Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Minta Presiden Evaluasi Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

Jakarta, elangmasnews.com,-  13 September 2025 – Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, meminta Presiden RI Jenderal H. Prabowo Subiyanto untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara. Menurutnya, kebijakan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

“Kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara sah-sah saja, apalagi jika bertujuan meningkatkan kesejahteraan pejabat agar terhindar dari praktik korupsi. Namun, Presiden perlu mengevaluasi secara menyeluruh agar kebijakan ini tidak menimbulkan komplikasi di masyarakat,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Ia menyoroti ironi di tengah maraknya PHK dan meningkatnya angka pengangguran hingga puluhan juta orang, sementara gaji dan tunjangan pejabat daerah maupun DPRD justru naik signifikan.

Menurutnya, pemerintah memang bisa saja beralasan bahwa kenaikan gaji pejabat dimaksudkan untuk menekan praktik KKN, pungutan liar, hingga mafia birokrasi. Namun, hal itu harus diikuti dengan pengawasan ketat oleh BPK dan KPK. “Pengawasan jangan sebatas pidato seremonial. Aparat penegak hukum harus benar-benar bekerja,” tegasnya.

Prof. Sutan juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan kebutuhan rakyat kecil. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara untuk mencegah anak-anak putus sekolah, membantu masyarakat miskin, dan menggerakkan program-program ekonomi kerakyatan.

“Jika ada pejabat yang tidak serius bekerja dan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sebaiknya anggaran tunjangan mereka dipotong atau dihapus,” tambahnya.

Dalam pandangannya, langkah strategis untuk memulihkan ekonomi nasional adalah membuka peluang investasi besar-besaran. Ia mengusulkan insentif bebas pajak hingga 10 tahun bagi investor asing yang menanamkan modal dalam jumlah besar di Indonesia. “Dengan cara itu, jutaan lapangan kerja bisa tercipta. Indonesia juga akan diuntungkan melalui arus perdagangan impor-ekspor,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya memudahkan administrasi dan perizinan agar investor dari Amerika, Eropa, Rusia, hingga Timur Tengah tertarik menanamkan modal di Indonesia.

Menutup pernyataannya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal mengingatkan para kepala daerah dan anggota DPRD untuk bekerja dengan sungguh-sungguh serta tidak mengecewakan rakyat. “Jangan sampai kebijakan yang salah memicu reaksi dan aksi marah dari masyarakat yang sudah sangat terpuruk,” pungkasnya.

Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. – Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta.