Rapat Mendadak DPRD Karawang di Tengah Skandal Dugaan Ijon Pokir, Agenda Kabur Picu Kecurigaan

KARAWANG – elangmasnews.com,- Di tengah sorotan tajam publik terkait dugaan praktik ijon pokok pikiran (pokir) anggota dewan, pimpinan DPRD Karawang justru menggelar rapat tertutup dengan agenda yang dinilai tidak transparan.

Berdasarkan Surat Nomor 000.1.5/377/DPRD tertanggal 6 April 2026, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES), mengundang para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi untuk menghadiri rapat di Gedung Muspida DPRD Karawang pada pukul 12.30 WIB.

Yang menjadi sorotan, agenda rapat hanya ditulis singkat: “Pembahasan isu yang berkembang saat ini.” Formulasi yang kabur ini langsung memantik kecurigaan, mengingat rapat digelar di tengah desakan publik agar dugaan ijon pokir segera diusut secara terbuka.

Hingga berita ini disusun, HES belum memberikan penjelasan resmi terkait substansi rapat tersebut, meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Minimnya keterbukaan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah rapat tersebut menjadi forum konsolidasi internal menghadapi tekanan publik terkait dugaan praktik ijon pokir?

Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH., MH., secara terbuka mengkritik keras pola komunikasi DPRD yang dinilai tidak transparan dan cenderung mengaburkan persoalan.

“Ini aneh. Rapat pimpinan tapi agendanya tidak jelas. ‘Bahas isu’? Isu apa? Publik berhak tahu,” tegas Asep, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, dalam tata kelola kelembagaan yang sehat, setiap rapat resmi semestinya memiliki agenda yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru menggunakan istilah umum yang berpotensi menutupi substansi pembahasan.

Lebih jauh, Asep menegaskan bahwa dugaan ijon pokir bukan sekadar rumor yang bisa diredam dengan rapat internal.

“Ini bukan isu liar. Ini dugaan yang punya basis. Kalau aparat penegak hukum mau serius, ini sangat bisa dibongkar,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan siap membuka data yang dimilikinya untuk mendukung proses penegakan hukum, sekaligus memberi sinyal bahwa pembahasan rapat tersebut tidak lepas dari polemik yang sedang berkembang.

“Saya tahu arah pembahasannya. Jadi jangan anggap ini bisa selesai dengan rapat tertutup. Persoalan ini akan terus saya dorong sampai terang,” tandasnya.

Situasi ini menempatkan DPRD Karawang dalam tekanan publik yang semakin kuat. Di satu sisi, muncul tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, langkah rapat tertutup dengan agenda yang tidak jelas justru berpotensi memperdalam ketidakpercayaan publik.

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari DPRD Karawang terkait isi pembahasan maupun hasil rapat tersebut.(Red)