Waspada Gagal Bayar di Akhir Tahun : Realisasi APBD Subang di Pertengahan Tahun 2025 Tertatih, Belanja Modal Kritis.
Subang,-elangmasnews.com – Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang pada pertengahan tahun anggaran 2025 menjadi sorotan.
Menurut data rilis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, per 27 Juni 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Subang menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, jauh di bawah target proporsional.
Kondisi ini, berdasarkan evaluasi dari Kementerian Keuangan, menjadi ‘lonceng peringatan’ serius bagi Pemkab Subang untuk mencapai target pembangunan daerah tahun ini.
Data postur APBD yang dipublikasikan per 27 Juni 2025 melukiskan gambaran yang suram. Realisasi Pendapatan Daerah baru menyentuh Rp 689,59 miliar atau 23,73% dari target Rp 2,9 triliun. Di sisi lain, serapan Belanja Daerah sedikit lebih tinggi di angka Rp 800,71 miliar atau 26,68% dari pagu anggaran Rp 3 triliun.
“Realisasi di bawah 30% pada pertengahan tahun adalah sinyal kuat bahwa mesin fiskal daerah sedang berjalan lambat,” demikian peringatan yang tersirat dari data tersebut.
Ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi Pemkab Subang dalam sisa enam bulan ke depan.
Stagnasi Pembangunan dan Dampak Sosial
Titik paling kritis yang terungkap dari data tersebut adalah performa Belanja Modal. Dengan realisasi hanya 2,84% atau Rp 7,96 miliar dari anggaran Rp 280,72 miliar, ini adalah sebuah lampu merah. Ini berarti pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi hak rakyat, seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, atau fasilitas kesehatan. Praktis mengalami stagnasi di semester pertama.
“Hal ini menimbulkan ironi, di mana Belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan aparatur sudah terserap 43,45%, hampir sesuai jadwal. Mesin birokrasi untuk urusan internal berjalan normal, namun mesin untuk pelayanan dan pembangunan publik justru tersendat,” menurut analisis dari data yang dirilis.
Kondisi ini diperparah dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang hanya 14,33%, mengindikasikan bahwa program pelayanan publik berjalan lesu. Lebih memprihatinkan lagi, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) tercatat masih 0%.
“Nol persen untuk Bansos di tengah tahun adalah sebuah anomali yang menyakitkan. Ini berarti dana yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi warga miskin dan rentan sama sekali belum tersalurkan,” demikian catatan kritis dari data tersebut.
Tantangan di Sisi Pendapatan
Masalah tak hanya di sisi belanja. Data dari Kementerian Keuangan juga menyoroti kelemahan fundamental di sisi pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cermin kemandirian fiskal, baru terealisasi 22,09%. Sektor Retribusi Daerah bahkan terpuruk di angka 14,68%.
Struktur pendapatan pun menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer pusat (TKDD), yang porsinya mencapai lebih dari 60% total pendapatan. Sementara itu, pos Pendapatan Hibah yang dianggarkan Rp 14 miliar, realisasinya masih nihil.
Tantangan Raksasa di Semester Kedua
Dengan sisa waktu enam bulan, Pemkab Subang dihadapkan pada tugas raksasa. Mereka harus mengejar sisa target pendapatan dan belanja lebih dari 70%. Hal ini menuntut adanya akselerasi luar biasa, terobosan birokrasi dalam proses pengadaan, dan percepatan eksekusi program di lapangan.
“Jika tren ini berlanjut, risiko gagal bayar pada pihak ketiga dan tidak tercapainya target pembangunan di akhir tahun sangat besar,” demikian peringatan dari data rilis Kementerian Keuangan.
Artinya, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi total dan mengambil langkah-langkah darurat untuk memastikan APBD dapat dioptimalkan demi kepentingan rakyat.
(Hrn/Tim)
