Karawang, elangmasnewd.com,- 20 Mei 2025 – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online di Karawang yang tergabung dalam *Aliansi Ojol Karawang Bergerak* hari ini menggelar aksi mogok massal dan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan transportasi online yang dianggap merugikan para driver.
Aksi ini diawali dengan pemadaman aplikasi secara serentak oleh seluruh pengemudi yang tergabung dalam aliansi. Selanjutnya, massa turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di dua lokasi, yakni di Jakarta dan di depan Kantor Bupati Karawang.
**Tuntut Revisi Kepmenhub 667 dan 1001**
Inti dari protes ini adalah desakan terhadap pemerintah pusat untuk merevisi Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 667 dan No. 1001 Tahun 2022. Para pengemudi menilai aturan yang mengatur tarif serta sistem potongan dari perusahaan aplikator tersebut tidak adil dan menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami sudah bersatu. Ini bentuk perlawanan kami atas ketidakadilan yang selama ini terjadi. Tuntutan kami jelas dan terukur,” ujar Guruh Yanuar, Ketua Presidium Aliansi Ojol Karawang Bergerak, dalam orasinya.
**Delapan Tuntutan Pengemudi**
Dalam aksinya, para pengemudi membawa delapan tuntutan utama, antara lain:
1. Penyesuaian tarif menjadi Rp 3.500–Rp 3.750 per kilometer.
2. Tarif minimum per perjalanan sebesar Rp 14.000 hingga Rp 15.000.
3. Pembatasan potongan biaya jasa oleh aplikator maksimal sebesar 15%.
4. Transparansi transaksi antara pengemudi dan aplikator.
5. Pelibatan perwakilan pengemudi dalam penentuan tarif.
6. Penghapusan promo tarif murah yang merugikan pengemudi.
7. Pelimpahan kewenangan tata kelola transportasi online ke pemerintah daerah.
8. Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Moda Transportasi Berbasis Aplikasi yang berpihak pada pengemudi.
**Dukungan DPRD Karawang**
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, yang menemui massa aksi, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para pengemudi. Ia mengakui bahwa potongan hingga 45% dari perusahaan aplikasi dan promo tarif rendah telah membuat pendapatan pengemudi jauh dari kata layak.
“Kebijakan tarif saat ini memang belum mencerminkan kebutuhan hidup layak, terutama di Karawang. Meskipun ini ranah kebijakan pusat, kami dari DPRD dan pemerintah daerah siap mengawal aspirasi ini sampai ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan,” tegas Endang.
**Perjuangan Panjang Menuju Regulasi yang Adil**
Upaya para pengemudi untuk memperjuangkan regulasi yang lebih adil bukan hal baru. Pada tahun 2023, mereka pernah mengusulkan pengesahan Perda tentang moda transportasi berbasis aplikasi, namun ditolak di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kini, mereka kembali menuntut agar kewenangan pengelolaan transportasi online diserahkan ke daerah dan Perda tersebut dapat disahkan kembali.
Aksi damai hari ini diharapkan menjadi momentum penting dalam perjuangan para pengemudi ojol dan taksi online di Karawang untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan melalui regulasi yang berpihak kepada mereka.(Red)
