Batubara,ELANGMASNEWS.COM, – Dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan kembali mencuat di Kabupaten Batubara. Kali ini, tiga jurnalis lokal menjadi korban tindakan sewenang-wenang saat menjalankan tugas peliputan di kantor Inspektorat Batubara, Selasa (23/9/2025).
Peristiwa bermula ketika para wartawan mengikuti seorang wakil BPD Desa Sei Raja yang hendak melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa. Namun, bukannya mendapat akses informasi, mereka justru menghadapi perlakuan yang dianggap menghalangi kerja jurnalistik.
Seorang petugas inspektorat bernama Yayan meminta agar seluruh telepon genggam, baik milik wartawan maupun perwakilan BPD, dikumpulkan dan disimpan di ruangan terpisah. Ia beralasan, tindakan itu merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kantor tersebut.
“Karena SOP di sini seperti itu,” ujar Yayan kepada awak media, sembari memerintahkan anggotanya membawa semua HP ke ruangan berbeda. Akibatnya, wartawan tidak dapat melakukan dokumentasi maupun perekaman jalannya pertemuan.
Tindakan tersebut langsung diprotes para jurnalis. Menurut mereka, penyitaan HP atas nama SOP jelas melanggar prinsip keterbukaan dan bertentangan dengan tugas pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Atas insiden ini, seorang wartawan bernama Rudi bersama dua rekannya resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batubara. Mereka menilai tindakan Yayan memenuhi unsur penghalangan kerja pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang mengancam pelaku dengan pidana dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.
Selain jerat pidana, oknum ASN juga berpotensi dikenakan sanksi disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini karena tindakan Yayan dinilai mencoreng citra instansi, melanggar profesionalitas, dan mengganggu netralitas aparat pemerintahan.
Sejumlah awak media di Batubara mendesak Bupati agar turun tangan menindak tegas Kepala Inspektorat dan petugas bersangkutan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Inspektorat Batubara terkait peristiwa yang dinilai mencederai marwah kebebasan pers sekaligus integritas pelayanan publik tersebut.
Wartawan: ( Rudi cobra).
*(EMN.TIM)*
Related posts:
Diduga Dibekingi Aparat, Galian C Ilegal di Desa Perjuangan Terus Beroperasi: Kapolres Batubara Diminta Bertindak Tegas 
Dana Desa Rp.250 juta Diduga Dikorupsi Kades Cisampih, IRDA Akan Menggandeng APH Untuk Monitoring. 
Kuasa Hukum Investor Jaten Desak Presiden Prabowo, DPR, dan Seluruh Pemerintah Daerah untuk Melindungi Investor Lokal Pribumi 
Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH: Dugaan Pasal Tidak Masuk Akal dalam Kasus Penganiayaan Wartawan di Soppeng 
Pendidikan Simalungun Diamputasi, Kajari Janjikan Kasus Rampung 17 Oktober 
Pemberitaan Terkait Hari Prasetyo Dinilai Subyektif dan Tendensius, Sahabat IWOI se-Nusantara Bereaksi Keras 
Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Minta Presiden RI Tegas Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu 
Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Kades Sei Raja Terancam Dipidanakan – Warga Desak APH dan Inspektorat Bertindak Tegas 
Irwasda Polda Sumsel Lakukan Asistensi dan Pengecekan Dapur Makan Bergizi Gratis di Polres OKU 
Rapat Dengar Pendapat di DPRD OKU Bahas Polemik PAW Kades Tanjung Kemala
