Jakarta,Elangmasnews.com,13 September 2025 — Pakar Hukum Pidana Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SH, MH, meminta Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subiyanto untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah penderitaan rakyat.
Prof. Sutan menilai kenaikan gaji pejabat memang sah dilakukan demi mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kinerja. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diimbangi dengan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah jangan sampai membuat rakyat merasa terabaikan,” ujarnya dalam keterangan via telepon dari Jakarta.
Ia menyoroti kondisi rakyat yang semakin sulit akibat gelombang PHK dan meningkatnya angka pengangguran. “Sangat ironis ketika jutaan rakyat miskin, tetapi tunjangan kepala daerah dan DPRD justru naik sangat tinggi,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui ada kemungkinan tujuan pemerintah untuk menekan praktik pungli, suap, dan mafia birokrasi. Karena itu, ia mendorong agar BPK dan KPK benar-benar bekerja efektif dalam mengawasi penyelenggara negara, bukan hanya sebatas pidato seremonial.
Prof. Sutan juga mengingatkan agar anggaran negara diprioritaskan untuk sektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan perlindungan sosial. Menurutnya, ratusan ribu anak berpotensi putus sekolah jika pemerintah tidak segera mengalokasikan dana yang tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa pejabat daerah maupun DPRD yang tidak serius bekerja dan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat sebaiknya dicabut anggarannya. “Pengawasan ketat adalah kunci agar kenaikan gaji tidak justru membuka celah korupsi baru,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah juga harus mengambil langkah strategis dengan membuka peluang investasi asing. Insentif seperti pembebasan pajak 10 tahun bagi investor dinilai dapat menyerap jutaan tenaga kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
Sementara itu, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP LSM Elangmas ikut menanggapi pernyataan Prof. Sutan. Mereka menilai kritik konstruktif tersebut penting sebagai pengingat agar setiap kebijakan pemerintah selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Pewarta: ( TimRed ).
Related posts:
Prof Dr Sutan Nasomal Desak Presiden RI dan DPR Tuntaskan Masalah Ojol 
Diskusi Publik Hari Anti Narkoba Internasional, Komitmen Berantas Narkoba UHN Tes Urine Mahasiswa Baru 
Rangkaian Peringatan HANI 2025, PKS Dukung Poldasu Jadikan Sumut BERSINAR 
Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Yakini Presiden Prabowo Subianto Wujudkan Program Dinantikan Rakyat Indonesia Tahun 2025 !!! 
POROS 98 KERAHKAN KEKUATAN 300O DRIVER ON – LINE AKSI 21 JULI 2025 
Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH.MH : Di Usia 80 Tahun Indonesia Merdeka, Pajak Menjadi Teror, Presiden Harus Membuka Mata, Jangan Sampai Peristiwa Pati Merambah Nusantara. 
TNI Satnonkowil grup 3 Kopassus Bersama Lurah Susukan Dan DPC LSM ELANG MAS Jakarta Timur Gelar Acara Karya Bhakti. 
DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS PROF DR KH SUTAN NASOMAL, SH MH : RAKYAT MENGUGAT PEMERINTAH DAN DPR, PRESIDEN RI HARUS PERHATIKAN KELUHAN RAKYATNYA 
Prof Dr Sutan Nasomal Desak Presiden RI Perintahkan Kementerian dan Komnas HAM Tegakkan Hukum 
Prof. Dr. Sutan Nasomal Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo: “Badai Pasti Berlalu”
