Diduga Selewengkan Dana BOS 10 Milyar, Disdikbud Subang Dipanggil DPRD.
Subang,Jawa Barat,-elangmasnews.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat akhirnya memenuhi panggilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang hari ini, Rabu (25/6/2025), setelah sebelumnya mengabaikan permintaan resmi terkait salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
Audit tersebut menemukan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SD dan SMP dengan nilai mencapai Puluhan miliar rupiah.
Ketua Komisi IV DPRD Subang, Zainal Mufid Z, S.H., mengungkapkan kekesalannya atas sikap Disdikbud yang tidak responsif.
“Kita sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan, tetapi hingga hari ini belum ada tanggapan,” kata Zainal dengan nada kecewa kepada Awak Media.
Penolakan Disdikbud untuk memberikan salinan temuan BPK memicu dugaan adanya kerugian negara yang signifikan.
“Saya menduga, temuan lebih dari Rp10 miliar, karena sudah kita ingatkan meminta surat salinan BPK 2024 tidak ada respons untuk memberikan,” tambah Zainal.
Kepala Dinas Berdalih ‘Evaluasi Saja’
Saat dikonfirmasi mengenai kehadirannya di gedung DPRD Subang terkait pemanggilan Komisi IV, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Nunung Suryani, menampik adanya kaitan dengan kasus penyelewengan dana BOS.
“Tidak, hanya undangan evaluasi saja,” kilahnya.
Namun, temuan BPK menunjukkan indikasi kerugian negara yang fantastis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp10 miliar dalam penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2023-2024.
Temuan ini terungkap setelah BPK melakukan audit terhadap 47 Sekolah Dasar (SD) dan 31 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Subang. Masing-masing tingkat pendidikan diduga menyumbang Rp5 miliar, sehingga total temuan mencapai Rp10 miliar dari 78 sekolah.
Dana BOS yang seharusnya dialokasikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan ini, diduga kuat digunakan secara tidak semestinya.
BPK bahkan telah mendesak agar dana yang diselewengkan segera dikembalikan ke kas negara.
Pengakuan Adanya Temuan BPK
Kepala Disdikbud Kabupaten Subang, Nunung Suryani, akhirnya membenarkan adanya pengawasan dan temuan dari BPK terkait 47 SD negeri dan sejumlah besar SMP.
“Memang banyak temuan dari BPK di tingkat SD dan SMP,” ujar Nunung.
Kabar penyelewengan dana BOS ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang, Ellys Langi.
“Kabar itu sudah kami ketahui. Bahkan kami dan Pak Bupati pernah mengundang para Kepala Sekolah SD dan SMP untuk berdiskusi, apa persoalannya sehingga banyak temuan BPK,” ungkap Ellys dengan nada prihatin, menambahkan bahwa Dewan Pendidikan sangat menyesalkan kejadian ini.
Sebelumnya, pengakuan serupa juga datang dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Subang. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat sekolah dasar Kabupaten Subang, Entang, juga mengakui adanya temuan BPK terkait dugaan ketidakjelasan penggunaan Dana BOS.
“Iya memang ada temuan dari BPK, tapi nilainya tidak sampai Rp5 miliar,” kata Entang.
Meskipun sempat ada bantahan terkait besaran angka Rp5 miliar pada awal pemeriksaan, kini angka total kerugian negara dari gabungan temuan di SD dan SMP mencapai Rp10 miliar.
Pihak Disdikbud dan K3S menyatakan masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK untuk mengetahui detail temuannya.
Temuan BPK ini menjadi sorotan tajam, mengingat Dana BOS adalah tulang punggung operasional sekolah.
Jika dugaan penyelewengan ini terbukti, dampaknya akan sangat merugikan dunia pendidikan di Subang dan berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Publik kini menanti langkah konkret dari Disdikbud Kabupaten Subang serta tindak lanjut dari BPK dalam menuntaskan kasus ini. ( Hrn/Tim.)
