbagai ketentuan fiskal lainnya.

Namun, kondisi tersebut justru menjadi alasan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Sutan Nasomal mendorong keterbukaan mengenai realisasi dana bagi hasil migas, perkembangan produksi, kinerja BUMD, dan program pembangunan yang mengalami penyesuaian anggaran.

Ia juga menaruh harapan agar seluruh pihak tidak hanya memperdebatkan siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi bersama-sama mencari jalan keluar yang terukur dan dapat dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Siak perlu memperkuat sumber pendapatan yang berkelanjutan, menjaga aset produktif, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif.

Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian terhadap kebutuhan fiskal daerah penghasil sumber daya alam agar pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan.

PESAN SUTAN NASOMAL SH MH SELAMATKAN KEUANGAN SIAK, JAGA MIGAS, LINDUNGI KEPENTINGAN RAKYAT

Di akhir pandangannya, Sutan Nasomal menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan keuangan Kabupaten Siak melalui langkah bersama, bukan sekadar pemangkasan anggaran.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang proporsional terhadap kondisi daerah, sementara Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD terus mengupayakan perbaikan pengelolaan keuangan dan penguatan sektor ekonomi strategis.

PT BSP sebagai salah satu aset penting daerah juga diharapkan mampu menjaga fasilitas produksi, meningkatkan keandalan operasional, serta memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian Siak.

Bagi Sutan Nasomal, tantangan fiskal yang dihadapi Bupati Afni Zulkifli harus menjadi momentum memperkuat sinergi, memperbaiki tata kelola, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kabupaten Siak tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Kekayaan sumber daya alamnya harus diupayakan menjadi manfaat nyata bagi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan keuangan daerah.

Di tengah tekanan APBD 2026, publik kini menantikan langkah konkret pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD, dan manajemen PT BSP dalam menjawab persoalan fiskal serta menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Sebab, yang paling penting bukan sekadar seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat, melainkan seberapa kuat pemerintah menjaga pelayanan publik, aset daerah, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Siak.*krN/Rishki

Catatan redaksi: Angka keuangan bersumber dari bahan Nota Keuangan RAPBD-P Kabupaten Siak 2026 dan perlu dicocokkan dengan dokumen resmi. Pernyataan yang diatribusikan kepada Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal merupakan penyusunan editorial dari bahan yang diberikan dan perlu mendapat persetujuan narasumber sebelum dipublikasikan sebagai pernyataan langsung. Redaksi tetap perlu meminta konfirmasi PT BSP dan pihak terkait mengenai pemeliharaan fasilitas, produksi, dan kontribusi pendapatan daerah. Nara Sumber Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Ketua Umum YLBH Mualaf Indonesia Profesor Sutan Nasomal Call Center 087719021960

Red