Palembang, ElangMasNews.Com,, 3November 2025 — Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sumatera Selatan resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2025–2030 dalam sebuah acara yang digelar di Aula DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kegiatan ini dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, perwakilan pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta organisasi masyarakat sipil.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum AIPI Pusat, Dr. Alfitra Salamm, APU, yang menegaskan bahwa AIPI harus menjadi laboratorium pemikiran dan pusat kajian kebijakan publik yang mampu menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Dr. Alfitra menyampaikan bahwa tantangan politik lokal semakin kompleks, mulai dari prioritas pembangunan daerah, lemahnya tata kelola partai politik, hingga munculnya gejala normalisasi pelanggaran demokrasi. Ia menekankan perlunya sinergi antara akademisi dan pemangku kebijakan untuk memperkuat kualitas demokrasi.
Acara pengukuhan turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dienaldi, yang memberikan apresiasi atas kiprah AIPI sebagai mitra strategis legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD Sumsel selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan kalangan akademik dalam rangka memperkaya proses perumusan kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua AIPI Sumatera Selatan, Dr. (c) Ade Indra Chaniago, M.Si, menyoroti pentingnya adaptasi ilmuwan politik di era digital. Ia menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang besar bagi efisiensi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik, namun juga mengandung risiko manipulasi tanpa literasi politik dan etika digital yang memadai.
Usai prosesi pengukuhan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Publik bertema “Politik di Era AI”, menghadirkan tiga narasumber: Dr. (c) Aris Munandar, M.Si (Universitas Taman Siswa Palembang), Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si (Dekan FHISIP Universitas Terbuka), dan Dr. Alfitra Salamm, APU (Ketua Umum AIPI).
Dalam pemaparannya, Dr. Meita menegaskan bahwa perkembangan AI telah mengubah cara manusia memahami kekuasaan, informasi, dan opini publik. Ia menekankan pentingnya memastikan agar pemanfaatan teknologi tetap berpijak pada etika dan nilai kemanusiaan dalam proses politik.
Sementara itu, Dr. (c) Aris Munandar menilai bahwa AI tidak sekadar alat teknis, tetapi juga medium baru pembentukan opini dan perilaku politik. Ia menegaskan perlunya peran AIPI dalam membangun kesadaran kritis masyarakat agar demokrasi tetap substansial. Dr. Alfitra turut menambahkan pentingnya inovasi kebijakan berbasis riset, termasuk gagasan Otonomi Khusus Sumatera Selatan yang perlu dikaji secara ilmiah demi pemerataan pembangunan.
Melalui pengukuhan dan diskusi publik ini, AIPI Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang pikir strategis bagi pengembangan ilmu politik dan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masa depan.
Pewarta:( M.TOHIR).
Sumber Berita: BRy.
*EMN.Tim*
Related posts:
Premanisme politik Bubarkan Aksi Tolak kenaikan Tarif PDAM, Demokrasi Oku Terkoyak 
Rapat Dengar Pendapat di DPRD OKU Bahas Tuntutan Penurunan Tarif PDAM 
Rapat Dengar Pendapat di DPRD OKU Bahas Polemik PAW Kades Tanjung Kemala 
RDP OKU: Proses PAW Kades Tanjung Kemala Dievaluasi 
DPW MSKI Sumsel dan PB Front Pemuda Merah Putih Laporkan Dugaan “Abuse of Power” Wakil Walikota Palembang ke DPRD Kota Palembang 
Pengamat: DPP Gerindra Harus Bersikap, Kami Kawal Sampai MKD 
Musyawarah PAW Desa Tanjung Kemala Diwarnai Perbedaan Pendapat 
FRONT PERLAWANAN RAKYAT LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH BAWASLU OKU 
LSM HARIMAU Pertanyakan Transparansi Dana Publikasi Sekretariat DPRD OKU 
LSM HARIMAU Dukung Langkah MARKASS, Desak APH Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD dan OPD OKU
