Efek BPK, Temuan Kualitas Proyek Buruk, Bantuan Pusat Untuk PUPR Subang Nihil.
Subang,-elangmasnews.com,Ditengah janji Bupati Subang untuk mewujudkan jalan mulus dalam dua tahun, kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang justru menunjukkan gambaran yang kontras.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, yang mengacu pada periode pemeriksaan 2023-2024, menemukan adanya “kekurangan volume belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan” dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Temuan ini menjadi sorotan serius lantaran mengindikasikan bahwa pekerjaan fisik yang seharusnya terealisasi tidak mencapai kuantitas atau volume yang telah direncanakan dan dibayarkan, memicu kekhawatiran akan potensi kerugian keuangan daerah.
Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa hingga pertengahan tahun anggaran 2025, realisasi dana transfer dari pemerintah pusat ke PUPR Subang tercatat nihil.
Data Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per 29 Juni 2025 secara jelas menunjukkan bahwa Dinas PUPR Subang belum menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum senilai Rp 13,14 miliar, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 90,17 miliar.
Dengan demikian, total potensi dana pusat yang belum terserap mencapai lebih dari Rp 90,17 miliar hingga 1 Juli 2025. Angka nol mutlak ini menjadi sinyal serius adanya hambatan signifikan dalam proses perencanaan, tender, atau pemenuhan persyaratan pencairan dana dari pemerintah pusat.
Optimalisasi Anggaran Terbatas di Tengah Desakan BPK
Di samping tantangan dana pusat yang mandek, PUPR Subang juga dihadapkan pada peringatan dari BPK terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus diselesaikan dalam 60 hari kerja sejak 23 Mei 2025. Ini menggarisbawahi urgensi pemulihan kerugian dan penataan administrasi keuangan di lingkungan dinas tersebut.
Menanggapi situasi ini, Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PUPR Subang, David Samsi Ramdani, menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pemeliharaan jalan, khususnya di wilayah perkotaan.
“Sesuai visi misi dan program Pak Bupati Reynaldi, kami siap Ngabret menjalankan perbaikan jalan. Meskipun anggaran pemeliharaan sangat terbatas, kami akan maksimalkan yang ada,” ujar David.
David mengungkapkan realitas di lapangan, bahwa anggaran pemeliharaan jalan yang bersifat rutin di tahun 2025 hanya sebesar Rp 2 miliar, ditambah anggaran pemeliharaan berkala yang jauh lebih kecil, yakni sekitar Rp200 jutaan.
Angka ini jauh dari ideal, mengingat seharusnya anggaran pemeliharaan mencapai 20 hingga 30 persen dari total pagu anggaran jalan.
Kesenjangan ini menunjukkan tekanan fiskal yang signifikan pada APBD Subang dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan.
“Kami berharap di perubahan anggaran dan tahun mendatang, anggaran pemeliharaan jalan bisa bertambah signifikan untuk memenuhi kebutuhan jalan-jalan kabupaten yang rusak di daerah,” pungkas David.
Pertanyaan Besar tentang Tata Kelola dan Akuntabilitas
Situasi yang dihadapi Dinas PUPR Subang saat ini adalah gambaran nyata dari kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah. Nolnya penyerapan dana pusat memunculkan pertanyaan besar tentang kesiapan dan kapasitas birokrasi dalam merespons peluang fiskal dari pemerintah pusat.
Apakah ini akibat kendala teknis dalam penyusunan proposal, kegagalan lelang, atau birokrasi yang lamban dalam memenuhi persyaratan administrasi dari Jakarta?
Di sisi lain, temuan BPK mengenai kekurangan volume proyek dan desakan penyelesaian TGR menambah beban akuntabilitas Dinas PUPR. Hal ini bukan hanya masalah efisiensi, tetapi juga integritas dalam pelaksanaan proyek-proyek vital bagi publik.
Tanpa perbaikan sistematis dan percepatan penyerapan dana yang akuntabel, janji pembangunan infrastruktur yang mulus di Subang akan semakin sulit terwujud. (Hrn/Tim)
