TAPANULI TENGAH, -Elangmasnews.com) Lebih dari dua bulan berlalu sejak bencana alam menghantam Desa Sibio-bio, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Namun hingga hari ini, satu korban jiwa masih hilang tanpa kepastian. Di tengah waktu yang terus berjalan, keluarga korban justru harus berjuang sendiri melakukan pencarian, sementara publik mulai mempertanyakan kehadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah.
Peristiwa memilukan ini bukan hanya soal bencana alam, tetapi telah berkembang menjadi potret luka kemanusiaan yang menimbulkan pertanyaan besar: apakah tanggung jawab pemerintah berhenti ketika status tanggap darurat berakhir?
Korban yang hingga kini belum ditemukan diketahui bernama Radina Mendrofa. Sejak bencana terjadi pada 25 November 2025, keluarga mengaku belum melihat adanya operasi pencarian lanjutan yang berjalan maksimal dari pihak berwenang.
Merasa tidak mendapatkan kepastian, keluarga korban akhirnya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, meminta negara hadir dan tidak menutup mata terhadap penderitaan mereka.
Perwakilan keluarga korban, Ratakan Zendato, kepada kru Metro-online.co, Jumat (6/2/2026), menyampaikan bahwa keluarga terpaksa melakukan pencarian secara mandiri bersama masyarakat sekitar, dengan peralatan seadanya dan tanpa dukungan maksimal dari tim resmi.
“Sudah lebih dari dua bulan kami mencari sendiri keluarga kami. Kami hanya ingin pemerintah benar-benar hadir, bukan sekadar hadir dalam laporan atau pernyataan,” ungkap Ratakan dengan nada penuh harap.
Fakta di lapangan menunjukkan, menurut keluarga korban, pencarian terhadap dua korban sebelumnya juga lebih banyak dilakukan melalui upaya swadaya masyarakat. Kondisi ini memunculkan gelombang pertanyaan publik terkait keseriusan Pemkab Tapanuli Tengah dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Publik kini mulai mempertanyakan, apakah pencarian korban bencana hanya menjadi prioritas ketika sorotan masih ramai, lalu perlahan meredup ketika perhatian publik mulai berkurang?
Sorotan juga mengarah pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam operasi pencarian korban. Namun hingga saat ini, keluarga korban mengaku belum melihat adanya langkah pencarian yang berjalan secara intensif dan berkelanjutan.
Kru Metro-online.co menyebutkan, komunikasi dengan Kepala BPBD Tapanuli Tengah, Leo Sinaga, telah dilakukan melalui telepon dan pesan WhatsApp. Bahkan sempat direncanakan pertemuan dengan keluarga korban untuk membahas kelanjutan pencarian.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pertemuan tersebut belum terlaksana. Kepala BPBD diketahui sedang berada di luar daerah dan belum memberikan tanggapan resmi terkait kelanjutan operasi pencarian korban.
Situasi ini memperkuat persepsi publik bahwa penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menyisakan tanda tanya besar, khususnya dalam hal keberlanjutan pencarian korban hilang.
Padahal secara moral dan berdasarkan prinsip kemanusiaan, setiap korban bencana berhak ditemukan dan diperlakukan secara layak. Tanggung jawab tersebut melekat pada negara, termasuk pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat lokal.
Dalam surat terbuka yang disampaikan, keluarga korban secara tegas meminta Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal serta tidak membiarkan keluarga korban berjuang sendiri dalam mencari kepastian nasib anggota keluarganya.
Bagi keluarga korban, persoalan ini bukan sekadar angka statistik korban bencana, melainkan tentang martabat, hak kemanusiaan, dan kepastian nasib orang yang mereka cintai.
“Kami hanya ingin keluarga kami ditemukan. Jangan biarkan kami merasa sendirian menghadapi bencana ini,” ungkap keluarga korban.
Peristiwa ini kini menjadi ujian moral sekaligus ujian kepemimpinan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Publik menanti apakah pemerintah daerah mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyatnya, atau justru membiarkan waktu mengubur harapan keluarga korban,tutupnya.
(HG)






