Medan,Elangmasnews.com,- 11 September 2025 — Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan A.H. Nasution No. 1C, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Massa menuntut agar Kejati segera memeriksa Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sahri, dan Wakil Ketua DPRD, Hamdani Saputra, terkait dugaan penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Aksi ini merupakan bentuk keresahan publik atas dugaan pemborosan anggaran di tubuh legislatif. FRAKSI menyoroti nilai SPPD yang dinilai fantastis, yakni mencapai Rp1,1 miliar untuk Zakky Sahri dan sekitar Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk Hamdani Saputra. Jumlah tersebut dianggap tidak sebanding dengan manfaat bagi masyarakat dan berpotensi melanggar hukum.
“Pemborosan dana rakyat untuk perjalanan dinas adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusional,” tegas Koordinator Aksi, Muhammad Helmi. Ia menambahkan, tanpa transparansi, publik berhak mencurigai adanya rekayasa, mark-up, hingga potensi tindak pidana korupsi.
Selain itu, FRAKSI juga menuding DPRD Deli Serdang di bawah kepemimpinan Zakky Sahri dan Hamdani Saputra gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tidak adanya laporan rinci mengenai tujuan, durasi, dan manfaat perjalanan dinas disebut memperkuat kecurigaan masyarakat.
FRAKSI menuntut Kejati Sumut segera memanggil Hamdani Saputra dan memeriksa penggunaan anggaran SPPD secara transparan. Mereka juga mendesak agar Kejati mengusut tuntas dugaan mark-up dan perjalanan fiktif yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Apabila terbukti ada praktik SPPD fiktif atau mark-up, hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” tegas Helmi.
Aksi yang diikuti ratusan massa ini berlangsung dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan. Para pengunjuk rasa mendesak agar Kejati Sumut tidak menutup mata atas dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
FRAKSI menegaskan, jika setelah pelaporan resmi dugaan ini Kejati tidak menindaklanjuti, mereka berjanji akan kembali dengan jumlah massa tiga kali lipat dari aksi hari ini.
*Medan:TimRed*.
Related posts:
Wakil Ketua KAPIR Rahmad Situmorang: Jangan Giring Opini Soal Tunjangan DPRD, Fakta Tunjangan OPD dan Proyek Mangkrak Era Wali Kota Medan Justru Menganga 
Diskusi Publik Hari Anti Narkoba Internasional, Komitmen Berantas Narkoba UHN Tes Urine Mahasiswa Baru 
Telkom Dukung Digitalisasi PT Gadai Ogan Baru melalui Indibiz Ruko 
Next Sumatera 2025: Memperkuat Literasi AI bagi Pelaku UMKM dan Kreator Digital 
Rangkaian Peringatan HANI 2025, PKS Dukung Poldasu Jadikan Sumut BERSINAR 
Gubsu Bobby Nasution Dukung Penutupan THM yang Langgar Aturan di Sumut 
Masyarakat Desak APH Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof. Sutan: “APH Jangan Tutup Mata!” 
Ketua Umum LSM Gempur Kecam Ledakan Amarah MR Siregar Terhadap Media 
Al-Washliyah Bermunajat: Doa untuk Indonesia yang Lebih Baik 
Pasar Murah DPRD Deli Serdang Tuai Kritik, Warga Nilai Hanya Untungkan Orang Kaya
