BRAVO DPRD OKU! Siap Kawal Transparansi SPMB, Data Siswa SMP Negeri Akan Dibuka ke Publik

Elangmasnews.com, BATURAJA, OKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menunjukkan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. DPRD menyatakan siap menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait polemik penerimaan siswa baru, khususnya di SMP Negeri 1 OKU yang belakangan menjadi sorotan publik.

 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan SPMB tersebut digelar pada Senin, 22 Juni 2026, sekitar pukul 10.00 WIB di ruang Komisi I DPRD Kabupaten OKU. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD, perwakilan media massa, serta sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

 

Dalam kesempatan itu, awak media Elangmasnews.com bersama sejumlah rekan media lainnya meminta penjelasan kepada DPRD mengenai tindak lanjut hasil rapat dan langkah yang akan diambil terhadap berbagai laporan masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan, Sekretaris DPRD OKU, Awal Fajri, ST, menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini belum dapat memberikan keterangan secara rinci karena masih menunggu data resmi dari Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah terkait.

 

“Kami belum bisa menjelaskan secara detail karena data yang kami butuhkan hingga saat ini belum kami terima. Kami tidak ingin berspekulasi atau mengambil kesimpulan tanpa didukung data yang jelas dan akurat,” ujar Awal Fajri,ST.

Menurutnya, DPRD berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, seluruh keputusan dan rekomendasi nantinya akan didasarkan pada fakta dan dokumen resmi yang diterima dari pihak terkait.

 

Awal Fajri,ST. juga mengungkapkan bahwa DPRD membuka kemungkinan untuk membentuk Posko Pengaduan Masyarakat apabila memang diperlukan. Posko tersebut nantinya bertujuan menampung laporan warga yang merasa dirugikan atau menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses SPMB.

 

Sementara itu, terkait nasib siswa yang belum diterima di sekolah tujuan, DPRD bersama pihak terkait telah membahas solusi agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terjamin melalui penempatan di sekolah negeri lainnya yang masih memiliki daya tampung.

 

“Kami sepakat bahwa hak pendidikan anak-anak harus tetap diperjuangkan. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena persoalan administrasi atau teknis dalam proses penerimaan,” tegas Awal Fajri,ST.

 

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD OKU lainnya, M. Soleh Tito, ST, yang turut hadir dalam rapat tersebut. Keduanya sepakat bahwa penyelesaian persoalan SPMB harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Terkait kemungkinan adanya laporan yang akan disampaikan oleh Sriwijaya Corruption Watch (SCW), DPRD menilai seluruh informasi dan dugaan yang berkembang harus terlebih dahulu dikaji secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum dan data yang kuat.

 

DPRD juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat serta-merta menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum seluruh data penerimaan siswa dari Dinas Pendidikan maupun SMP Negeri 1 OKU diserahkan dan dilakukan verifikasi secara terbuka.

Di akhir pernyataannya, Awal Fajri,ST. berharap seluruh pihak dapat bersabar dan memberikan kesempatan kepada DPRD untuk bekerja secara profesional. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal proses ini hingga diperoleh hasil yang maksimal, demi terwujudnya sistem penerimaan siswa yang jujur, adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

 

“Perjuangan belum usai. DPRD OKU akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh data penerimaan siswa dapat dibuka secara transparan dan masyarakat memperoleh kejelasan yang sebenarnya,” pungkasnya.

DPRD.,OKU.,OKE.

Pewarta:( M.Tohir)
(EMN.TIM/RED).