AKPERSI Karawang Desak Pemkab Buka Data Pengawasan THM Viral: “Jangan Bergerak Hanya Setelah Ramai”

Karawang – elangmasnews.com,- Mencuatnya video yang diduga memperlihatkan aktivitas di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Karawang memicu sorotan publik terhadap kinerja pengawasan pemerintah daerah. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang menilai polemik tersebut harus menjadi momentum untuk menguji transparansi dan efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Karawang.

Sekretaris DPC AKPERSI Kabupaten Karawang, Gumilar, secara tegas mempertanyakan mengapa respons pemerintah terkesan muncul setelah video tersebut viral di media sosial. Ia meminta Pemkab Karawang tidak hanya berfokus pada dampak viralnya video, tetapi juga membuka informasi secara menyeluruh terkait legalitas, perizinan, dan pengawasan terhadap tempat usaha yang menjadi sorotan masyarakat.

“Pertanyaan publik hari ini bukan hanya soal video yang beredar. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana sistem pengawasan pemerintah berjalan. Apakah tindakan baru dilakukan setelah persoalan menjadi viral?” ujar Gumilar, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah tempat hiburan yang kini menjadi perhatian publik telah menjalankan operasional sesuai ketentuan yang berlaku dan berada dalam pengawasan aktif pemerintah daerah.

AKPERSI mendesak Bupati Karawang untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan terhadap tempat hiburan malam, termasuk status perizinan dan hasil evaluasi terhadap lokasi yang sedang diperiksa.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas. Transparansi sangat penting agar tidak muncul spekulasi yang justru memperkeruh situasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Gumilar menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada klarifikasi atau respons sesaat. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh operasional THM di Kabupaten Karawang guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai regulasi. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan secara objektif kepada masyarakat. Yang tidak boleh adalah membiarkan ruang spekulasi terus berkembang,” katanya.

AKPERSI juga menekankan pentingnya penegakan aturan yang adil dan tidak diskriminatif. Menurut organisasi tersebut, seluruh pelaku usaha harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa melihat latar belakang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.

“Penegakan aturan harus berlaku setara. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua pihak harus diperlakukan sama,” ujar Gumilar.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, AKPERSI mengajak masyarakat untuk tetap menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan instansi berwenang. Namun, hasil pemeriksaan tersebut harus diumumkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan, fakta, dan tindakan nyata. Pemerintah harus menjawab keresahan publik dengan transparansi serta penegakan aturan yang konsisten,” pungkasnya.

Mencuatnya kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga kepercayaan publik. Di tengah derasnya arus informasi dan sorotan masyarakat, transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berjalan secara akuntabel serta bebas dari berbagai asumsi dan dugaan yang berkembang di ruang publik.(Red)