Jakarta, elangmasnews.com,- 15 Oktober 2025 – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan para menteri terkait agar menertibkan peredaran obat-obatan kesehatan dan kecantikan ilegal di seluruh Indonesia.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, maraknya peredaran obat tanpa izin edar resmi dan kosmetik berbahaya saat ini sangat meresahkan masyarakat. Ia menilai kondisi ini berpotensi besar mengancam keselamatan publik jika tidak segera ditindak oleh aparat berwenang.
> “Pemerintah, mulai dari para menteri, wali kota, hingga bupati bersama aparat kepolisian, harus turun tangan menertibkan peredaran obat dan produk kecantikan ilegal agar tidak menimbulkan korban jiwa atau cacat permanen,” tegasnya saat dihubungi oleh sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta, Selasa (15/10/2025).
Hasil penelusuran tim media menemukan adanya praktik penjualan obat keras tanpa izin di sebuah toko kosmetik yang berlokasi di Jl. Krendang Tengah, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Toko yang tampak seperti tempat penjualan kosmetik biasa itu diduga kuat juga menjual obat keras jenis golongan G seperti Tramadol dan Eximer, yang seharusnya hanya boleh dijual di apotek resmi dengan resep dokter.
Warga sekitar mengaku resah, terlebih lokasi toko tersebut berada di dekat masjid.
> “Kegiatan itu jelas mengganggu dan tidak menghormati tempat ibadah. Kami khawatir anak muda di sekitar jadi korban penyalahgunaan obat keras,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Sumber lain menambahkan bahwa toko tersebut diduga dimiliki oleh seseorang berinisial ARM, dan selama ini beroperasi dengan modus penjualan kosmetik sebagai kedok.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 ayat (1) menegaskan bahwa “Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman sesuai Pasal 196, yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 63 ayat (1) juga melarang keras penjualan obat keras tanpa resep dokter.
Warga berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku, serta memperkuat pengawasan agar praktik serupa tidak terulang.
Sebagai penutup, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan bahwa langkah nyata kini berada di tangan Presiden Prabowo.
> “Pamungkas dari persoalan ini hanyalah perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan para menteri, kepala daerah, Kapolri, dan jajaran terkait agar melakukan razia menyeluruh terhadap apotek dan toko obat di seluruh Indonesia. Sudah saatnya penertiban dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tandasnya.(Red)
Related posts:
Mentan Ungkap Modus Oplosan Beras Subsidi Rugikan Negara Rp 2 Triliun Pertahun 
Silaturahmi GMRI dan Bhante Dhammasubho Mahathera: Membangkitkan Spiritualitas Nusantara 
Dewan Penasehat Spiritual DPP LSM ELANG MAS Jacob Ereste ; Tata Kelola Perkebunan Sawit Sitaan Yang Dikelola PT. Agrinas Palma Nusantara Perlu Segera Dievaluasi. 
POROS 98 KERAHKAN KEKUATAN 300O DRIVER ON – LINE AKSI 21 JULI 2025 
Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden RI Perintahkan Menteri Bentuk Tim Sidik Aparat Gila Judol “HP Perangkat Aparat Wajib Di Pantau!!! 
Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH.MH : Di Usia 80 Tahun Indonesia Merdeka, Pajak Menjadi Teror, Presiden Harus Membuka Mata, Jangan Sampai Peristiwa Pati Merambah Nusantara. 
DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS PROF DR KH SUTAN NASOMAL, SH MH : RAKYAT MENGUGAT PEMERINTAH DAN DPR, PRESIDEN RI HARUS PERHATIKAN KELUHAN RAKYATNYA 
Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Dr Sutan Nasomal, SH. MH Desak Presiden Kembalikan Independensi KPK, dan Minta KPK Evaluasi Kinerja Korsup V 
Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH. MH. Minta Presiden Perintahkan Polri TNI Ungkap Berbagai Kasus Burem Di Indonesia Ada Sinyalemen Dugaan Negara Gagal Lindungi Suara Kebenaran, Rakyat Dipaksa Diam. 
Prof. Dr. Sutan Nasomal: Presiden RI Harus Kawal Aktifis Kemanusiaan di Timur Tengah, Desak PBB Buka Mata Terhadap Kejahatan Israel
